SHARE

MIGASNESIA – ‎Selama bergulirnya polemik pengembangan pembangunan fasilitas kilang Blok Masela yang berada di Maluku, 2 kubuh seolah saling bertarung untuk memengangkan keputusan mereka masing-masing.

Dikubu 1, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM Sudirman Said keukeuh dengan opsinya untuk mengembangkan pembangunan fasilitas kilang di laut/offshore. Sementara kubu 2, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli keukeh mempertahankan pembangunan kilang di darat/onshore, alasannya untuk menghemat biaya serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya Presiden Joko Widodo/Jokowi memutuskannya untuk membangun pembangunan fasilitas kilang di darat. Hal itu diakui mantan orang nomor 1 di DKI Jakarta itu untuk memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar, menjaga laut Indonesia serta biaya pembangunanya yang tidak terlalu besar.

Dari polemik Blok Masela yang bergulir tersebut, justru Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas Amin Sunaryadi yang mendapat perhatian lebih dari berbagai lapisan masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya. Tak lain dan tak bukan penyebabnya adalah keputusan yang diambilnya seperti memihak pada salah satu kubu. Hasilnya, kredibilitas SKK Migas menjadi taruhannya.

Pertama, Amin secara tiba-tiba mengumpulkan sejumlah petinggi SKK Migas di kantornya tepat (16/3/2016) malam. Pada saat itu secara mendadak ia mengaku jika mendapat surat resmi dari Inpex Corporation tentang pengurangan karyawan alias pemutusan hubungan kerja/PHK sebanyak 40 persen pegawainya yang bekerja di Blok Masela dari sekitar total karyawan 375 orang, jika pemerintah tidak memutuskan hal tersebut. Begitu juga dengan Shell sebagai patner Inpex akan melakukan hal yang sama dari sekitar 50 personilnya yang ada di Jakarta, Kuala Lumpur dan Belanda.

Disini Amin seolah mengancam pemerintah dalam hal ini pimpinan tertinggi yakni Presiden Jokowi untuk segera menyetujui pembangunan kilang di lepas pantai atau laut/FLNG, sesuai dengan permintaan kedua investor itu. Dengan kata lain jika tidak disetujui maka investor akan hengkang dari Blok Masela.

Tak sampai disitu, orang nomor satu di SKK migas ini juga seolah memberikan harapan kepada kedua investor jika pemerintah akan mengabulkan permintaan mereka. Namun dengan syarat proyek tersebut akan molor, yaitu dari semula tahun 2018 bisa mundur menjadi sampai 2020 dan semula rencana mulai berproduksinya pada tahun 2024 bisa menjadi operasi produksinya pada tahun 2026 , dengan total investasi USD 25 miliar.

Kedua, setelah diputuskan oleh Presiden Jokowi jika pembangunan kilang tersebut di darat. Secara tegas Amin kembali mengatakan jika kedua investor tetap melanjutkan investasi sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah, artinya kedua investor tidak menarik investasinya dari Blok Masela walaupun pembangunan kilang telah diputuskan oleh presiden dengan menggunakan skema darat (Onshore).

“Setelah diskusi, Inpex dan Shell tidak ada rencana cabut dari Blok Masela. Mereka hanya perlu waktu untuk hitung ulang rencana kerja untuk kilang di darat,” terangnya.

Selain itu pihak SKK Migas telah meminta kedua perusahaan untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Inpex dan Shell, lanjut dia, diminta menyiapkan rencana untuk mengajukan ulang revisi rencana pengembangan (plan of development/POD), termasuk perubahan kerangka waktu pengerjaan Blok Masela.

Dari 2 penjelasan tersebut, Amin terlihat seperti orang yang berjanji dan orang yang mengingkari janji. Dimana awalnya sangat menggebu-gebu meminta pemerintah mengabulkan pembangunan fasilitas kilang di laut, dengan ancaman kalau tidak di kabulkan banyam karyawan yang akan di PHK. Setelah itu, Amin secara mendadak menyebut jika kedua investor tetap berinvestasi di Blok Masela, meski pembangunan fasilitas kilang Blok Masela dilakukan di darat. (REZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here