SHARE
Istimewa

MIGASNESIA –  Lapangan Kepodang di Blok Muriah yang dioperatori oleh perusahaan migas asal Malaysia, Petronas Carigali Muriah Ltd, ternyata diketahui tidak bisa bisa memproduksi gas sesuai ekspektasi perusahaan.

Diketahui ternyata produksi gas dari Lapangan Kepodang akan habis pada tahun depan atau 2018. Padahal, gas dari Lapangan Kepodang baru diproduksi pada akhir Agustus 2015 sebesar 116 juta kaki kubik per hari.

Deputi Operasi SKK Migas Fatar Yani mengatakan, banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa Lapangan Kepodang dalam kondisi kahar (government force majeure).

“Bukan salah prediksi atau estimasi saja. Salah satu penyebab terjadinya kahar adalah volume gas dalam plan of development (PoD) yang disusun operator lama, yaitu BP tidak sesuai produksi yang didapat Petronas Carigali,” kata dia di Jakarta, Rabu (9/8).

Kondisi tersebut, imbuh dia, semakin menjadi karena Petronas saat itu tidak bisa melakukan kajian ulang untuk PoD, karena mengejar target produksi atau onstream Lapangan Kepodang.

“Petronas hanya meneruskan PoD yang sudah disetujui, jadwal proyeknya tidak bisa terlambat. Ada juga faktor interpretasi seismik yang kurang jelas di Lapangan Kepodang. Namun tidak dilakukan kajian ulang karena membutuhkan waktu yang lama,” ujar dia.

Berlokasi di lepas pantai Jawa Timur atau 180 km Timur Laut Semarang, Lapangan Kepodang diketahui menjadi pemasok gas untuk pembangkit listrik Tambak Lorok milik PT PLN (Persero) yang menyuplai listrik di wilayah Jawa Tengah.

PLN dan Petronas diketahui telah meneken perjanjian jual beli gas hingga 2026 untuk PLTGU Tambak Lorok. Lapangan Kepodang memasok gas ke PLTGU Tambak Lorok sebesar 116 MMscfd. Sementara pasokan gas dari Blok Gundih yang dioperatori PT Pertamina EP Asset 4 sebanyak 54 MMscfd.

Terpisah, Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan, PLN sedang mencari sumber gas baru agar pembangkit Tambak Lorok dengan kapasitas 880 MW tersebut tidak terganggu lantaran gas Kepodang akan habis. “Calon sumber gas lain ada. seperti Lapangan Gundih,” jelasnya.

PGN Mulai Berhitung
Di sisi lain, PT PGN Tbk (Persero) juga mulai menghitung kerugian yang dialami dari kondisi kahar di Lapangan Kepodang. PGN diketahui juga memiliki hak kelola di blok tersebut sebesar 20 persen melalui anak usahanya, PT Saka Energi Indonesia.

Namun, di lapangan itu perseroan menggunakan bendera Saka Energi Muriah Ltd. Saka mengambil 20 persen saham di Blok Muriah dari Sunny Ridge pada 16 Desember 2014.

Direktur Keuangan PGN Nusantara Suyono mengatakan, guna menghitung nilai kerugian, perseroan akan menggandeng pihak ketiga yang juga masih kalangan dalam negeri. “Perlu badan independen untuk melihat (kondisi kahar) itu. Berapa kerugiannya sedang dilihat pihak ketiga,” jelasnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (9/8).

Pengamat Enrgi Yusri meinilai ini persoalan serius , selain menimbulkan kerugian bagi PGN yg oleh anak usahanya Saka Energi diduga ceroboh tidak melakukan kajian tehnis dari data2 reservoir pada saat akan ikut bepartisipasi pada membeli sahamnya 20% dari operator lama BP, kemudian jaminan pasokan PLTGU Tambak Loro akan terancam paska 2018 tdk mendapat suplai gas dari blok Kepondang.

“Lebih jauh Penegak Hukum harus menelisik proses persetujuan POD oleh Menteri ESDM atas rekomendasi BPMigas atas proposal tehnis dan biaya dari British Petroleum ( BP ) saat itu bisa jadi ada dugaan manipulasi data cadangan terbukti sehingga lapangan Kepondang menjadi ekonomis dikembangkan secara komersil , karena ini menyangkut ” cost recovery.” ujar Yusri kepada Redaksi Migasnesia.

Oleh karena itu BPMigas dan Ditjen Migas harus dimintakan pertgjawabannya apakah sudah bekerja benar dalam mengevaluasi proposal tehnis dan biaya yg diusulkan oleh BP saat itu . Atas dasar evaluasi itulah muncul rekomendasi kepada Menteri ESDM utk persetujuan POD yg diusulkan oleh BP.

Sejalan dengan itu , maka harus diusut juga siapa yang telah mensertifikasi cadangan gas terbukti blok Kepondang hasil ekplorasi yg telah dilakukan oleh BP.

“Mengingat ada potensi kerugian negara puluhan triliun dalam bentuk cost recovery , dan kerugian yg dialami oleh PGN dan PLN untuk mencari sumber gas baru setelah tahun 2018 , maka  Penyidikan kasus ini menjadi sangat penting dilakukan oleh Penegak Hukum , karena dugaan manipulasi ada di sertipikasi cadangan gas terbukti sebagai dasar penentuan apakah layak atau tidaknya lapangan Kapondang diproduksi secara komersil,”pungkas Yusri. |AME

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here