SHARE
Ardi

Jakarta, GEO ENERGI –¬† Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Hutan dan Iklim global mengimbau Presiden Joko Widodo untuk memutuskan izin moratorium yang tersisa 47 hari lagi.

“Moratorium izin idealnya berjalan paralel dengan upaya penyempurnaan tata kelola hutan. Akan tetapi, hingga menjelang perpanjangan waktu yang kedua, tidak pernah ada informasi yang jelas tentang strategi penyempurnaan tata kelola hutan oleh pemerintah dan sejauh mana pencapaiannya. Sementara itu, luasan area PIPIB terus mengecil,” ujar Sisilia Nurmala Dewi dari HuMa, Jakarta, Kamis (26/3).

“Kami mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam upaya penyempurnaan tata kelola ini. Pemberian basis legal yang lebih kuat dan permanen seperti peraturan presiden bisa menjadi salah satu kunci, disertai dengan penghilangan pasal pengecualian yang sering disalahgunakan sebagai celah hukum untuk melanggar PIPIB. Saat ini, salah satu hal mendesak yang¬† perlu dilakukan adalah revisi UU Kehutanan No. 14 tahun 2009 yang disesuaikan dengan putusan MK 35 tentang hutan adat,” tambahnya.

Beliau juga mengatakan bahwa dari aspek penyelesaian konflik kehutanan, pemerintah cenderung lambat merespon kepentingan masyarakat adat dan lokal yaag hak-haknya dilanggar. Konflik kehutanan tidak akan selesai selama tata kuasa hutan begitu timpang, di mana penguasaan masyarakat kurang dari 2%, sementara pemilik izin menguasai lebih dari 98%. Pengejawantahan putusan MK 35 tentang hutan ada harus terlihat dalam kebijakan moratorium dan satu peta yang tengah diproses pemerintah. (NAA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here