Oleh Dr Memet Hakim, Dosen LB  Unpad, Pengamat Perkebunan

Kembali kami sampaikan masalah krusial pada perkebunan kelapa Sawit yang menyebabkan tertundanya kemakmuran petani dan pengusaha kelapa sawit. Padahal dengan sedikit keinginan saja maka peluang ini dapat diperoleh, paling tidak sebagiannya. Jumlah peluang yang hilang sungguh bukan sedikit. Produksi kelapa sawit (minyak sawit dan inti sawit) 2024 adalah 52,8 juta ton, padahal potensinya lebih dari 100 juta ton. Gap inilah yang seharusnya menjadi pemikiran bersama. Kebutuhan energy akan tercukupi dan petani akan bertambah kaya, pajak masuk juga bertambah.

Inilah perhitungan potensi kehilangan di bidang perkebunan kelapa sawit, yakni lebih dari 800-1.000 Trilyun. Dana yang sangat besar ini tidak dapat dimanfaatkan oleh kita, karena alasan yang tidak jelas dan birokrasi yang kental. Potensi uang tersebut dapat kita ambil dengan metoda PFM (Production Force Management) yang berbasiskan Manajemen Akar dan Manajemen Kanopim termasuk pemupukan di dalamnya. Diperlukan sedikitnya waktu 3 tahun untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit pada tingkat 100 juta ton/tahun.

Selain itu dengan menggunakan metoda ini produktivitas tanaman yang berumur 20-25 tahun yang normanya menurun dapat ditingkatkan kembali. Semua dilakukan dengan biaya normal seperti yang seharusnya. Tanaman tua yang seringkali disebutkan menurun produktivitasnya, ternyata akan tetap tinggi.

Potensi minyak sawit yang dapat dicapai sebenarnya idealnya 80 %, jadi jika produksi ini seperti ini dapat dicapai maka ada pendapatan tambahan diatas 1.300 Trilyun sumbangan dari kelapa sawit untuk kesejahteraan rakyat Indonesia (baca petani sawit). Sekitar 300 trilyun diantaranya masuk ke kas negara sebagai PPn, Bea Keluar dan Pungutan Ekspor. Sedang kebutuhan pupuk subsidi hanya 90 trilyun, jadi menyediakan fasilitas pupuk subsidi pada kelapa sawit, justru  menambah kas negara.

Keyakinan ini muncul setelah melihat bagaimana perkebunan kelapa sawit tidak diurus sebagaimana mestinya, demikian juga kebun kelapa sawit rakyat yang banyak sekali terbengkalai. Memang sulit dipercaya jika ada Perkebunan Swasta Besar (PBS) yang tidak mengurus kebunnya dengan baik, misalnya saja pemupukan dan perawatan lainnya tidak dilakukan. Jalan produksi seadanya sehingga produksi yang ada tidak dapat dibawa ke pabrik, fakta ini cukup banyak terjadi di perkebunan besar dan rakyat.

Kelompok PBS kelapa sawit seperti ini umumnya jual beli kebun dan bukan menggali potensi produksinya. Perkebunan seperti ini sangat merugikan negara dan rakyat, karena pajak dan pendapatannya menjadi rendah yang akhirnya mempengaruhi lingkungan. Pemerintah seharusnya sebagai regulator dan pengawas harus dapat menertibkan praktek-praktek yang merugikan ini, jika sulit berubah sebaiknya dikelola oleh BUMN saja.

Perkebunan Rakyat (PR) demikian juga nasibnya, ada sebagian yang terawat tapi banyak juga yang tidak dirawat. Saya menyaksikan betapa banyak PR ini yang tidak pernah dipupuk, disiang dan untuk panen saja sulit dijalankan karena tidak ada perawatan tanaman dan jalan. Jika bisa dipanenpun hanya bagian terluar akibat bagian dalamnya sulit ditembus.

Jika Perkebunan Besar Swasta saja tidak merawat jalan produksi, dapat dibayangkan bagaimana Perkebunan Rakyat dapat merawatnya. Di Sumatera Barat dan Riau dan mungkin didaerah lainnya banyak Perkebunan Rakyat yang menggunakan bibit asalan, sehingga produktivitasnya sulit ditingkatkan. Bibit asalan ini umumnya berjenis Dura. Sebagai perbandingan potensi produktivitas Dura sekitar 11-14 ton tbs/ha/tahun, sedang Dura x Pisiferasekitar 40 ton/ ha/tahun, bahkan potensi pada percobaan menhasilkan sampai 45 ton TBS/ha.

Sebagai ilustrasi digambarkan di beberapa tempat sebagai berikut :

              Gambar1. Kondisi Kebun yang terlantar

             Gambar 2. Kondisi Kelapa Sawit Muda di Perkebunan Besar Swasta Sumatera Selatan

Berbeda dengan PBN dan PBS yang sumber dananya tergantung dari produksi, kebun termasuk jalan produksinya dirawat dengan baik, walau kadang kala pemupukan “dikorbankan” jika harga jual kurang menguntungkan.

Dari uraian diatas sangatlah wajar jika produktivitas TBS nasional kelapa sawit Indonesia reratanya hanya berkisar 13 ton/ha saja, yang menghasilkan sekitar 3 ton minyak sawit (CPO +PKO). Padahal potensi sebenarnya pada skala percobaan dapat mencapai antara 10 -12 ton minyak sawit/ha. Gap antara potensi dan realisasi terjadi akibat kurangnya perawatan kebun dan jalan produksi.

