SHARE
Foto: Affan

BEBERAPA DIREKSI PLN SULIT LOLOS DARI KASUS SUAP PLTU RIAU

Hari ini tepat sudah tiga bulan yang lalu, yaitu 13 juli 2018 yang lalu ketika KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eni M Saragih (EMS) wakil ketua komisi VII DPRRI dari fraksi Golkar yang telah menerima suap Rp 500 juta dari Johanes B Soekoco (JS) sebagai CEO Blackgold Natural Resources Ltd dirumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham mantan sekjen partai Golkar saat itu.

Dari Keterangan tersangka EMS sebagai saksi di sumpah dibawah kitab suci terhadap terdakwa JS di sidang pengadian Tipikor jakarta pada kamis 11/10/2018, EMS secara tegas mengatakan bahwa bagian komisi 2,5 % dari nilai total proyek PLTU Riau 1 sekitar USD 900 juta , yaitu USD 22,5 juta akan dibagi 3 sama rata supaya adil, diduga yang akan diterima direksi PLN yang terkait PLTU Riau 1 bisa jadi sekitar USD 7, 5. Semua keterangan EMS tersebut tidak dibantah oleh JS.

ARTINYA DARI FAKTA PERSIDANGAN ITU TELAH MENAMBAHKAN KEKUATAN KEYAKINAN PEMBUKTIAN BAGI PENYIDIK KPK UNTUK MENETAPKAN STATUS HUKUM SOFYAN BASYIR (SB) DAN KAWAN KAWAN DALAM PERKARA TERSEBUT, APAKAH TETAP SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA?

Harus dipahami secara hukum acara, keterangan EMS dibawah sumpah ayat suci lebih mempunyai kekuatan hukum pembuktian lebih tinggi daripada keterangan EMS sewaktu di BAP penyidik, dan kalau EMS berbohong dibawah sumpah maka akan berakibat majelis hakim bisa memberatkan hukumannya. Bahkan saksi yang disumpah apabila berbohong dalam memberikan keterangan di persidangan bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka oleh majelis hakim.

Ternyata EMS telah mengembalikan semua uang yang dia terima sekitar Rp 2.25 miliar kepada KPK sebagai bentuk kesungguhan dia untuk memperoleh status JC (justice colaborator), sehingga keterangan dia dipersidangan dianggap mempunyai nilai kebenarannya tinggi oleh majelis hakim dan jaksa penuntut dari KPK, maka pesan EMS kepada elit-elit partai Golkar untuk mengembalikan utuh total yang diterima dari JS bukan Rp 700 juta untuk kegiatan Munaslub Partai Golkar awal Desember 2017 yang mengantarkan Airlangga Hartato sebagai ketua umum telah menjadi pesan sangat serius dari EMS, bisa jadi pesan itu telah membuat elit-elit partai Golkar yang pernah menerima uang haram itu menjadi sulit tidur nyenyak, selain ancaman elektoral dalam pileg dan pilpers 2019 terhadap kader Golkar adalah sebuah keniscayaan.

Apalagi SB sudah mengaku dan dikutip diberbagai media, ada 9 pertemuan dengan para tersangka dan terdakwa suap ini maupun pihak yang masih saksi statusnya, terkhusus pertemuan pertama SB dengan Setya Novanto telah mengatakan “kalau PLTGU Jawa 3 yang di minta sudah ada kandidatnya, kalau mau PLTU Riau 1 saja masih kosong kandidatnya”, dan kemudian penyidik KPK telah menyita banyak dokumen sebagai tambahan alat bukti dan rekaman CCTV serta sadapan pembicaraan antar pihak yang terkait, baik dirumah SB maupun di kantor PLN dan tempat pertemuan lainnya seperti di hotel Fairmount dan BRI Prime Lounge.

Sehingga semakin jelas mosaik rangkaian peristiwa kejahatan korupsi yang dilakukan bersama sama sejak awal sampai dengan terbukti tertangkap tangan menerima suap Rp 500 juta, kalau KPK tidak juga cepat menetapkan status hukum direksi PLN terkait kasus tersebut, maka publik semakin mencurigai bahwa sangat kuat intervensi pihak pihak elit kekuasaan terhadap oknum oknum di elit KPK untuk menutup kasus ini berpotensi menyentuh direksi PLN, karena bisa jadi kalau hal ini tidak dicegah, akan memberikan efek domino atau membuka kotak pandora lebih besar terhadap proyek proyek pembangkit listrik lainnya didalam proyek 35.000 MW diduga diatur seperti PLTU Riau 1, maka bisa geger sakdunio.

Namun pihak pimpinan KPK harus berani melawan semua intervensi itu, kalau mau tetap menjaga integritas lembaga KPK didepan publik tidak semakin terpuruk setelah merebaknya kasus heboh “buku merah daging” baru baru ini.

Memang nama baik dan kredibilitas KPK saat ini sangat dipertaruhkan, dia sebagai lembaga saat ini yang sangat dipercaya oleh publik harus kuat dan berani menegakan hukum walaupun langit runtuh, atau dia akan runtuh sebelum langit runtuh!

Jakarta 14 Oktober 2018
Direktur Eksekutif CERI

Yusri Usman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here