SHARE
ilustrasi

MIGASNESIA – Berkembangnya kekawatiran bahwa Inpex akan menunda proses pembangunan kilang LNG Masela seperti yang telah diwacanakan oleh Hary K Yulianto akibat banjirnya produk gas dipasar dunia di tahun 2023 bisa jadi hanyalah sebuah “Pepesan kosong saja” lah komentar Yusri, baguslah kalau hal itu yang akan dilakukan oleh Inpex dan tentu bagi Indonesia malah bisa untung, karena disaat harga gas murah, memang akan lebih baik kalau kita belum melakukan investasi untuk memproduksinya, ya lebih ditunda saja proyeknya, seperti yang sudah banyak dilakukan oleh semua negara didunia ini, karena kalau harga gasnya murah dan investasi kilang LNG yang mahal tentu hanya bisa menggerus penerimaan negara hanya untuk menutup investasinya, maka lebih baik kita beli saja gas yg lagi murah harganya dipasaran dunia , jadi biarkan cadangan gas kita di blok Masela yang sudah terbukti disimpan saja, dan nanti saja kita produksikan pada perkiraan harga gas sudah mulai trennya mahal dan hanya diprioritaskan
memenuhi kebutuhan gas masa depan kita.

Sesungguhnya Yusri mengingatkan adanya kebijakan Hary K Yulianto sewaktu menjadi Direktur Gas Pertamina yang telah membuat kontrak import LNG selama 20 tahun dengan volume 0,8 juta ton pertahunnya terhadap perusahaan Amerika Cheniere Energy pada tgl 5 Desember 2013 suatu hal perlu dipertanyakan apakah menguntungkan Pertamina atau malah akan merugikan , bahkan hal ini sempat menjadi perhatian menarik oleh anggota komisi 7 DPR Hary Poernomo pada 27 oktober 2015 katanya heran atas kebijakan ini.

Lebih jauh Yusri menjelaskan dimana untungnya Indonesia kalau Inpex memundurkan waktu rencana Investasinya adalah ;

Bahwa PSC INPEX akan berakhir tahun 2028 , dan dapat diperpanjang sekali selama 20 Tahun sampai dengan Tahun 2048.
Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004 , bahwa permohonan perpanjangan PSC dapat diajukan lagi asal INPEX sudah punya HOA (Head of Agreement) dengan pembeli gas.

Membangun mega proyek Masela perlu waktu 6-8 tahun dihitung sejak dimulai FEED sampai EPCI dan produksi pertama LNG secara komersial .
Semua biaya FS dan pre FEED untuk persetujuan POD 2,5 mpta pada 2010 dan biaya studi yang sudah dikeluarkan oleh Inpex untuk usulan FLNG , termasuk biaya konsultan PT Tridaya Advisory tidak bisa dimasukkan dalam “sunk cost ” yang dapat dibayarkan dengan mekanisme ” cost recovery”
Sehingga kalau semakin lambat INPEX mencapai produksi komersialnya / ” First LNG delivery”, maka akan semakin singkat masa operasi LNG oleh INPEX , karena PSC nya bisa diperpanjang hanya sampai tahun 2048.

Kesimpulannya semakin ditunda INPEX akan semakin merugi , karena setelah 2048 Pemerintah dapat menyerahkan operasi Block Masela untuk dilanjutkan oleh Pertamina seperti contoh dilakukan oleh Presiden untuk Blok Mahakam sesuai Peraturan Menteri ESDM nomor 15 tahun 2015.

Padahal Block Masela masih punya prospek Gas Reserve P2 dan P3 yang jauh lebih besar daripada P1 yang hanya sebesar 10,7 TCF.

Terkait dengan keinginan agar produksi LNG dari Block Masela sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik, seharusnya mulai sekarang Pemerintah memikirkan dan membangun lebih banyak jaringan gas kota untuk mengurangi penggunaan LPG subsidi untuk rumah tangga dan pedagang makanan , terminal penerimaan dan penyimpanan sementara dan pelabuhan LNG tersebut dan peta jalan penggunaan LNG oleh Industri Nasional, seperti untuk Pupuk , Petrokimia , PLTG dan LNG untuk tenaga penggerak Kapal dan industri lainnya dengan skema pembiayaan yang dapat menjamin pembelian LNG oleh pengguna domestik.

