SHARE

MIGASNESIA – INI bukti Kaltim tak pernah belajar dari kasus-kasus maut di lingkaran pertambangan batu bara. Selasa (22/3), baru saja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menutup sementara aktivitas penambangan dua perusahaan di Samarinda. Kedua perusahaan, PT Cahaya Energi Mandiri (CEM) dan PT Energi Cahaya Industritama (ECI), dianggap tak pro lingkungan dan mengabaikan reklamasi.

Aktivitas perusahaan dihentikan selama 120 hari hingga kewajiban mereklamasi tambang dipatuhi.

Sehari berselang, Rabu (23/3), dua siswa SMK 2 Samarinda, tenggelam di lubang bekas galian emas hitam milik PT Bukit Baiduri Energi (BBE) di Desa Bukit Raya, RT 19, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar). Hingga tadi malam keduanya belum ditemukan. Niat pemerintah menertibkan lubang tambang untuk ke sekian kalinya dipertanyakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim.

Dinamisator Jatam Kaltim Merah Johansyah mengatakan, dengan kembali tewasnya warga di lubang tambang, bukan hanya menambah jumlah korban yang telah meregang nyawa tapi juga menambah daftar perusahaan yang lalai dari tanggung jawab. Dari semula delapan perusahaan kini menjadi sembilan. “Korban terus berjatuhan. Langkah KLHK baru aspek penegakan hukum. Kami minta agar gubernur (Gubernur Kaltim Awang Faroek) segera turun mengambil tindakan. Jangan diam saja,” kata Merah.

Menurutnya, sebagai pemimpin tertinggi di Benua Etam, gubernur harus melakukan aksi konkret. Dengan menggelar rapat koordinasi dan memimpin pencegahan reklamasi tambang. “Kami mempertanyakan kepemimpinan gubernur dari aspek pencegahan. Kok mau jadi kalkulator menghitung orang yang meninggal di lubang tambang. KLHK sudah turun, ayo mana pencegahan pemprov?” ungkapnya.

Merah mengatakan, keputusan KLHK yang menghentikan sementara aktivitas tambang di Samarinda adalah sindirian yang seharusnya menjadi pelecut bagi pemprov. “Kami juga meminta agar Presiden mengambil sikap,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menyebut terhadap perusahaan yang tak mematuhi reklamasi tambang maka akan diproses pidana jika sanksi administrasi sudah diberlakukan dan diabaikan perusahaan. “Kami sedang mencari subjek hukumnya. Apa yang kami lakukan adalah bentuk kehadiran negara. Ini (lubang) tambang tak bisa dibiarkan,” katanya. Dia menyebut, pengawasan lapisan pertama ada di daerah. Apa yang dilakukan KLHK dua hari lalu disebut pengawasan lapisan kedua. Apakah pengawasan pertama tidak berjalan sehingga pusat yang turun tangan? “Kami memang diberi mandat. Karena itu menteri bisa menjatuhkan sanksi. Ini persoalan lama tapi tidak ada perbaikan,” katanya. (riz/far/k15/kaltim.prokal.co/)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here