Indonesia Semoga Tak ada Ruang Dark Politics?
CATATAN AENDRA MEDITA, Analis & Strategi, Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI).
Istilah “dark politics” merujuk pada sisi gelap dari praktik politik, mencakup strategi manipulasi, propaganda, korupsi, hingga penggunaan kekuasaan secara licik demi mencapai tujuan tertentu. Sifatnya (keras kepala atau kukuh) dalam konteks ini bisa diartikan sebagai ada keteguhan aktor politik dalam mempertahankan praktik-praktik tersebut, meski melibatkan risiko moral, sosial, atau bahkan hukum.
Manipulasi Informasi
Aktor politik dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau menciptakan narasi palsu (disinformation) untuk memengaruhi opini publik. Media sosial sering kali menjadi alat utama. Koalisi Rahasia atau persekongkolan dengan pihak lain di balik layar untuk memperkuat dominasi politik atau menjatuhkan lawan tanpa terungkap ke publik.
Eksploitasi Kelemahan Sistem, yang digunakan celah hukum atau kelemahan institusi demokrasi untuk melanggengkan kekuasaan, seperti melalui praktik, pembelian suara, atau pelemahan oposisi.
Politik Ketakutan (Politics of Fear) adalah yang dimanfaatkan isu-isu sensitif seperti agama, etnis, atau keamanan untuk menciptakan ketakutan sehingga masyarakat bergantung pada pemimpin atau kelompok tertentu. dan ini sering terjadi. Adanya Pembungkaman dan Represi yang digunakan kekuatan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membungkam kritik, termasuk melalui ancaman, intimidasi, atau kriminalisasi.
Itulah kiranya sikap Dark Politics ini dalam konteks ini menggambarkan tokoh atau kelompok politik yang tidak gentar akan kritik atau perlawanan. Mereka beroperasi dengan keyakinan penuh bahwa tujuan akhir (end goal) lebih penting daripada cara mencapainya (the end justifies the means). Dalam banyak kasus, sikap ini dipengaruhi karena Keyakinan Ideologis. Mereka merasa membawa misi besar atau kebenaran absolut, sehingga tindakan mereka dianggap sah meski melanggar norma etika.
Adanya Pragmatisme Ekstrem Demi hasil politik yang diinginkan, segala cara dianggap wajar, termasuk menggunakan sisi gelap kekuasaan. Kepentingan Kekuasaan jadi fokus utama mereka adalah mempertahankan atau memperluas kekuasaan dengan segala risiko.
Dampak Dark Politics
Kerusakan Demokrasi: Institusi politik dan hukum kehilangan legitimasi karena terus-menerus dimanipulasi. Erosi Kepercayaan Publik: Masyarakat menjadi skeptis terhadap politik dan pemimpin. Ketegangan Sosial: Politik ketakutan atau manipulasi dapat memecah-belah masyarakat.
Nah Solusi untuk Mengatasi Dark Politics harusnya Transparansi dan Akuntabilitas adanya dorongan pengawasan independen terhadap kebijakan dan keputusan politik. Pendidikan Politik Publik dan membekali masyarakat dengan pemahaman untuk mendeteksi manipulasi politik.
Penguatan Hukum dan Lembaga Demokratik, Memastikan mekanisme checks and balances yang efektif.
Pelunya Jurnalisme Investigatif
Peran media sebagai penjaga demokrasi sangat penting dalam mengungkap praktik gelap politik. Inilah tugas media yang indeoenden jangan sampai mau dibeli dan dicocoki. Istilah lainnya media harus kritis. Ini relevan dalam pola modern tentang politik global, di mana batas antara moralitas dan strategi sering kali menjadi kabur. Tapi media adalah panjaga yang penting dengan kata lain Media itu anjing penjaga (watchdog) demokrasi, bukan humas, apalagi pejangga istana.
Minimnya keberpihakan media, menurut Dr Gede Moenanto, menduga karena ada kepentingan eksternal yang mempengaruhi. Dalam sejumlah kasus, keberlangsungan dan independensi media rentan oleh intervensi para pemilik modal dalam hal ini pengiklan atau sudah di intervensi.
