SHARE
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini S Soemarno.

Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengatakan, bahwa dirinya tidak setuju terkait holding Migas yang akan menggabungkan Pertamina dengan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Pasalnya, saham yang dimiliki negara dalam PGN hanya 70 persen, sedangkan 30 persen kepemilikan Asing harus bisa dimiliki negara terlebih dahulu.

“Nah, kalau ada aset negara yang misal infrastruktur pipa gas didanai APBN, kita serahkan aset ini kepada holding, sub holding, dan sub holding itu yang mengetahui adalah PGN yang didalamnya itu masih ada saham orang lain, bagaimana ceritanya,” ujarnya kepada awak media, Rabu (7/2/2018).

Lebih lanjut, Eni pun mengeluhkan soal absennya Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN (Menteri BUMN) Rini Soemarno yang sering diwakilkan menteri-menteri lain saat rapat digelar di Gedung DPR.

“Menteri Rini enak aja tuh ngomong, harusnya dia dipanggil, kita pengin tahu apa keuntungannya holding dengan tidak holding itu,” tegasnya.

“Masa Aset negara dikasih?, enak banget (Asing) yang punya saham dikasih, kecuali kalau aset negara untuk infrastruktur gas macam-macam itu diberikan kepada kepemilikannya yang murni punya kita,” tandasnya. |dbs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here