SHARE
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati/ist

MIGASNESIA.COM – Namanya Nicke Widyawati ia lahir di kota Tasikmalaya, 25 Desember 1967, kini ia adalah birokrat BUMN, yang menjadi Direktur Pertamina. Nicke Widyawati punya prestasi  Anugerah Perempuan Indonesia 2013 versi Kementerian BUMN. Nicke Widyawati berkarier banyak di lingkungan BUMN, bermula dari bidang konstruksi, listrik, hingga peralatan teknik.

Awalnya Nicke Widyawati berkarier di bidang kontruksi setelah lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB) membuat nama Nicke Widyawati  melambung setelah terjadi perombakan besar-besaran di lingkungan direksi Pertamina.

Nicke Widyawati adalah peraih gelar insinyur Teknik Industri yang pada usia 24 tahun langkung bekerja di bidang kontruksi di PT Rekayasa Industri (Rekin) meski Nicke Widyawati sudah mendapat tawaran di perbankan saat usianya 21 tahun, tepatnya di Bank Duta Cabang Bandung.

Nicke Widyawati  saat itu berkuliah sambil bekerja.  Setelah lulus kuliah, Nicke Widyawati meninggalkan dunia perbankan dan memilih bidang industri dan kontruksi. Awal inilah Nicke Widyawati ia memulai membangun kariernya yang berhubungan dengan kuliahnya. Akhirnya Nicke banyak bertugas di lapangan misalnya menggarap proyek Pupuk Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan lalu Nicke Widyawati ditugaskan ke Lhokseumawe Aceh, Cilegon Banten, sampai Malaysia.

Dengan memiliki pengalaman dan kompetensi yang dimiliki Nicke Widyawati lalu pindah ke PT Mega Eltra, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan dan peralatan teknik.  Tugas Nicke Widyawati mulai berbau setrum dan tugasnya lumayan berat. Nicke Widyawati kemudian dipercaya menjadi Direktur Utama PT Mega Eltra.  Tak lama di PT Mega Eltra Nicke Widyawati ditarik ke PLN.

Pada 2014 Nicke Widyawati ditunjuk menjadi Direktur Pengadaan Strategis 1 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), hanya 3 tahun di PLN pada November 2017, Nicke Widyawati ditugaskan ke perusahan milik BUMN yang lebih besar yakni Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).

Nicke Widyawati diberi kepercayaan menjadi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina. Selain itu, lalu saat Jabatan Dirut Pertamina Kosong Nicke Widyawati yang baru lima bulan di tempat kerja barunya itu, diberi tugas yang lain. Rupanya di usianya ke 50 tahun, Nicke Widyawati diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dirut Pertamina yang baru.

Wanita asal SMAN 1 Tasikmalaya S1, Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB), 1991 S2,  Hukum Bisnis Univseritas Padjadjaran Bandung (Unpad), 2009  KARIER Perbankan, Bank Duta, Bandung, 1988 PT Rekayasa Industri (Rekin), 1991 Direktur Utama PT Mega Eltra Direktur Pengadaan Strategis 1 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), 2014 Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), November  2017 PLT Direktur Utama Pertamina, April 2018.PENGHARGAAN Anugerah Perempuan Indonesia 2013, Kementerian BUMN, 2013  Women’s Work of Female Grace 2013, Indonesia Asia Institute, 2013

Puncaknya, Nicke Widyawati diangkat menjadi PLT Dirut Pertamina. Dilansir situs setkab.go.id, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, proses penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjadi Direktur Utama (Dirut) definitif melalui proses yang agak panjang.  “Prosesnya kurang lebih 2 bulan, diajukan tiga nama, dan akhirnya presiden memutuskan untuk memberikan kehormatan, kepercayaan kepada Ibu Nicke sebagai Dirut Pertamina,” kata Seskab kepada wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (29/8) pagi.

Tentunya, dengan kepercayaan, kehormatan ini dengan tugas-tugas yang sudah secara langsung diberikan oleh Presiden, Seskab berharap Nicke bisa segera membenahi dan mereformasi Pertamina. Terutama terkait dengan penugasan luar biasa yang diberikan pemerintah kepada Pertamina untuk mengelola Mahakam, Blok Rokan, dan 8 (delapan) wilayah kerja lainnya.