“Tidak mudah mendapatkan media yang bisa bertahan sebagai watchdog bahkan media yang dianggap sangat kritis,” kata Gede Moenanto dosen Fikom Universitas Pancasiala Jakarta,
Saat ini lanjut Gede Moenanto yang sangat peduli akan media yang masih menyalak bagai anjing penjaga (wathc dog) agar informasi itu tak bisa dibeli dan harus membela yang dirugikan, sementara saat ini sudah banyak pihak dan media tak pernah mau mengungkap secara terbuka dan cenderung berpihak pada yang berkuasa.
Jika kita kaitkan dengan dark politics yang terjadi yang menggunakan strategi licik, manipulasi, atau praktik kontroversial untuk mencapai tujuan politik mereka banyak sekali.
***
Di dunia Niccolò Machiavelli (Italia, 1469–1527) diangap pernah melakukan dark politics. Dalam bukunya The Prince, ia mempopulerkan gagasan bahwa penguasa harus siap menggunakan cara apa pun—termasuk penipuan, manipulasi, dan kekerasan—demi menjaga kekuasaan.
Secara Ciri khas filosofi “tujuan menghalalkan cara” (the end justifies the means) sering dikaitkan dengan Machiavelli. tentu dampaknya banyak politisi modern terinspirasi oleh ajarannya, meskipun tidak semua mengakuinya secara langsung. Ada juga Joseph Stalin (Uni Soviet, 1878–1953) yang dianggap dianggap melakukan dark politics. Stalin menggunakan politik ketakutan untuk mengamankan kekuasaan. Ia memimpin pembersihan massal (Great Purge), di mana lawan politik, bahkan sekutunya sendiri, dihancurkan. Propaganda untuk membangun kultus kepribadian. Pemenjaraan dan eksekusi lawan politik melalui sistem Gulag.
Dampaknya tentu kekuasaannya yang panjang menelan jutaan korban jiwa, tetapi Uni Soviet tumbuh menjadi kekuatan global dan ada juga seperti lainya ada Adolf Hitler (Jerman, 1889–1945). Dark politics Hitler memanfaatkan propaganda, manipulasi emosi publik, dan rasisme untuk membangun kediktatorannya. Strateginya melibatkan penyebaran kebencian terhadap kelompok tertentu (Yahudi, Roma, dll.) untuk mengonsolidasikan kekuasaan.
Ciri khas Hitler Retorika kebencian dan manipulasi media, Militerisasi total untuk menegakkan supremasi politik.Dampak Memimpin dunia ke Perang Dunia II, Holocaust, dan kehancuran besar.
Di Cina Mao Zedong (Tiongkok, 1893–1976). Mao menggabungkan taktik brutal dengan propaganda ideologis untuk mempertahankan kendali atas Partai Komunis Tiongkok. Kebijakan seperti Great Leap Forward dan Cultural Revolution menyebabkan kematian puluhan juta orang. Dia mengunakan indoktrinasi massal. Memperkuat kekuasaan melalui pengorbanan rakyatnya sendiri. Yang jadi berdampak Transformasi Tiongkok menjadi negara komunis kuat, tetapi dengan biaya sosial yang sangat besar. Saya ingin sampaikan satu lagi contoh Richard Nixon (Amerika Serikat, 1913–1994) dianggap melakukan dark politics. Presiden AS ini terkenal dengan skandal Watergate, di mana ia menggunakan cara ilegal untuk memata-matai lawan politiknya. Ciri yang terlihat dalam strategi licik dalam pemilu. Penggunaan kekuasaan eksekutif untuk menutupi pelanggaran. Nixon akhirnya mengundurkan diri, tetapi skandal ini mengubah cara publik AS memandang politisi dan kekuasaan.
Dan sejumlah negara lainnya yang jiak di ungkap hampir banyak di dunia. Tokoh-tokoh ini menjadi contoh bagaimana dark politics tidak hanya soal taktik brutal, tetapi juga permainan manipulasi, propaganda, dan pengabaian etika. Namun, efeknya sering kali menghancurkan tatanan sosial, kepercayaan publik, atau bahkan perdamaian dunia.
