SHARE
ILUSTRASI

MIGASNESIA – Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia/APBI mengkritik keras ketidak konsistenan pemerintah dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/PPn dalam industri batubara.

Direktur Eksekutif APBI, Supriatna Suhala mengatakan kejain ini terjadi semenjak terbitnya Peraturan Pemerintah No 144 Tahun 2000.

“Semenjak PP itu terbit, maka pembeli batu bara tidak dikenakan pajak. Namun, ini bertentangan dengan bunyi kontrak PKP2B Generasi III,” ujar Supriatna, dalam keterangan tertulis yang diterima Migasnesia.com, di Jakarta, Jumat (24/3/2016).

Dijelaskan dia, PP 144 Tahun 2000 mengungkap jika batubara tidak masuk dalam kategori Barang Kena Pajak/BKP. Padahal, dalam kontrak perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B Generasi III, menyatakan batu bara termasuk BKP.

Lebih lanjut, status BKP sangat besar pengaruhnya terhadap pengenaan PPn. PKP2B Generasi III dikenakan PPn dari pihak ketiga yang memasok kebutuhan produksi. Kemudian pelaku usaha memasukkan komponen pajak 10 persen tersebut terhadap produksi batu bara yang dijual.

Sehingga, nilai selisih PPn dari pihak ketiga dan PPn dari pembeli batubara menjadi hak pelaku usaha melalui mekanisme restitusi. “PPn itu kan sebenarnya diambil dari nilai tambah batu bara. PPn penjualan ini kan enggak besar. Makanya kategori BKP penting artinya,” terangnya.

Pada dasarnya upaya restitusi pajak yang diajukan pelaku usaha berbeda-beda penanganannya. Ada kantor pajak yang mengabulkan restitusi dan ada juga yang tidak. Tren belakangan ini justru menunjukan masalah restitusi PPn dibawa ke pengadilan pajak lantaran pegawai pajak takut dikriminalisasi.

Untuk itu APBI meminta pemerintah, terutama kementerian yang berkaitan dengan permasalahan ini untuk menyelesaikan masalah PPn. “Kami minta pemerintah segera menyelesaikan masalah PPn ini,” tutup dia. (REZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here