Pelaksanaan panen dan angkutan yang buruk, banyak TBS yang seharusnya diolah dipabrik jadinya seperti ini, buah kecil, terlalu matang, kondisi  hal seperti ini banyak dijumpai di seluruh daerah perkebunan sawit.

                                   Gambar 3. Gambaran Kanopi dan Gulma yang tidak terurus

             Gambar 4 : Produksi : TBS kecil (Ringan), Penyerbukan tidak sempurna, Masih ada Jenis Dura,

panen terlambat dan tidak Terangkut ke Pabrik.

Gambar 5 : Kondisi kebun yang sudah lama tidak diurus cuma buahnya yang diambil, itupun hanya sebagian

Nah kalau melihat tanaman ini orang awampun akan mengerti bahwa tanaman kelapa sawit seperti ini tidak diurus dengan benar. Selain perawatan tanaman seperti pupuk tidak diberikan dengan alasan harga pupuk mahal, harga jual sawit murah, pemanenanpun sering jadi masalah. Panen terlambat, penyerbukan tidak sempurna, buah jenis Dura (mesocarp tipis, batok kelapa tebal), gulma tinggi, sehingga brondolan dan TBS banyak tertinggal di lapangan, akhirnya dibakar supaya buah tidak menjadi gulma. Indikasi seperti ini banyak ditemukan, apalagi jika harga TBS jatuh.

                   Gambar 6. Perkebunan Besar Kelapa Sawit di Aceh, yang merana tidak diurus

Pada Perkebunan Besar Swasta ini jalan produksi dan perawatan kebun dapat dikatakan nihil, sehingga potensi produksi yang sebenarnya tidak keluar dan produksi yang ada tidak dapat dibawa kepabrik seluruhnya, sehingga produktivitas menjadi rendah. Walau lahan bagus (kelas 1) sekalipun jika tidak dirawat dengan semestinya maka produktivitas akan rendah.

Gambar 7. Perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumsel, tampak tidak dirawat dengan baik

Gambar 8. Kondisi kebun yang tergenang air, sehingga banyak yang mati dan keadaan jalan produksi yang tidak dapat dilalui kendaraan

Kondisi genangan banyak dijumpai pada lahan gambut di Sumatera, Sulawesi maupun Kalimantan, sedang jalan rusak hampir selalu dijumpai di perkebunan yang tidak terawat. Perkebunan kelapa sawit rakyat umumnya jauh lebih parah kondisinya. Akibatnya hasilnya ditinggalkan oleh para petaninya dan menjadi hutan kelapa sawit karena hasilnya tidak memadai.

Sudah waktunya pemerintah Menteri, Gubernur dan Bupati turun tangan dengan program intensifikasi, Untuk PBS yang tidak dikelola dengan baik dapat diberikan kepada PTPN yang manajemennya baik dan lokasinya berdekatan. Ada baiknya instansi pemberi Ijin Lokasi, Ijin Usaha Perkebunan mempertimbangkan keberadaan kompetensi manajemennya.

Kelompok Perkebunan Besar Swasta yang core bussinessnya dari jual beli lahan perkebunan, perlu dibina menjadi Perkebuna Besar Swasta yang handal dan dapat menghasilkan produktivitas tinggi atau di alihkanke Perkebunan Besar Negara atau Perkebunan Besar Swasta  yang baik.

Pemerintah juga agar membuka kran “pinjaman” kepada seluruh Perkebunan Rakyat  dan Perkebunan Besar Swasta/Perkebunan Besar Negara agar mereka mendapatkan kemudahan di dalam merawat kebun, memberikan pemupukan secara optimal dan merawat jalan produksi.

Tidak ada pilihan lain selain melaksanakan intensifikasi untuk meningkatkan produksi minyak nasional ini. Ekstensifikasi masih dimungkinkan jika sebagian kecil hutan sekunder dimanfaatkan oleh para petani kebun (perkebunan rakyat) sampai julahnya sekitar 23 -25 juta ha (Ijin yang sudah keluar b20.5 juta ha)

Tabel 3. Prediksi Kebutuhan BBM tahun 2026

Data Olahan : Memet Hakim 2026

Jika saja peluang ini dapat diraih,maka kesejahteraan para petani kebun dan pengusaha kelapa sawit akan menjadi lebih sejahtera, selain itu dapat menyerap tenaga kerja, mempercepat jalannya roda ekonomi di pedesaan, kecamatan dan kabupaten. setempat. Artinya angka kemiskinan dan gini rasio akan menurun. Disamping itu program pemerintah memperkuat ketahanan energi akan tercapai.

Jika produksi nasional mencapai 100 juta ton saja, maka ada tambahan 50 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan bio solar dan bbm bensi bersubsidi. Jika kuota ekspor dipertahankan sekitar 25 juta ton, maka ada sebagian  CPO  dapat digunakan untuk menutupi kekurangan bbm Avtur. Sekarang tinggal kapan para menteri pembantu presiden ini akan bekerja dengan serius, kita tunggu kiprahnya.

Bandung 29. April 2026