SHARE
ILUSTRASI

Langkah pemerintah untuk merelaksasi aturan ekspor mineral konsentrat dan membuka keran ekspor untuk beberapa jenis mineral mentah  menuai kecaman dari dunia usaha, yang merasa dirugikan dari kebijakan ini.

“Ketika Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden, dia sudah berjanji untuk tetap melarang ekspor mineral mentah,” kata CEO Tsingshan Bintangdelapan Group, Alexander Barus, seperti dikutip dari Bloomberg, hari ini.

Tsinghan Bintangdelapan adalah ana perusahaan dari Tshinghan Holding Group, salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia.

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  ad-interim Luhut Pandjaitan akan membuka keran ekspor mineral mentah dengan merevisi Peraturan Pemerintah No.1/ 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang melarang ekspor mineral mentah dan mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk membangun smelter atau fasilitas pengolahan, agar dapat meningkatkan nilai ekspor.

Dengan revisi tersebut, pemerintah memperpanjang ekspor mineral mentah yang dibatasi hingga Januari tahun depan menjadi tahun 2021.

“Regulasi sudah menetapkan bahwa produsen harus mengekspor produk yang telah diolah, jadi langkah tentu bertentangan dengan hukum. Sangat tidak bijaksana untuk merubah hal ini sekarang, ketika banyak investor hampir menyelesaikan pembangunan smelter,” lanjutnya.

Menurut Alexander, kebijakan ini menandakan bahwa pemerintah tak konsisten dengan kebijakannya sendiri. Selain itu, dengan pembukaan ekspor mineral mentah justru akan merugikan pebisnis lokal, karena harga produksi melalui smelter menjadi lebih mahal, ditambah lagi mereka harus berkompetisi dengan pembeli asing dan konsekuensinya harga output menjadi mahal dan efeknya dapat mengurangi daya saing.

Alexander memperkirakan smelter lokal akan membutuhkan sekitar 20 juta hingga 25 juta mineral mentah sebagai bahan untuk memproduksi mineral tahun depan.

Sementara itu, Tsingshan Bintangdelapan, kata Alexander, membutuhkan 12 juta bijih nikel tahun depan, untuk memproduksi nikel pig iron sebesar 1,2 juta ton atau sejajar dengan 120.000 ton nikel murni, naik dari 900.000 tahun ini.

“Dengan begitu, karena kebutuhan untuk produksi dari smelter maka, pasarnya akan bertambah tak hanya pasar ekspor tapi para produsen dalam negeri, konsekuensinya permintaan naik dan harga jadi tinggi” tambah Alexander.

Dia mengkhawatirkan bahwa bijih tambang akan mahal dan produsen-produsen kecil akan terkena dampaknya.

“Mungkin, jika akan banyak produsen kecil yang gulung tikar karena modalnya naik,” katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Alam ad interim Luhut Pandjaitan.

Menanggapi tuduhan itu, Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan bahwa aturan tersebut direlaksasi justru untuk membantu pembiayaan smelter lokal dan pelonggaran ini juga berarti sebanyak 15 juta ton metrik dari produksi bijih berkualitas rendah dapat diekspor.

Teguh mengatakan revisi aturan ini sedang difinalisasi, jika sudah terealisasi, maka nikel dengan kadar kemurnian 1,8 persen atau kurang dapat diekspor.

Dia menegaskan kendati revisi tersebut diimplementasikan, pemerintah tetap melakukan pembatasan atau kuota ekspor.

Sebelum aturan pelarangan ekspor diterapkan, Indonesia adalah supplier terbesar nikel sebagai bahan stainless steel. Namun, dengan adanya pembataasan tersebut, maka, Filipina mengambil alih posisi Indonesia sebagai supplier. Tetapi, industri nikel Filipina saat ini tengah menghadapi kendala akibat kritik dalam negeri akibat dampak lingkungan yang dihasilkan  pertambangan.

Dilaporkan situs lokal, Philstar, pada September lalu Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina mengancam akan menutup operasional perusahaa-perusahaan tambang setelah hasil audit perusahaan tambang mengindikasikan adanya pelanggaran standar lingkungan. Sejauh ini, telah ada 10 perusahaan tambang yang ditutup.

Saat ini, Filipina hanya dapat mengekspor setengah menjadi 15 juta ton metrik dari sebelumnya 32,3 juta ton tahun lalu.

Industri tambang di Filipina terancam, setelah Departemen Lingkungan merekomendasikan penutupan tambang-tambang akibat dampak lingkungan.

Kecaman serupa juga datang  dari perusahaan tambang asal Brasil, Vale Indonesia yang mengkhawatirkan relaksasi ini dapat menghancurkan harga pasaran karena diprediksi akan membanjiri pasar internasional.

Saham Vale Indonesia merosot 9,5 persen minggu lalu di Jakarta yang disinyalir akibat kabar relaksasi ini.

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia juga mengkritisi keputusan ini, karena akan menghancurkan kepercayaan investor yang telah berinvestasi untuk membangun smelter di Indonesia.

“Jangan sampai investor menangkap kesan regulasi kita ini sangat lentur oleh sebab ada berbagai kepentingan sehingga investor menjadi tak percaya kepada regulator,” pungkas Ketua Bidang Energi dan Pertambangan Hipmi Andhika Anindyaguna.

Vale Indonesia, produsen nikel terbesar di Indonesia.

Didukung Antam

Namun, tak semua perusahaan sumber daya memprotes keputusan pemerintah ini, perusahaan sumber daya mineral plat merah, Aneka Tambang, justru menyambut keputusan ini.

Direktur Utama Antam Tedy Badrujaman mengatakan justru pembukaan kran ekspor ini dapat membantu perusahan-perusahaan lain karena karakteristik bijih tambang yang tak seluruhnya dapat diolah karena tingkat penerapan teknologi yang berbeda-beda.

Selain itu, Tedy menjelaskan bijih tambang mempunyai nilai ekonomis di luar negeri, dibandingkan harus dibuang karena tak dapat di ekspor. Jadi, lebih bermanfaat untuk pemasukan negara.

Kantor PT Aneka Tambang

Terpisah, Luhut membela keputusannya dan menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk memberi keadilan kepada seluruh perusahaan tambang.

Dia menjelaskan bahwa dengan pelonggaran tersebut tak serta merta membebaskan perusahaan tambang dari kewajibannya untuk membangun smelter, tetapi justru memberi waktu untuk mereka untuk mendayagunakan bijih tambang sambil membangun.

Jika hingga tahun 2021 perusahaan tambang gagal membangun smelter, maka pemerintah akan mencabut izin tambang, kata Luhut.

Selain itu, dia berjanji, pemerintah akan menerapkan bea keluar ekspor bijih progresif yang bergantung progres pembangunan smelter.

Komoditas Nikel diperdagangkan sebesar USD 10.425 per metrik ton di Pasar Komoditas London, Inggris. Harga nikel tahun ini berfluktuasi dengan terendah selama sedekade terakhir menyentuh USD 7.550 per metrik ton pada Februari lalu, setelah sempat naik ke level USD 21.000 pada tahun 2014, empat bulan setelah Indonesia menerapkan larangan ekspor bijih mentah.

RMN/MGS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here