SHARE
Ilustrasi

Jakarta, GEO ENERGI– Instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan penutupan Lokasi penambangan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dengan alasan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan Belum membuahkan hasil, Pasalnya hingga saat Kapolda Maluku belum melaksanakan instruksi tersebut.

Hal ini membuat gabungan Aliansi organisasi kepemudaan, Kemahasiswaan dan LSM pemerhati tambang dan lingkungan di Jakarta ikut geram. Gabungan organisasi tersebut menamakan diri Jaringan Advokasi Pemberantasan Mafia Tambang (JARI Tambang), yang antara lain : LSM Indonesia Resources Transparency (IREC), LSM Indonesia Comittee Transparency (INDOTRANS), Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA), Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI), Front Gerakan Aktivis Seluruh Indonesia (FRAKSI), Aliansi Mahasiswa Maluku Menggugat (AM3 Jakarta), Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia (KONTRA), Forum Mahasiswa Pemerhati Hukum Dan Demokrasi (FORMAKSI), Persatuan Mahasiswa Pemerhati Tambang (PMPT), Gerakan Mahasiswa Amanat Nusantara (GEMAH ANTARA), Eksponen Lintas Aktivis Kawasan Timur Indonesia (EKS KTI), Dan beberapa organisasi lainnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Transparency (IREC), Fuad Bachmid yang juga inisiator Aliansi JARI Tambang mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan sikap Kapolda Maluku yang cenderung pasif dalam menjalankan instruksi Presiden Jokowi, terlebih lagi instruksi tersebut telah dikeluarkan semenjak Presiden Jokowi melakukan kunjungan di daerah tersebut.

“Saya sangat menyayangkan sikap Kapolda Maluku yang cenderung pasif dalam menjalankan instruksi Presiden, bahkan saya hampir tidak tahu motif apa yang melatarbelakangi dia (Kapolda) hingga begitu berani lebih memilih menunggu arahan langsung dari Kapolri ketimbang Presiden sendiri yang tak lain merupakan komandan tertinggi di level lembaga negara” ungkap Fuad Bachmid di Jakarta, Senin (25/5/2015).

Menurut Mantan Ketua Presidium Nasional” Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia itu bahwa permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah tersebut sangatlah mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat disana, apalagi dalam kunjungan Presiden saat itu berencana menempatkan Kabupaten Buru sebagai lumbun pangan nasional, dan hal itu terbukti dengan penanaman padi secara langsung oleh Presiden Jokowi.
“Bagaimana kedepannya nanti mau ditempatkan sebagai lumbun pangan nasional, sedangkan air yang dipakai untuk kawasan padi itu terancam oleh Mercury, Dll akibat tambang ilegal, sehingga masalah tambang disana bukan hanya menyandera keberlangsungan masyarakat, akan tetapi justru menyandera Program presiden kedepan terkhususnya di sektor pertanian” katanya
Olehnya itu, Fuad menyatakan pihaknya akan mendatangi beberapa institusi berwenang di Jakarta yang antara lain : Menkopolhukam, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Menteri ESDM Dan Mabes Polri untuk melaporkan masalah ini secara langsung, sebab pihaknya sudah pesimis dengan komitmen para institusi hukum di Maluku termasuk Kapolda Maluku yang dinilai tidak serius dalam menjalankan instruksi Presiden, bahkan menurut informasi yang mereka dengan, bahwa Pemda Kabupaten Buru, Maluku sudah tidak bisa lagi berbuat banyak sebab mereka cenderung di perhadapkan dengan kekuatan lain yang membekingi aktivitas tambang liar tersebut.

“Karena mereka (Pemkab) sudah kehabisan oksigen, lantaran tidak mampu melawan kekuatan para mafia kelas kakap disana, makanya kami Full Power turun gunung untuk mengadukan masalah ini ke Menkopolhukam, Menhut, Menteri ESDM termasuk dorong Mabes Polri ambil alih upaya penertiban disana, sebab ini adalah penegakan aturan” Ungkapnya
Tak hanya soal pengaduan itu, Pihaknya juga mendesak Mabes Polri agar segera menangkap para Pengusaha Nakal yang selama ini lolos dari jeratan hukum di kawasan Tambang Kabupaten Buru dan memastikan mengambil alih semua proses hukum terhadap sejumlah kasus Illegal Mining yang selama ini telah di proses oleh Polda dan Polres secara tidak serius.
“Negara tidak boleh takluk terhadap perilaku para mafia tambang disana, sebab yang rugi adalah masyarakat sendiri, apalagi Presiden telah berkomitmen untuk membasmi para gurita mafia tambang, sehingga komitmen itu yang mau kita tagih” paparnya. (IREC/HER)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here