SHARE
Foto: Affan/Geo Energi

Jakarta, GEO ENERGI – Menteri Energi dan Sunda Daya Meneral (ESDM), Sudirman Said memaparkan beberapa langkah strategis pemerintah dalam proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang direncanakan akan selesai pada tahun 2019.

Menurut analisa keberjalanan Fast Track Program Tahap 1 dan 2, ada beberapa faktor yang menyebabkan program ini terlambat, diantaranya adalah masalah pembebasan tanah, negosiasi harga antara Perusahan Listrik Negara (PLN) dan Independent Power Producer (IPP), izin tingkat daerah dan daerah, penunjukkan IPP, kinerja developer dan kontraktor yang tidak sesuai target, kapasitas manajemen proyek,koordinasi lintas sektor, dan permasalahan hukum.
Belajar dari kekurangan tersebut pemerintah menyiapkan beberapa terobosan untuk mempermudah keberjalanan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Beberapa terobosan itu adalah:
1.Penyederhanaan perizinan;
2.Peran pelaku usaha ketenagalistrikan diperkuat;
3.Percepatan penunjukan dan negosiasi harga IPP;
4.Pemberian jaminan jika diperlukan oleh PLN maupun pengembang;
5. Dukungan Pemerintah dalam penyediaan lahan, sesuai UU No. 2 tahun 2012;
6. Penguatan manajemen proyek dengan memanfaatkan independent procurement agent dan project management office;
7. Penguatan koordinasi antar instansi (Pusat maupun Daerah);
8. Harga excess power disamakan dengan harga IPP; memberi insentif kepada pemilik excess power untuk mendukung pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi;
9. Swasta dimungkinkan berpartisipasi dalam pembangunan transmisi.
“Selama negara ini masih tegak berdiri, listrik masih dibutuhkan, PLN tidak akan dibarkan sendiri. Pemerintah menjamin penyediaan ketenagalistrikan,” ujar Sudirman dalamĀ  diskusi nasional “Kebijakan dan Langkah Strategis Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistikan di Universitas Indonesia UI, Depok (30/3). (GDH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here