SHARE
Foto: Albert/Geo Energi

Jakarta, GEO ENERGI – Program optimalisasi gas kota (City Gas) yang telah menjadi wacana hangat semenjak periode pemerintahan sebelumnya, ternyata sampai saat ini dimana periode pemerintahan sudah diperbarui belum juga mendapat perhatian. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha menilai konsistensi pemerintah mengenai program optimalisasi gas kota ini patut diragukan.

Pasalnya, Satya mengatakan gas kota ini adalah gas bumi yang berasal dari gas metana yang bisa dengan mudah didapatkan asalkan pemerintah mau serius untuk membangun infrastruktur penunjang di setiap kota.

“Gas kita itu gas domestik yang mengandung gas metana. Yang bisa dijadikan CNG, bisa jadi bahan bakar gas, tapi tidak bisa jadi LGV. Karena LGV itu ada komponen impornya. Yang murah lagi untuk menyaingi elpiji, adalah gas kota. Gas kota itu kan gas bumi kita dari gas metana. Tinggal sekarang bagaimana Pemerintah menggalakkan pembangunan infrastruktur di setiap kota. Di masterplannya Pemerintah di Komisi 7 itu sudah ada dituliskan beberapa kota. Apakah itu dijalankan atau tidak? Nah itu yang jadi pertanyaan,” papar Satya dalam acara Energi Kita di Jakarta Pusat, Minggu (05/04).

Bogor dan Surabaya adalah dua kota yang disebutkan Satya menjadi contoh kota yang memiliki konsep gas kota yang baik. Karena instalasi pipa gas untuk kebutuhannya telah tersedia semenjak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Terlebih lagi, dilihat dari aspek ekonomi, harga dari city gas terhitung murah. City gas dapat dibeli dengan harga Rp 4.100 setara 1 liter BBM. Melihat hal itu, artinya, Satya menambahkan, perealisasian City Gas hanya tinggal menunggu konsistensi dari Pemerintah untuk menjalankannya.

“Gas bumi itu murah, kalau untuk alat transportasi gas bumi itu Rp 4.100 per liter. Kalau misalkan sekarang BBM Rp 7.300 dia masih Rp 4.100, harganya masih jauh. Jadi, rakyat begitu kita kasih atau dia beli converter kit dengan gas harganya Rp 4.100 kira-kira pindah gak dia? Pasti pindah. Cuma pertanyaannya adalah konsep-konsep SPBG yang ada di Jawa, NTB serta tempat-tempat lain dijalankan atau gak pembangunannya? Itu yang tadi saya bilang kurang konsistennya Pemerintah untuk melaksanakan blue print itu,” tandasnya. (YAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here