SHARE
Pengamat ekonomi politik Asoasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng

SERI I

SEKTOR ESDM TERPURUK ; KEMENTERIAN WARA WIRI GAK JELAS

Oleh : Salamuddin Daeng (AEPI)

Belakangan ini kita dihebohkan oleh berita sosial media tentang penunjukan mantan puteri Indonesia sebagai juru bicara kementrian
ESDM. Publik mempertanyakkan kompetensi yang bersangkutan dalam urusan
minyak, gas tambang, dan segala urusan di kementrian ESDM. Foto foto
selfi, dan video menteri yang wara wiri didampingi perempuan cantik
tersebut tersebar di media sosial. Banyak pihak yang mempertanyakan.

Tapi bukan itu yang hendak kita persoalkan. Itu urusan pribadi
menteri, masalah kelakuan pribadi memang bukan urusan publik
barangkali. Tapi yang dipersoalkan adalah prestasi kementrian ESDM
sampai dengan saat ini tidak terlihat sama sekali.

Satu satunya kebijakan yang dirasakan publik sejak menteri yang baru Ignatius Jonan diangkat oleh Jokowi adalah kenaikan harga listrik secara bertubi tubi. Harga listrik Indonesia telah melebihi harga listrik Amerika Serikat, India dan China. Akibat kebijakan Menteri ini
harga harga kebutuhan pokok merangkak naik, karena biaya produksi yang
disebabkan kenaikan listrik ikut naik. Inflasi pun tergerek ke naik.
Pemerintah menetapkan inflasi tahun 2017 akan berada di angka 5%. Tinggi sekali untuk ukuran daya beli masyarakat yang sekarang justru sedang merosot.

Lebih dari itu tidak prestasi sama sekali yang dapat ditunjukkan oleh
kementrian ESDM, paling tidak dalam dua sektor penting dibawah kementrian ini yakni sektor migas dan sektor tambang. Padahal kedua sektor ini tengah menghadapi masalah pelik dan krusial untuk
diselesaikan.

Bagaimana blunder dalam sektor migas dilakukan oleh menteri ESDM?
menteri membuat kebijakan yang baru namanya skema Gross Split migas. Skema ini menggantikan skema cost recovery yang selama berpulu puluh tahun digunakan oleh negara. Indonesia memang merupakan pelopor dari skema pengelolaan migas cost recovery di dunia. Indonesia dalah yang
pertama kali menggunakannya.

Menteri sesumbar menyatakan bahwa skema gross split akan menguntungkan
negara. kebijakan yang “asal” dan sama sekali tidak berkaca kepada
sejarah maupun kondisi obyektif yang ada. Kita tidak perlu menguraikan
panjang lebar soal sejarah bagaimana kedaualatan migas hendak diwujudkan oleh pendiri bangsa, karena itu pasti akan sulit dipahami oleh kementrian ESDM saat ini. Berkaca saja pada kondisi obyektif harga minyak turun, over produksi migas, dll, maka semua akan mudah untuk disimpulkan bahwa kebijakan gross split itu “asal jeplak”.

Skema Gross Split adalah kelanjutan dari liberalisasi penuh sektor
migas. Dengan skema ini negara tidak perlu ikut campur lagi dalam
urusan pengelolaan migas. Negara menyerahkan sepenuhnya pengelolaan
migas kepada swasta. Negara terima bersih hasil migas setelah
dikurangi oleh seluruh biaya yang dikeluarkan swasta dalam eksplorasi
dan eksploitasi migas. Negara tidak lagi mematok produksi migas
nasional. Jadi kalau produksi kurang dan menurun tinggal impor minyak.

Menteri Menteri ESDM menerbitkan peraturan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Secara definisi skema Gross Split
adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas
berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme
pengembalian biaya operasi. Sekilas tampak bagus, namun dibakik semua
itu adalah sebuah skema liberalisasi penuh, karena negara tidak lagi
mengontrol migas. ini merupakan suatu keadaan yang lebih buruk pasca
lahirnya UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang neoliberal itu.

Sebetulknya agak malas membahas masalah gross split ini, karena skema
inipun tidak jalan. Hanya membuang buang waktu saja membicarakannya.
Kebijakan inipun tidak bekerja. Karena sampai sekarangpun pemerintah
masih memakai skema cost recovery. Namun perubahan kebijakan yang
“aneh aneh” mulai menimbulkan dampak merusak, sehingga publik wajib menyorotinya.

Sekarang bagaimana kinerja sektor migas. Tentu saja sektor ini
terpuruk. Lifting minyak sejak awal Januari hingga akhir Juni 2017
mencapai 802 ribu barel per hari (bph). Padahal realisasi tahun lalu
di periode yang sama 817 ribu bph. Demikian juga dengan ekspor migas juga mengalami penurunan 0,38%. Sementara Pada paruh pertama 2017 capaian investasi hulu minyak dan gas bumi terealisasi US$3,98 miliar
dari target US$13,8 miliar, hanya 28% dari target. Padahal harga minyak secara rata rata lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Wadoh mas Joko..piye iki..

Berlanjut….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here