SHARE

Blok mahakamJAKARTA, GEO ENERGI – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha berharap agar pengelolaan Blok Mahakan diserahkan sepenuhnya kepada PT Pertamina (Persero). Hal ini menyusul diajukannya proposal dari perusahaan migas plat merah itu atas pengelolaan blok yang kini dikelola Total E&P Indonesie itu ke Kementerian ESDM. Diperkirakan, keputusan dari pemerintah keluar pada pertengahan Maret.

“Kalau Blok Mahakam kita berhadap Pertamina dapat mayoritas. Kalau bisa 100 persen, silahkan. Tapi kalau tidak bisa mayoritas, operator harus dipegang Pertamina. Ini harus menjadi harga mati,” ujar Satya kepada wartawan di usai diskusi “Energi Kita” di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (1/3).

Terkait dengan pemberian “jatah” kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar 10 persen dari pendapatan Blok Mahakam, Satya mengatakan, pemberikan itu bisa saja diberikan asalkan daerah itu
mampu secara keuangan. Karena jika pembiayaan itu diberikan kepada pihak ketiga, otomatis keuntungan yang didapatkan oleh daerah tersebut ikut berkurang.

“Konstribusi terhadap pendapatan asli daerah nyaris kecil sekali, arti 10 persen jadi tidak kena. Padahal dalam aturan pemerintah kita, maksud dari pemberian 10 persen kepada Pemda untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa Pemprov Kaltim akan mendapatkan jatah 10 persen saham Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak Total EP Indonesia pada tahun
2017 mendatang.

Namun, lantaran membutuhkan dana yang besar saat kegiatan eksplorasi dan produksi di sana, Menurut Menteri ESDM Sudirman Said, sejumlah Pemda memilih menjual sebagian sahamnya ke perusahaan swasta.

Saat ini, kata Sudirman, pemerintah tengah mematangkan sejumlah poin kesepakatan yang akan dituangkan dalam draf kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) Blok Mahakam yang baru. (RBW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here