SHARE
Tangki Pertamina/ AME/EWINDO

MIGASNESIA – Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan penempatan Pertamina sebagai Badan Usaha Khusus (BUK) seperti terncantum pada draft RUU Migas merupakan kebijakan blunder.

“Blunder karena BUK bukan sebagai business entity, tapi lebih sebagai institusi pemerintah non kementerian di Presiden. Kalau benar sebagai lembaga pemerintahaan, kontrak BUK dengan Inventor sama-sama seperti sekarang ini hubungannya antar G to B. Ini berbahaya jika terjadi dispute di International Arbitrary,” ujar Fahmy kepada REDAKSI Sabtu 10 Juni 2017 malam.

Konsekwensi sebagai BUK adalah intervensi langsung DPR akan sangat merepotkan. Tidak hanya dalam penunjukan Ketua BUK saja, tetapi juga setiap corporate actions harus minta persetujuan DPR. “Intervensi DPR terhadap BUK berpotensi menimbulksn moral hazard,” jelasnya

Lebih jauh Fahmy mengatakan mestinya bukan BUK tetapi Holding Company (HC), yang membawahi semua perusahaan Migas sebagai anak perusahaan, termasuk Pertamina, PGN, SKK Migas dan BPH Migas.

“Saham HC 100% dikuasai negara, sedang anak-anak perusahaan bisa go public maksimal 49% saham yang dilepas ke Publik,” usulnya.

Pembentukan HC, lanjutnya itu tidak harus menunjuk Pertamina sebagai Holding, tetapi perlu dibentuk perusahaan baru sebagai HC yang membawahi perusahaan Migas.

HC bisa langsung di bawah Presiden, tetapi perlu dirumuskan tata kelola yang mengatur intervensi DPR hanya sebatas pemilihan Dirut HC.

“DPR tidak boleh intervensi pada setiap corporate action untuk meminimkan moral hazard tadi,”tegasnya lagi.

Dari catatan kami bahwa Selasa, 18 April 2017 Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno pernah mengatakan PT Pertamina (Persero) akan sulit melakukan investasi di luar negeri jika berbentuk badan usaha khusus migas. Padahal Pertamina harus melakukan investasi karena cadangan di dalam negeri semakin berkurang.

“Kalau ini (Pertamina) nantinya badan, dia tak bisa investasi di luar. Pertamina kan fungsinya menyediakan energi,” kata Rini saat itu merespon ada keinginan anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat  soal pembentukan badan usaha khusus migas sebagai bagian dari revisi Undang-undang Migas.

Namun Rini mengungkapkan dirinya tak mau berkomentar soal revisi UU Migas, karena dia mengaku tak mengikuti proses pembahasan beleid tersebut.

Pemerintah selalu menekankan kemandirian energi. Karenanya Pertamina diminta melakukan investasi di luar negeri demi mengambil ladang sumur yang punya cadangan migas besar. “Karena di Indonesia cadangan makin tak ada.”

Menurut Rini, Pertamina harus membuat aman ketersediaan energi dan memberikan kekuatan kepada negara, kalau tak ada ketergantungan kepada pihak asing soal energi. “Fossil energy makin habis, kita harus punya sumur di luar Indonesia,” katanya.

Awalnya memang Komisi VII mengusulkan agar badan usaha milik negara (BUMN) sektor migas, Pertamina nantinya diubah menjadi badan usaha khusus migas yang akan berkontrak dengan kontraktor hulu juga melakukan kegiatan usaha.

Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengatakan BUK Migas tak akan dibentuk dari badan usaha baru. Melainkan, menurutnya, Pertamina yang mengacu pada Undang Undang No.8/1971 dengan penambahan struktur baru seperti Pertamina.

Dari sisi bentuknya, BUK Migas merupakan badan khusus yang akan muncul setelah Undang Undang Migas yang baru terbit. Sementara, dari sisi asetnya, BUK Migas akan menggunakan aset-aset Pertamina. | TIM/MGS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here