“Tugas ini sangat berat bagi Ibu Nicke dan tim. Mudah-mudahan, kepercayaan itu bisa ditangani secara baik,” tutur Seskab.  Mengenai alasan penetapan Nicke sebagai dirut definitif Pertamina, Seskab Pramono Anung mengemukakan, yang pertama adalah Pertamina memerlukan sebuah tim yang solid dan juga orang yang bisa berbenah di internal Pertamina.  Ia mengingatkan Pertamina ini sebuah perusahaan yang sangat besar, kalau diibaratkan kapal adalah sebuah kapal yang sangat besar, yang selama ini mendapatkan privilege dari pemerintah karena memang 100% sahamnya milik pemerintah.  Namun dengan perkembangan dunia usaha, menurut Seskab, tidak bisa lagi Pertamina tidak melakukan inovasi, baik itu eksplorasi, eksploitasi, kemudian juga pemasaran, dan juga harus bertarung di dunia internasional.  “Enggak bisa hanya menggantungkan diri kepada lapangan-lapangan yang ada di dalam negeri atau di Indonesia,” ucap Seskab.  Maka dengan demikian, lanjut Seskab, harapannya Pertamina bisa menjadi sebuah perusahaan perminyakan, gas dan perminyakan yang world class. “Dan itulah yang menjadi harapan pemerintah dalam hal ini,” tegasnya.  Sebagaimana diberitakan sebelumnya, melalui Surat Keputusan dengan Nomor SK 232/MBU/08/2018 Tanggal 29 Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Soemano telah menetapkan Nicke Widyawati sebagai Dirut PT Pertamina (Persero).

Itulah kabar gembira yang ada tentang Nicke Widyawati namun tersebar kabar dari 98 Institut Sayed Zainal Abidin bahwa adanya dugaan keterkaitan Nicke Widyawati mantan Direktur Perencanaan Strategis 1 PLN dalam pusaran kasus korupsi PLTU Riau 1 sangatlah mengejutkan.

KPK harus menggali informasi lebih dalam motif kemunculan proyek PLTU Riau 1 bisa masuk dalam RUPTL thn 2016 – 2025 , termasuk adanya pertemuan Nicke Widyowati dengan Eni Saragih di Singapore pada tahun 2017 , dan rekaman CCTV di BRI Prime Lounge sepanjang tahun 2017 dan 2018 yang konon kabarnya sering digunakan untuk membahas proyek 35.000 MW oleh Direksi PLN dengan pengusaha IPP dan EPC serta elit elit Partai / Anggota DPR, demikian komentar Yusri Usman dari CERI.

“Posisi Nicke Widyawati saat itu sebagai Direktur Perencanaan Strategis 1 yang membawahi divisi RUPTL ( Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik ) adalah posisi penting yang paling menentukan bagaimana awal mula munculnya proyek PLTU Riau 1 dalam RUPTL 2016 – 2025 untuk proyek 35.000 MW yang sudah disetujui oleh Menteri ESDM saat itu pada 17 juni 2016 sesuai Keputusan Menteri ESDM nomor : 5899 K/20/MEM/2016,” jelas Yusri.

Masih kata Yusri dengan masuknya proyek PLTU Riau 1 tentu atas tanggung jawab Direktur Pengadaan Strategis 1 baru bisa ditindak lanjuti oleh Direktur Pengadaan Strategis 2 Iwan Supangkat yang membawahi Divisi IPP (Independent Power Producer) untuk ditindak lanjuti proses bisnisnya dengan skema IPP atau EPC untuk mencari mitranya, bebernya.

“Dari proses bisnis di hulu (perencanaan) dan di hilir berupa eksekusi skema proyek dalam bentuk IPP atau EPC akan didapat benang merah peranan Sofyan Basyir sebagai Direktur Utama PLN dengan Direktur Perencanaan Strategis 1 Nicke Widyawati dan Direktur Perencanaan Strategis 2 Iwan Supangkat terkait kasus korupsi PLTU Riau 1 yang sedang disidik KPK dan telah menetapkan status tersangka serta sudah ditahan untuk Eni Saragih (Anggota DPR Komisi VII dari Golkar) , Johanes Sukoco ( Blackgold Natural Resources ) serta Idrus Markam mantan Menteri Sosial,” tambah Yusri.