Istimewa
Istimewa
Pasca keputusan Presiden Jokowi soal pengembangan kilang LNG Blok Masela diputuskan dengan skema darat yang didasari pertimbangan bahwa supaya banyak manfaatnya bagi kemajuan masyakarat Indonesia bagian timur dan khususnya daerah Maluku disekitarnya dan berakibat akan banyak industri turunan dari bahan gas dan industri penunjang lainnya akan tumbuh yg akan menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru , sehingga efek ganda dari kilang LNG didarat itulah menjadi salah satu pertimbangan Presiden disamping pertimbangan ke ekonomian , tehnis dan sosial lingkungan dan keamanan yang dapat dikatakan keputusan politik strategis.

Sesungguhnya mereka telah sesat berpikir dengan konsep OLNG sudah merusak konsep kemaritiman , padahal sebagai pengganti FLNG yg hanya bisanya dibangun digalangan kapal luar negeri dibutuhkan FPSO yang berfungsi memisahkan gas dengan kondensat dari gas yang keluar dari kepala sumur , gas tersebut disalurkan melalui pipa bawah laut ke kilang LNG dan kondensatnya disimpan dalam tangki FPSO sebelum diambil oleh kapal tangker untuk dikirim ke kilang Pertamina untuk diproses sebagai BBM dan produk petrokimia , FPSO dan tangki kondensat serta kapal tangker angkut kondensat serta tag boat dan fasilitas penunjang operasinya semuanya bisa dikerjakan oleh galangan kapal dalam negeri , dan ini berbeda halnya dengan kalau kita memilih konsep FLNG dan FCNG , maka harus semuanya itu dikerjakan oleh galangan kapal luar negeri.

Namum banyak juga pihak menentang keputusan tersebut dengan memberikan stigma bahwa Presiden berkhianat terhadap konsep kemaritiman dan ada lagi mengumbar ancaman Inpex akan henkang serta sempat terjadi beberapa pejabat migas kelancangan , karena belum saatnya dibicarakan , akan tetapi sudah menawarkan opsi insentif yang akan berpotensi merugikan penerimaan negara alias cari muka terhadap Inpex .

Seharusnya semua melihat itu secara proposional dan persfektif kebangsaan serta pada esensinya keputusan dilaksankan proyek tersebut haruslah berdasarkan pertimbangan tehnis , keekonomian , efisiensi dan sosial serta keamanannya.

Seharusnya semua anak negeri ini harus mendukung keputusan Presiden tersebut dengan memberikan saran bagaimana caranya rencana Kilang LNG tersebut benar benar dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi negara, yang antara lain opsi pemanfaatan sebagian fasilitas LNG Arun dan Bontang yang sudah tidak terpakai akibat tidak memadai pasokan gas nya, dan proses rekondisi dan optimalisasi bekas fasilitas LNG tersebut dengan jaminan pabrik , dan diberi insentif menggunakan lahan bekas lapangan terbang Jepang yang saat ini dikuasai oleh Mabes TNI utk lokasi kilang dan skema FPSO dari Capex menjadi Opex serta harus mendudukkan posisi Kilang LNG itu masuk dalam wilayah hilir yang tidak dapat di “cost recovery ” sesuai Undang Undang Migas pasal 2 ayat 10 dan pasal 5 serta Peraturan Presiden nomor 9 thn 2013 dan Peraturan Pemerintah nmr 79 tahun 2010 tentang ” cost recovery ” , dan konsep sudah diaplikasikan di proyek kilang LNG Donggi Senoro , nah kalau semua hal ini bisa dilakukan , saya jamim 1000 % bahwa IRR OLNG Masela akan bisa tinggi mencapai 17% .

Padahal menurut rilis yang dikeluarkan oleh lembaga konsultan bisnis The Boston Group telah menyebutkan bahwa Indonesia termasuk nomor 2 paling diatas setelah Aljazair yang menerima porsi pemerintah dari bagi hasil minyak dan gas bumi sebesar 80% ( Goverment take ) dan lebih tinggi dari negara Amerika dan Malaysia , nah kalau rilis SKKMigas pada januari 2016 kita tekor sekitar Rp 14 triliun untuk anggaran tahun 2015 , tentu menjadi pertanyaaan besar kemana hilangnya potensi penerimaan negara kita selama ini? (MGS/AHM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here