Indonesia Bagaimana?
Indonesia sebagai negara demokrasi, menghadapi beberapa tantangan yang mencerminkan praktik-praktik dark politics, meskipun tidak dapat dikatakan sepenuhnya terjebak dalam politik gelap.
Dalam beberapa aspek, gejala dark politics terlihat dalam bentuk-bentuk seperti manipulasi, propaganda, atau eksploitasi sistem demokrasi.
Ada indikasi beberapa indikasi apakah Indonesia mengalami dark politics:
Manipulasi Informasi dan Propaganda misalnya banyak gejala Penyebaran hoaks dan disinformasi sering digunakan untuk menyerang lawan politik atau memanipulasi opini publik.
Media sosial menjadi medan perang politik, dengan buzzer atau akun-akun anonim yang mempromosikan agenda tertentu atau menyebarkan kebencian.
Polarisasi masyarakat yang semakin tajam, terutama selama pemilu atau isu-isu sensitif seperti agama dan etnisitas.
Politik Uang (Money Politics). Praktik politik uang sering terjadi dalam pemilihan umum, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kandidat politik “membeli” suara atau dukungan, baik dari pemilih maupun elite politik lainnya. Ini Merusak prinsip demokrasi karena kebijakan cenderung berpihak pada kepentingan pemodal, bukan rakyat.
Koalisi dan Persekongkolan Elit. Elite politik sering membangun koalisi tidak berdasarkan visi atau ideologi, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan. Tindakan bagi-bagi jabatan terlihat jelas dalam pemerintahan, misalnya penunjukan pejabat berdasarkan balas budi politik daripada kompetensi.
Akibatnya Demokrasi hanya menjadi formalitas, sementara keputusan-keputusan politik lebih dikendalikan oleh kelompok kecil elit. Adanya pembungkaman oposisi, Kritik terhadap pemerintah sering kali dianggap ancaman, yang berujung pada kriminalisasi atau serangan balik, lewat UU ITE sering digunakan untuk membungkam suara kritis dari aktivis atau masyarakat sipil.
Ruang demokrasi menyempit, dan kebebasan berpendapat terancam. Eksploitasi Isu Identitas, Isu agama, etnis, dan budaya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik.
Aktor politik memanfaatkan emosi publik untuk menciptakan polarisasi, seperti yang terjadi dalam beberapa pemilu besar di Indonesia. Merusak kohesi sosial dan meningkatkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Adanya Korupsi yang Sistemik Kasus-kasus korupsi melibatkan banyak aktor politik dan sering kali terkait dengan pendanaan kampanye atau proyek pemerintah.
Institusi anti-korupsi seperti KPK menghadapi tekanan politik yang melemahkan independensinya. Akhirnya Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan hukum menurun drastis.
Aktor politik menciptakan rasa takut untuk memobilisasi dukungan atau membungkam oposisi. Ketegangan sosial meningkat, dan masyarakat menjadi lebih mudah terfragmentasi.
Pertanyaan diatas apakah Indonesia ada Dark Politics? Indonesia belum sepenuhnya tenggelam dalam dark politics, tetapi gejala-gejalanya jelas ada. Demokrasi Indonesia menghadapi ancaman serius masuk dari Money politics yang sistemik. Polarisasi berbasis isu identitas. Penguasaan narasi oleh elite tertentu, termasuk melalui media dan buzzer.
Namun, masih ada elemen positif, seperti keberadaan masyarakat sipil yang kuat, media harus tetap independen, dan ruang demokrasi yang belum sepenuhnya hilang.
Akhirnya Untuk mencegah transisi menuju dark politics yang lebih parah, perlu adanya penguatan institusi hukum dan demokrasi. Ingat bahwa Reformasi harus jadi peningkatan kesadaran politik masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi.
Bagaimana menurut Anda, Semoga dark politics di Indonesia masih bisa dicegah, selama ini dan semoga juga intervensi oligarki yang makin menjadi tidak kebabbalasan!!! Tabik….!!!
Cingised – Arcamanik Bandung, 8/12/24