YUsri melihat bahwa perlu didalami motif munculnya PLTU Riau 1 didalam RUPTL 2016 sd 2025 apakah benar berdasarkan kebutuhan atas kajian teknis atau bisa muncul mendadak atas pesanan?

“Karena informasi yang beredar luas bahwa PLTU Riau 1 muncul akibat penundaan PLTU Sumsel 6 pada juni 2016.  Mengingat Kepala Divisi RUPTL PLN M Iqbal telah mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 2016 karena tak kuat menerima intervensi dari banyak pihak termasuk mantan atasannya terkait penyusunan RUPTL tahun 2016 sd 2025 untuk proyek 35.000 MW,” papar Yusri.

Dia juga menyebut bahwa hal ini termasuk juga beredarnya informasi adanya intervensi kuat untuk pembatalan tender PLTGU Jawa 5 tanpa alasaan yang kuat.  Peran KPK sangat diharapkan publik atas banyak bau tidak sedap dalam setiap penentuan nominasi siapa yg ditunjuk sebagai pelaksana IPP dan EPC ( Engineering Procurement Contractor ) disetiap pembangkit listrik PLN.

“Bisa jadi kasus korupsi PLTU Riau 1 akan membuka pintu kepada pengusutan kasus korupsi yang lain di proyek pembangkit 35.000 MW.  Apalagi Menteri BUMN pada 31 Agustus 2018 dikantor Menko Perekonomian telah menyatakan lagi pusing berat saat ini memikirkan PLN telah didera kerugian sekitar Rp 5,35 triliun pada semester 1 tahun 2018, bisa jadi kerugian ini salah satunya akibat praktek praktek korupsi yang sama juga dengan yang sedang disidik KPK saat ini.  Disisi lain bahwa KPK harus segera memeriksa peran Dirut Pertamina sesegara mungkin untuk menghindari keresahan baru di internal Pertamina yang saat ini keuangannya terseok seok akibat penugasan Pemerintah soal ketersedian BBM dengan harga yang harus terjangkau oleh rakyat menengah kebawah tidak terganggu,” tegasnya.

Yusri juga mengatakan kalau Dirut Pertamina tidak terlibat dalam kasus PLTU Riau 1 , maka segera umumkan ke publik , namun kalau ada irisannya segera kasih masukan ke Presiden supaya di non aktifkan segera. 

Kehancuran Pertamina

Pendiri eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina) Teddy Syamsuri menyikapinya dengan enteng dan meyakini bakal adanya keberlanjutannya neraca keuangan badan usaha milik negara (BUMN) bidang minyak dan gas bumi (migas) tetap akan bermasalah.

“Bahwa perusahaan National Oil Company (NOC) yang lahir sejak 10 Desember 1957 tinggal tunggu kehancuran, “Pilihan Dirut Pertamina yang definitif yang bukan ahlinya, diyakini perusahaan Pertamina yang didirikan 61 tahun itu hanya tinggal menunggu kehancuran,” kata dalam rilisnya yang diterima Redaksi, (3/8/18).

Mungkin publik masih belum lupa ada isu aset Pertamina akan dijual hanya karena neraca keuangan korporasinya berdarah-darah, yang oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menganggap kebijakan dari Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno dan dituntut oleh FSPPB untuk mundur dari jabatannya, pada realitanya justru Plt Dirut Pertamina Nicke yang berencana menjual sebagian aset namun perseroan masih menunggu restu Pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN. Dan surat Menteri BUMN yang beredar di ruang publik justru dimaksud jika Direksi Pertamina mau melakukan jual aset korporasinya, harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 (UU PT), jelasnya.

