SHARE

MigasJakarta, GEO ENERGI– Pengamat energi dari Indonesian Resources Studies (IRESS) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menetapkan UU Migas yang baru.

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mengatakan, UU Migas No.22/2001 tidak lepas dari intervensi dan tekanan asing. Hal itu tentunya merugikan negara dalam berbagai UU peraturan dan UU Migas.

“Terdapat 17 pasal dalam UU Migas yang lama tak lepas dari intervensi dan tekanan asing yang mensyaratkan dilakukannya perubahan struktural yang merugikan negara dalam berbagai peraturan dan,” jelas Marwan kepada wartawan di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (4/3).

Saat ini saja, sambung Marwan, aturan dalam pengelolaan migas nasional berada dalam kondisi yang sangat liberal. Dominasi negara melalui BUMN seperti Pertamina dan PGN sangat rendah, hanya sekitar 20% saja.

“Dalam hal ini, BUMN kita masih sangat jauh untuk berperan menjadi tuan di negara sendiri. Bahkan BUMN-BUMN milik rakyat diperlakukan cenderung sama dengan perusahaan-perusahaan asing di negara sendiri,” ujar dia.

Padahal kata Marwan, pasal 33 UUD 1945 telah mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) migas dikuasai oleh negara melalui BUMN-BUMN melalui ketentuan yang terkait dengan penguasaan yang harus dipegang oleh negara.

“Jadi negara berdaulat atas SDA migas yang dimiliki melalui 5 aspek kekuasaan berupa pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan,” tutur Marwan.

Menurut Marwan, salah satu aspek penting yang hilang dari penguasaan negara dalam UU Migas No.22/2001 adalah aspek pengelolaan, yang seharusnya berada di tangan BUMN nasional.

Selama UU Migas No.22/2001 dijalankan, menurut dia, pengelolaan SDA migas beralih kepada kontraktor-kontraktor asing melalui lembaga negara yang bernama BP Migas. Hal ini terjadi karena BP Migas hanya berstatus sebagai BHMN dan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan aset secara bisnis.

Sehingga ungkap Marwan, kini pembahasan tentang aspek kelembagaan dalam UU Migas baru sangat mendesak dan penting untuk diketahui publik dan dikaji secara mendalam.

“Kita tidak ingin masalah ini dibahas secara terbatas atau bahkan tertutup, karena adaya kepentingan asing, lembaga dan kontraktor tertentu atau pihak-pihak yang pro asing,” kata Marwan. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here