SHARE
Kebun Sawit Warga yang terdampak B3 Chevron/ist

Fakta limbah minyak bumi PT. Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI) di Blok Rokan ternyata sengaja dibuang bukan isapan jempol belaka. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa ahli lingkungan hidup Riau. Senin (28/06/21).

“Limbah minyak mentah PT. Chevron Pasific Indonesia sengaja dibuang bukan sekedar tercecer seperti ucapan pihak Chevron. Karena kalau tercecer itu hanya sedikit dan nyatanya hampir di semua tanah yang dijadikan pertambangan terdapat banyak limbah yang tidak ditangani dengan baik.
Dan ini perbuatan melawan hukum di Blok Rokan yang dilakukan PT CPI,” ujar Dwi Yana Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa DLHK Prov Riau dalam Zoom 28 Juni 202 yang digelar BEM Universitas Riau (UNRI).

Dalam catatan Redaksi bahwa PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) akan hengkang pada 8 Agustus 2021 dan pengolahan Blok Rokan akan di kelola oleh PT. Pertamina.

Namun dalam perjalan selama puluhan tahun, CPI tidak berkomitmen untuk menyelesaikan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) dan limbah B3 dari hasil kegiatan selama operasinya, sementara pihak CPI maupun subkontraktor CPI mengetahui bahwa tidak sedikit lahan masyarakat telah tercemar limbah B3.

Pada berita acara rapat yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2021, PT. CPI telah mengakui tidak akan melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup (LH), bahkan menyerahkan persoalan pencemaran limbah B3 dan TTM kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Anehnya seluruh biaya pemulihan LH diklaim PT. CPI kepada negara melalui pengembalian biaya pemulihan dan seharusnya limbah tersebut mutlak tanggung jawab PT. CPI,” tegas Dwiyana.

Berdasarkan data yang peroleh oleh tim Dwiyana dilapangan, saat ini ada lebih 1.167 lokasi TTM yang tercemar limbah B3 dan tidak akan dilakukan pemulihan fungsi LH oleh PT. CPI.

“Izin lingkungan PT. Chevron diterbitkan oleh kementerian LHK, karena itu kewenangan pengawasan reguler berada di KLHK. Termasuk pemberian sanksi, perintah pelaksanaan audit LH wajib secara berkala, dan perintah pemulihan fungsi LH kepada PT. CPI,” bebernya.

TTM merupakan lahan yang terkena tumpahan, ceceran atau kebocoran penimbunan limbah minyak bumi yang tidak sesuai dengan persyaratan dari kegiatan operasional sebelumnya (berdasarkan Kepmen LH No.128/2003).

Sebagai informasi, TTM limbah minyak bumi CPI di lahan masyarakat, sebagian terjadi sebelum PP 19 Tahun 1994. Saat itu limbah pertambangan minyak bumi belum dikategorikan sebagai limbah B3, sehingga PT. CPI tidak mengelola limbahnya. Karena itu dibiarkan atau dibuang ke media lingkungan.

Atas dasar tersebut ungkap Dwiyana, CPI dan SKK Migas mengklaim bahwa tidak ada aturan yang ditabrak.

“Limbah B3 di lahan masyarakat, kawasan hutan, atau sungai jelas bersumber dari kegiatan hulu migas di blok Rokan yang tidak dikelola. Limbah B3 itu bukan jatuh dari langit atau karena terjadi banjir pada zaman Nabi Nuh,” jelas Dwiyana.

Menurut Dwiyana bahwa dari 319 lokasi pengaduan yang diterima DLHK Riau, sudah ada 121 pengaduan yang mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan. Tapi hal tersebut belum menyelesaikan masalah. Pasalnya, kegiatan pencemaran limbah B3 hingga kini masih terus berlangsung.

Menurutnya, sikap DLHK Riau, cukup tegas karena PT. Chevron harus bertanggung jawab mutlak untuk melakukan pemulihan fungsi LH dan harus mengganti kerugian lingkungan hidup serta kerugian masyarakat terdampak sebelum kontraknya habis di Blok Rokan pada Agustus 2021. Sebagai informasi, DLHK Riau mengirimkan surat kepada penanggung jawab PT. CPI dan Kepala Divisi Operasi Penunjang Keselamatan Migas, SKK Migas.

Surat tanggal 20 Januari 2021 menyarankan agar dilaksanakan audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela dengan ruang lingkup khusus, meliputi lokasi-lokasi lahan masyarakat. Utamanya di Kabupaten Siak, Bengkalis dan Rokan Hilir, sehingga penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Sementara itu Senior dalam dunia migas kepada media mengatakan bahwa Cost Recovery hanya mengatur cost yang jadi tanggung jawab negara. Kalau tanggung jawab tentang pengambilan keputusan tidak bisa berlindung di cost recovery.

“Sesuai peraturan atau tidak kalau cost recovery mengatur soal itu, wah yang nego dan tentang cost recovery agreement perlu diperiksa jika urusan limbah jadi beban cost recovery, sebenarnya ada aturan buang limbah di dalam kontrak PSC. Setahu saya, dumping tidak boleh dalam aturan migas,” ujar sumber redaksi yang belum mau disebutkan namanya dulu ini.

Intinya PSC hanya kontraktor,  sementara disuruh tanggung jawab negara dan itu sesuatu yang lucu. Kalau PT. CPI ke sana seperti buang tanggung jawab, ada limbah Migas dengan cara Dumping bahaya dan harusnya PT. CPI tanggung jawab mutlak bukan pergi santai seolah tidak terjadi apa-apa. * (e/red-migas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here