SHARE
Istimewa

MIGASNESIA – Masih tingginya kebutuhan kondensat di dalam negeri menjadi alasan utama kenapa ekspor tidak perlu dilakukan. Sayangnya, Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas justru mengeluarkan rekomendasi izin ekspor kondensat. Tak pelak, rekomendasi itu mau tidak mau menyenggol Dirjen Migas, IGN Wiratmadja, lantaran diduga kuat telah melanggar UU Migas maupun Permendag No 3 Tahun 2015.

Adalah PT Gasuma Federal Indonesia (GFI) yang diketahui telah melakukan ekspor kondensat pada 26 Oktober 2016, melalui Pelabuhan Dovechem Maspion Terminal (DMT) di Gresik yang dikelola PT Dovechem Maspion Terminal. Kuat dugaan, Singapura dan Thailand adalah tujuan ekspor kondensat itu, dengan periode ekspor hingga akhir tahun. Selama ini, GFI tercatat memproduksi elpiji sebanyak 50 ton dan kondensat 450 barel per hari (bph), serta produksi gas sebanyak 14 MMscfd. Adapun sumber flare gas diperoleh GFI dari JOB PetroChina.

Informasi tentang rekomendasi yang melanggar UU tersebut kini juga sudah sampai ke berbagai pihak. Salah satunya kepada Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, yang dikenal kritis menganalisa tata kelola migas dalam negeri. Informasi yang diperoleh Yusri, PT Kimia Yasa dan PT Laban Raya Samodra diduga merupakan perusahaan yang berperan mengurus izin ekspor dari produk GFI tersebut. Yusri sangat menyesalkan kenapa rekomendasi kondensat itu bisa diterbitkan mengingat kebutuhan dalam negeri juga masih tinggi.

“Sangat ironis sekali, di tengah banyak industri cat, thiner, dan lem di Indonesia yang membutuhkan kondensat dengan spesifikasi yang dihasilkan  GFI. Kebutuhannya mencapai 2.000 bph. Jadi industri pengguna kondensat sebagai solven atau pelarut masih kurang sekitar per harinya 1.000 bpd. Nah apakah ini tidak gila kalau dipaksakan ekspor?” tegas Yusri saat dimintai komentar, Sabtu (28/10).
Lagipula, dia menambahkan, kondensat yang diproduksi GFI tidak pernah digunakan kilang TPPI yang mogas mode. Bahkan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk pun tidak bisa menggunakan langsung kondensat dari GFI. “Jadi keliru besar misalnya jika Chandra Asri yang dijadikan referensi, karena mereka sudah punya kontrak jangka panjang dengan produsen kondensat di Timur Tengah,” ujar dia.

Yusri menguraikan, kalaupun dipaksakan kilang milik Chandra Asri diketahui hanya bisa menerima kondensat dari PT Perta-Samtan Gas (PSG) dan PT Media Karya Sentosa (MKS) yang ada di Gresik. “Itu pun tidak lebih dari lima persen kebutuhan kilang Chandra Asri yang per harinya membutuhkan pasokan kondensat hingga 40 ribu bph,” katanya.

Terpisah, Dirjen Migas IGN Wiratmaja mengakui telah mengeluarkan rekomendasi ekspor kondensat untuk kuartal kedua tahun ini. “Dalam pemrosesan permohonan rekomendasi ekspor kondensat Q2-2016 telah dilaksanakan rapat pembahasan bersama produsen dan pengguna besar kondensat,” kata dia, Jumat (28/10) seperti dilansir eksplorasi.id.

Menurut Wiratmaja, dalam rapat, PT Chandra Asri menyampaikan bahwa kebutuhan bahan baku untuk kilangnya telah terpenuhi hingga setahun ke depan. “Dan melalui surat, pengguna besar lainnya yaitu TPPI menyampaikan bahwa spesifikasi kondensat dari PT Gasuma Federal Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan TPPI,” jelas dia.

Menanggapi penjelasan Dirjen Migas tersebut, Yusri mengaku curiga bahwa Wiratmadja telah menerima informasi yang keliru. Yusri kembali menegaskan bahwa produksi kondensat masih dapat diserap di dalam negeri. “Saya berani jamin seribu persen kondensat itu dapat diserap industri lokal. Kondensat yang berasal dari GFI ini termasuk berkualitas rendah karena mengandung sulfur tinggi dan berwarna kekuningan. Sudah dapat dipastikan sejak dahulu tidak sesuai dengan spesifikasi kilang Chandra Asri dan kilang TPPI Tuban.”

Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Yusri menduga kebijakan ekspor kondensat tersebut merupakan bagian dari kerja mafia migas. Apalagi sebelumnya, Yusri sudah beberapa kali melaporkan ‘model permainan’ serupa ke Kejaksaan Agung. Antara lain pada Desember 2013 dan Juli 2015. “Saya juga pernah melaporkan hal serupa ke KPK pada November 2015,” katanya.

Karenanya, Yusri berencana akan kembali melaporkan dugaan kongkalikong ekspor kondensat GFI tersebut kepada Kejaksaan Agung dan KPK. “Ini ada dugaan upaya kongkalikong lagi. Ibarat kata lagu lama kaset baru. Modus seperti ini sudah tidak dapat dibenarkan lagi,” pungkasnya. |MGS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here