Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah menargetkan bursa tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan strategi harga komoditas ekspor.
Prabowo mengatakan Indonesia selama ini merupakan salah satu produsen besar dunia untuk berbagai komoditas, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet. Namun, harga komoditas tersebut masih sering ditentukan di luar negeri.
“Indonesia tidak selamanya bisa menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain. Kita bukan hanya ingin menjadi produsen komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia,” kata Prabowo.
Melalui bursa tersebut, pemerintah akan membangun Indonesia Referee Price atau harga referensi Indonesia untuk sejumlah komoditas utama ekspor. Pemerintah menargetkan terbentuknya pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor nantinya akan dipertemukan dalam satu sistem dengan data transaksi yang lebih transparan dan ruang manipulasi yang semakin sempit.
Ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan segera dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026. Selanjutnya, bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Di sektor energi, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas total 100 GW atau 100.000 megawatt. Pemerintah juga akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya.
Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 30 GW dan penghentian pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 13 GW pada tahun ini. Prabowo mengatakan potensi energi surya Indonesia sangat besar karena sinar matahari tersedia hampir sepanjang tahun.
“Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi tingkat desa. Idealnya, setiap desa ada PLTS 1 Mega Watt,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pembangunan PLTS 100 GW diperkirakan dapat menghemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik. Pemerintah juga menilai pengembangan energi surya dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.**
FOTO-foto (Humas Kemensetneg)