Menurut pandangan Pendiri eSPeKaPe, sudah ada niatan negatif Nicke untuk menjual sebagian aset Pertamina hanya karena untuk menstabilkan neraca keuangan korporasinya.  “Ini kan bukti betapa ringkihnya Nicke sebagai Plt Dirut Pertamina hanya karena adanya penugasan Pemerintah agar perusahaan menjual bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti premium dan solar dengan harga yang sama untuk masyarakat seluruh pelosok tanah air, begitu mudah ingin menjual sebagian aset perusahaan plat merah hanya karena untuk menanggulangi faktor kerugian yang timbul akibat harus memenuhi kebijakan keadilan sosial yang ditugasi oleh Pemerintah. Ini akan menjadi preseden buruk jika Nicke justru dipilih menjadi Dirut Pertamina yang definitif,” bebernya tanpa ada kepentingan apapun selain eSPeKaPe sebagai stakeholders merasa ada kewajiban dan tanggungjawab moralnya untuk mengawal Pertamina harga mati.

Apabila disimak dengan hati yang bersih dan otak yang sehat pada konteks neraca keuangan Pertamina yang sedang bermasalah dan bisa terancam bangkrut untuk bisa diantisipasi bahkan dapat terselesaikan dengan baik dan bisa menjadi kuat, hanya dapat dijalankan oleh sosok atau figur Dirut Pertamina yang pemberani dan bernyali, yang benar-benar ahlinya dan profesional.  “Dirut Pertamina bukan saja harus mampu menggenjot produksi sektor hulu dan meraih margin bisnis di sektor hilirnya, tapi harus mampu mendulang profit yang besar melalui inovasi kreatif bisnis migas secara internasional. Harus punya terobosan agar BUMN Pertamina tidak rugi apalagi bangkrut dan wajib memenuhi persediaan BBM untuk kepentingan terpenuhinya hajat hidup orang banyak serta yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan UU BUMN,” beber Teddy.

Namun nyatanya Dirut Pertamina yang definitif, kini adalah Nicke Widyawati dan apakah Pertamina bisa meraup laba sekitar Rp 56 trilyun setiap tahunnya?

“Boleh saja Nicke termasuk ahli dan profesional, tapi menurut hemat eSPeKaPe hanya ‘jago kandang’ saja. Sosok atau figur itu belum paham untuk mencari terobosan inovasi kreatif di bisnis migas internasional,” beber Teddy.

Dan ternyata kata Teddy jangan berharap impian Pertamina untuk menjadi World Class Energy Company bisa terwujud. “Sebaliknya bisa menuju kebangkrutan dan kelak anak cucu kita hanya bisa bercerita bahwa dulu Pertamina digjaya tapi kemudian nama perusahaan yang sempat berjaya itu hanya menjadi kenangan karena sudah tiada,”tandasnya.

Untuk Kasus PLTU Riau memang KPK sudah memanggil Nicke, namun Nicke Mangkir dengan alasan ada RUPS di Pertamina, begitu disampaikan jubir KPK kepada media. Namun di situ pertamina.com pada siang itu dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional 2018 yang jatuh pada 4 September 2018, PT Pertamina (Persero) menyapa langsung pelanggannya di seluruh pelosok Tanah Air. Dikemas dalam acara “Pertamina Sapa Pelanggan”, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati turun langsung menyapa dan melayani pelanggan yang mengisi Pertamax Series di SPBU.

“Hari ini, sebagai penghormatan dan ucapan terima kasih kepada pelanggan, seluruh anak perusahaan Pertamina dan unit operasi di seluruh Indonesia, turun langsung menyapa dan melayani pelanggan. Hal ini merupakan komitmen Pertamina untuk selalu hadir melayani pelanggan di seluruh Indonesia, mengantarkan energi untuk kemajuan negeri, mewujudkan keadilan energi,” ujar Nicke, usai dialog dengan pelanggan Pertamina di SPBU COCO Kuningan, Jl. HR. Rasuna Said , Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Artinya Nicke Widyawati ada dekat kantor KPK loh….Jadi siapa yang bohong ya… Inilah kisah Nicke, PLN, Pertamina dan KPK.

Bagaimana Komentarnya Bu Nicke Widyawati atau KPK?

Jika saja memang Nicke diduga terlibat dalam kasus pusaran korupsi PLTU Riau 1, maka jangan sampai terobosan inovasi kreatif di bisnis migas internasional yang sedang didengungkan Pertamina jadi worldclass manejadi “gatot” alias gagal total. Nah..!!!

AENDRA MEDITA Kartadipura, PEMIMPIN REDAKSI MIGASNESIA.COM

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here