Oleh Dr Ir Memet Hakim
Pengamat Sosial, Wanhat APIB & APP TNI
Purbaya baru bekerja 1.5 bulan sejak dilantik, tettap hebohnya bukan main. Para politikus kotor, Pejabat sampai Menteri, Gubernur, Bupati dan anggota DPR mulai kawatir gak bisa korupsi lagi. Padahal, Purbaya baru melakukan langkah kecil saja. Prabowo sudah bertekad menumpas korupsi, ini tugas Purbaya juga.
Purbaya baru melakukan trik kecil, tetapi justru para pejabat korup yang heboh, dulu waktu Menterinya Sri Mulyani yang demo adalah mahasiswa dan rakyat, sekarang yang demonya adalah pejabat. Aneh juga ya, artinya mereka yang telah terbiasa memegang uang rakyat, sekarang menjadi sulit, semuanya harus transparan dan jejaknya harus jelas. Purbaya ingin mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi
Kebijakan Purbaya selama 1.5 bulan ini adalah :
1. Menambah peredaran uang, agar sektor riil bergerak lebih lancar.
a) Dimulai dengan dicairkannya dana 200 trilyun ke bank pemerintah. Sebenarnya penambahan dana ke bank Himbara juga bukan jaminan uang mengalir ke UMKM dan para Petani/nelayan, mungkin saja mengalirnya ke konglomerat juga yang persyaratan legalnya lebih lengkap. Purbaya harus mengawal secara khusus ke bank Himbara. Tapi bagaimanapun ini awal pelajaran yang bagus buat rakyat, bahwa uang yang di parkir di bank itu merugikan rakyat.
b) Memastikan tidak ada dana APBN masuk deposito atau Giro dalam jumlah yang besar, dana ini harus digunakan, agar roda ekonomi lebih cepat bergeraknya. Uang yang disimpan di bank seperlunya saja, jika tidak digunakan akan dialihkan buat kegiatan yang lain. Penertiban ini saja banyak diprotes oleh Gubernur, mungkin mreka tidak paham cara mengelola dana besar.
2. Memungut dana dari celah-celah yang bocor (internal Kementerian Keuangan, dll)
a) Pajak : Beberapa wajib pajak kelas kakap dikejar untuk mendapatkan dana tambahan. 26 Pegawai Pajak, diberhentikan.
b) Bea Cukai : Menertibkan kerja sama petugas di lapangan agar dananya benar-benar masuk ke kas Negara
c) Denda & Hasil Sitaan : Semua hasil sitaan dari Kejaksaan dan instansi lainnya dikumpulkan dan dimanfaatkan.
3. Memonitor masalah subsidi BBM.
a) Membentuk Tim Audit Nasional BBM, dapat menurunkan harga BBM, menghilangkan korupsi dan meningkatkan Laba BUMN.
b) Mendorong pembangunan Kilang Minyak Pertamina, supaya bisa menghentikan impor BBM dari Singapore. Langkah ini dapat diduga menekan tindakan korupsi yang selama ini terjadi.
Dalam jangka pendek strategi Purbaya diatas menyasar pada peningkatan daya beli atau konsumsi domestik bertambah.
Strategi Purbaya yang lainnya belum terlihat, mungkin akan dikeluarkan secara secara bertahap. Kebijakan Fiskal ekspor & impor. Bagaimana kegiatan ekspor didorong untuk lebih banyak dengan insentif tarif Bea Keluar, Penerapan Pajak Regresif, semakin tinggi nilai ekspornya semakin rendah Bea Keluarnya. Penyelundupan pajak (PPh) yang dilegalkan, perlu ditangtani juga, karena nilainya bisa mencapai ratusan trilyun. Bagaimana pula mengurangi impor barang konsumtif.
Bekerja sama dengan Kementerian Hukum agar seluruh UU yang merugikan rakyat dan menguntungkan pengusaha harus segera dicabut seperti UU Cipta Kerja & Kesehatan. Bagaimana Purbaya dapat mendapatkan dana dari perusahaan asing yang menggunakan Bumi, Tanah dan Air untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat ( UUD 45) ini belum tersentuh juga. Perlu aturan Kontrak Bagi Hasil seperti yang terjadi di Minyak Bumi pada seluruh perusahaan Pertambangan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan dan air minum.
Perketat lalu lintas uang ke luar negeri, tapi permudah masuk uang dari luar ke dalam negeri. Hal ini diperlukan agar seluruh perusahaan asing lebih banyak belanja di Dalam Negeri termasuk re-investasi. Banyak peluang mendapatkan dana dari lalu lintas pergerakan wisatawan, pekerja asing, yang belum juga disentuh.
Mengoptimalhan pendapatan BUMN dari 60-65 trilyun menjadi 1.000 trilyun, sehingga penerimaan PNPB dapat bergerak dari 455 trilyun menjadi 2.000 an trilyun (termasuk pemasukan dari Kontrak Bagi Hasil. Ini sangat mungkin dilakukan apabila di dalam menentukan Direksinya hanya melihat track record dan intergitasnya di perusahaan selama ini, tanpa melibatkan DPR segala. Hindari impor tenaga dari luar perusahaan, karena akan terjadi de-motivasi bagi karyawan. Masalah SDM ini sangat menentukan keberhasilan BUMN. Biarlah BUMN ditugaskan untuk cari uang saja, jangan menggunakan politikus sebagai direksi dan komisarisnya.
Faktor pendorong Pertumbuhan Ekonomi antara lain Konsumsi Domestik, Investasi, Hilirisasi (meningkatkan nilai tambah). Itulah sebabnya hasil ekspor semua barang, harus berada di Dalam negeri untuk dibelanjakan lagi dan diinvestasikan lagi. Selain itu penjualan ekspor agar nilainya lebih tinggi harus diolah terlebih dahulu. Tingkatkan produktivitas agar jumlah yang dijual juga lebib banyak. Tentu pengaruh global dan melemahnya nilai tukar rupiah, akan mempengaruhi juga upaya ini.
Tanah terbengkalai (20 juta ha) dan Huttan sekunder (40 Juta ha) misalnya dijadikan lahan produktif, tetapi perlu dana pinjaman, kegiatan ini akan menyerap banyak sekali tenaga kerja dan setelah tanaman menghasilkan uang, rakyat setempat akan menikmatinya, pendapatkan pajak juga meningkat.
Bandung, 24 Oktober 2025
