Bangsa Besar, Nilai Luhur, dan Bayang-Bayang Kekuasaan

Sebuah bangsa tidak lahir hanya dari garis batas wilayah atau deretan pasal dalam konstitusi. Ia lahir dari kesepakatan batin: tentang apa yang dianggap benar, apa yang dianggap adil, dan apa yang pantas diperjuangkan bersama. Di sanalah nilai-nilai luhur bersemayam—bukan sebagai hiasan pidato, melainkan sebagai kompas moral yang seharusnya menuntun arah perjalanan bersama.

Namun sejarah kerap menunjukkan bahwa nilai yang paling sering disebut justru yang paling sering dilupakan. Kita pandai mengucapkannya, tetapi gagap ketika diminta mewujudkannya. Kita fasih menghafal kata “keadilan”, namun sering bingung saat harus membaginya secara merata. Kita menjunjung “kemakmuran rakyat”, tetapi kerap lupa menanyakan: rakyat yang mana, dan makmur menurut siapa.

Kekuasaan, dalam bentuk idealnya, adalah amanah. Ia bukan hadiah, bukan pula milik pribadi. Kekuasaan adalah titipan—rapuh, sementara, dan sewaktu-waktu bisa diminta kembali oleh sejarah. Tetapi amanah memiliki musuh alami: lupa diri. Ketika kekuasaan terlalu lama dipandang sebagai tujuan, bukan alat, di situlah nilai mulai bergeser pelan-pelan, hampir tak terasa.

Tidak ada bangsa yang runtuh karena satu kesalahan besar. Bangsa runtuh karena serangkaian pembiaran kecil yang dianggap wajar. Ketika kebohongan pertama dimaafkan demi stabilitas. Ketika ketimpangan pertama ditoleransi demi pertumbuhan. Ketika suara rakyat pertama diabaikan demi efisiensi. Semua terjadi perlahan, nyaris sunyi, hingga suatu hari kita terbangun dan mendapati jarak antara penguasa dan rakyat sudah terlalu jauh untuk dijembatani dengan kata-kata manis.

Rakyat sesungguhnya tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya berharap kejujuran. Bahwa kebijakan dibuat bukan semata untuk kepentingan segelintir, tetapi untuk kehidupan banyak orang yang tak punya akses ke ruang-ruang pengambilan keputusan. Bahwa hukum tidak hanya tegas ke bawah, tetapi juga berani menatap ke atas. Bahwa negara hadir bukan hanya saat memungut kewajiban, tetapi juga ketika menunaikan tanggung jawab.

Ironisnya, dalam banyak kesempatan, kemiskinan justru dianggap sebagai statistik, bukan kenyataan hidup. Angka-angka disusun rapi, grafik ditampilkan indah, sementara di baliknya ada manusia yang harus memilih antara makan hari ini atau sekolah esok hari. Ada pekerja yang tenaganya diambil, namun suaranya tak pernah dihitung. Ada petani yang menjaga tanah, tetapi tak berdaulat atas hasilnya.

Kritik sering disalahartikan sebagai ancaman. Padahal kritik adalah tanda cinta yang belum menyerah. Bangsa yang sehat bukan bangsa yang sunyi dari perbedaan pendapat, melainkan bangsa yang mampu mendengarkannya tanpa rasa takut. Ketika kritik dibungkam, yang tumbuh bukan ketertiban, melainkan kepatuhan semu. Dan kepatuhan yang lahir dari rasa takut hanya melahirkan kepura-puraan, bukan kesetiaan.

Keserakahan jarang datang dengan wajah buruk. Ia sering menyamar sebagai kebutuhan. Sebagai dalih pembangunan. Sebagai alasan “demi bangsa”. Di situlah kecerdikannya. Ia membuat ketidakadilan terasa rasional, membuat pengorbanan selalu diminta dari pihak yang sama, dan membuat kesabaran rakyat dianggap sumber daya yang tak akan habis.

Padahal kesabaran, seperti halnya kepercayaan, memiliki batas. Ia mungkin panjang, tetapi bukan tanpa ujung. Ketika rakyat terus diminta mengerti tanpa pernah benar-benar dipahami, ketika mereka disuruh menunggu tanpa kepastian, ketika suara mereka hanya dihitung saat pemilu lalu dilupakan sesudahnya, maka yang tumbuh bukan lagi harapan, melainkan sinisme.

Bangsa yang besar tidak diukur dari megahnya gedung atau tingginya pertumbuhan ekonomi semata. Ia diukur dari keberaniannya melindungi yang lemah, dari kesediaannya mengoreksi diri, dan dari kerendahan hatinya untuk mengakui kesalahan. Kekuasaan yang bijak tidak alergi pada cermin. Ia justru mencarinya, agar tidak tersesat oleh bayangannya sendiri.

Nilai luhur bukanlah slogan warisan masa lalu yang dipajang di dinding institusi. Ia adalah praktik sehari-hari: dalam cara anggaran disusun, dalam cara hukum ditegakkan, dalam cara perbedaan diperlakukan. Tanpa itu, nilai hanya menjadi ornamen, dan bangsa berjalan tanpa arah, meski terlihat sibuk bergerak.

Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang selalu benar. Mereka membutuhkan pemimpin yang mau mendengar, belajar, dan berubah. Pemimpin yang memahami bahwa jabatan bukan perpanjangan ego, melainkan perpanjangan tanggung jawab. Bahwa kemakmuran bukan hadiah dari atas, melainkan hak yang harus dijaga bersama.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa indah kata-kata yang diucapkan, melainkan seberapa adil keputusan yang diambil. Ia tidak akan mengingat siapa yang paling keras berbicara atas nama rakyat, tetapi siapa yang benar-benar berdiri di sisinya ketika kekuasaan diuji.

Bangsa ini tidak kekurangan kecerdasan. Ia hanya perlu kejujuran untuk mengakui: bahwa tanpa nilai luhur yang dijalankan dengan sungguh-sungguh, kemajuan hanyalah ilusi, dan kekuasaan hanyalah bayangan yang akan lenyap ketika cahaya kebenaran datang.

Dan di sanalah pilihan selalu terbuka: apakah kekuasaan ingin dikenang sebagai penjaga amanah, atau sekadar episode singkat dalam sejarah panjang rakyat yang terus berharap—meski berkali-kali dikecewakan.(Jaksat/ed-md)