Oleh: Salamuddin Daeng
Sejauh mata memandang di Indonesia Timur, di Sumatera, dan Jawa, eksploitasi sumber daya alam berlangsung masif. Tambang-tambang besar sudah menggali bumi hingga 100 sampai 200 meter di bawah permukaan laut, terbentang konsesi jutaan hektar tanah, penuh sesak dengan tambang, kebu, dan minyak.
Nikel sekarang menjadi perhatian, idola pertambangan, lahan eksploitasi nikel terbentang sepanjang Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, jutaan hektar, penuh sesak wilayah-wilayah tersebut dengan konsesi pertambangan nikel, baik legal maupun ilegal.
Tapi apa hasilnya. Pendapatan negara dari tambang hanya seupil. Pendapatan dari hasil tambang hanya Rp. 138,8 triliun dari semua tambang mineral, batubara, minyak dan gas. Jumlah tersebut hanya menyumbangkan 3% persen saja terhadap APBN Indonesia. Pendapatan tersebut hanya 10 persen dari nilai ekspor Batubara Indonesia. Pendapatan mineral dan Batubara hanya sepertiga dari sumbangan cukai tembakau.
Pantas saja semua wilayah dimana tambang tambang nikel berlangsung kemiskinan malah membesar, meningkat, makin banyak. Hilirisasi harus tetap dilanjutkan. Tapi pendapatan negara dari nikel harus diumumkan terbuka. Pendapatan negara harus besar. Karena nikel adalah primadona dunia saat ini seiring dengan era industri mobil listrik.
Presiden Prabowo gerah dengan keadaan ini. Jutaan hektar telah disita dikarenakan kebun kebun sawit dikuasai secara ilegal, produksi dimanipulasi, pendapatan tidak dilaporkan kepada negara, devisa dilarikan atau ditempatkan di luar negeri. Sekarang, Presiden Prabowo telah mengarahkan penyitaan lahan lahan tambang, yang dikuasai secara ilegal, yang produksinya dimanipulasi, dan kekayaan mereka yang tidak dilaporkan.
Sekarang harga komoditas melompat tinggi, Batubara naik signifikan, nikel naik tinggi, CPO juga harganya naik gila-gilaan. Seharusnya di saat perang Indonesia bisa panen raya hasil pertambangan, uang negara bisa melimpah ruah.
Tapi semua itu hanya mimpi di siang bolong, mengapa? Karena pemikiran Presiden belum dikerjakan sepenuh hati, sungguh-sungguh, oleh para pembantu Presiden. Presiden berencana akan ke pulau Buton untuk sejumlah agenda peresmian. Seharusnya juga bisa melihat 100 tahun usia aspal Buton di sana. Hilirasi aspal yang rencananya akan dipindahkan ke Karawang, Jawa Barat. Ini mesti dikoreksi. Protes masyarakat sudah meluas. Aspal yang yang mestinya bisa menyumbang negara, asia, dan dunia. Mudah-mudahan aspal bermanfaat bagi rakyat Buton, bagi peningkatan pendapatan negara, bagi kesejahteraan seluruh rakyat.(*)
