SHARE
Istimewa

MIGASNESIA – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung penuh rencana pemerintah yang segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha mengatakan, PP tersebut sejatinya sudah sering dikeluhkan oleh pelaku usaha hulu migas sejak dulu. Aturan itu dinilai mengurangi keekonomian proyek dan menciptakan ketidakpastian (uncertainty).

“Saat rapat dengar pendapat dengan DPR, aturan itu memang sering dikeluhkan oleh kontraktor migas. Pasalnya PP 79/2010 mengatur sesuatu yang sejatinya sudah diatur dalam kontrak sehingga masuk dalam negative list investor,” katanya, Rabu (14/9/2016).

Pihak parlemen kata Satya telah mengusulkan pemerintah segera merombak aturan itu jika ingin investasi hulu migas tetap menarik di mata investor. Bahkan sejak aturan itu terbit, parlemen telah memberi peringatan kepada pemerintah.

Satya menjabarkan, aturan itu terbit saat Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, perlu adanya pemahaman pandangan terkait urgensi revisi PP.

“Saya katakan ke Pak Luhut, apakah Bapak sudah menyampaikan keinginan tersebut ke Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Pasalnya, PP itu diterbitkan ketika Bu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di era Presiden SBY,” tutur Satya. | icm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here