SHARE
ilustrasi

MIGASNESIA – Keterangan Pers dari kepala SKK Migas (baca: Ada PHK 40 % dari Personil INPEX tersebut diatas ; Yusri Usman Pengamat Energi dan juga Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia ( CERI ) berpendapat “Papa Gagal Paham di Blok Masela”. Pernyataan Amin Sunaryadi selaku Kepala SKKmigas sangatlah disayangkan , mudah-an saja hal ini dilakukannya bukan atas saran konsultan yang telah sesat memberikan saran kepada Inpex – Masela yang g menghebohkan itu.

Tentunya publik membacanya itu secara tidak langsung mengesankan seperti dia menelanjangi lembaga SKK Migas sendiri soal ketidakjelasnya keputusan persetujuan Pemerintah terhadap POD blok Masela apakah dengan konsep kilang di darat (OLNG) atau di laut.

Masih menuruyt Yusri sikap Amin ini sangat menyudutkan Keputusan Presiden terhadap Blok Masela, artinya Kepala SKKMigas “gagal paham” makna dibalik pesan yang sangat esensi di dalam Keputusan Presiden Jokowi tersebut.

“Tidak mungkin Presiden membuat Keputusan Mikro dan mengarahkan bawahannya dengan rinci, karena Presiden pasti berbicara hal Makro saja dengan kalimat “kaji yang benar untuk kepentingan dan manfaat sebesar besarnya bagi negara dan khususnya masyarakat sekitarnya, maka sangatlah disayangkan Kepala SKKMigas telah gagal paham.

Apalagi penjelasan dengan gaya bahasa yang lebih provokatif bahwa rakyat Maluku harus tertunda lagi 2 tahun untuk menikmatinya yaitu ditahun 2020, padahal kalaupun saat awal maret 2016 ditentukan persetujuannya oleh Pemerintah, senyatalah bahwa proses persiapan tender FEED dan pelaksanaan FEED dan Feasibility Study dan AMDAL batuh waktu juga sekitar 2 tahun dan diperkiran pada tahun 2018 setelah Inpex Masela diperpanjang kontrak PSC nya maka pada saat itulah FID ditetapkan apakah layak dilanjutkan atau dihentikan dengan melihat harga pasaran gas dunia .

“Berdasarkan hal hal tersebutlah menjadi sangatlah pantas kalau publik mendapat laporan kinerja SKKmigas pada periode 2015 telah menombok biaya ” cost recovery ” sebesar USD 1,04 miliar setara sekitar Rp 14 triliun,”kata Yusri kepada Migasnesia.com Rabu 16 Maret 2016 malam.

Masih menurut Yusri kalau menurut Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 turunan dari UU Migas nomor 22 tahun 2001 bahwa kewenangan SKK Migas atas usulan KKKS Inpex Masela hanya butuh persetujuan Menteri ESDM untuk menyetujui POD tersebut, tanpa harus menyeret nyeret Presiden keranah hal yang sangat tehnis.

“Kalaupun muncul perdebatan pro dan kontra soal yang paling menguntungkan bagi negara adalah sebaiknya SKK Migas bisa saja dengan kewenangannya memutuskan bahwa Inpex untuk segera melakukan tender FEED yang transparan dan bebas dari konflik kepentingan dengan ketentuan lakukan studi FEED Onshore dan FEED Offshore dan harus dikerjakan oleh Consorsium Perusahaan Nasional Engineering yang berbeda,”papar Yusri.

Yusri juga menilai hasilnya menjadi acuan untuk Final Investment Decision (FID). Seandainya Publik masih terjadi perdebatan pro kontra, tentu Pemerintah tidak perlu sibuk lagi menjawabnya, karena akan dijawab oleh Perusahaan Engineering yang melakukan FEED.

“Kalau masih ingin lebih aman lagi karena takut biaya EPCI membengkak dari nilai POD, ada solusinya dengan membuat kontrak FEED+EPCI menjadi satu paket dengan sistem lumsump seperti yang dilakukan oleh Shell di Proyek Prelude Australia, Shell merasa tidak ada biaya yang membengkak dari nilai POD, karena kontraknya dengan SAMSUNG system lumsump,” tegasnya.

Jadi kesimpulan saya, ujarnya bahwa Keputusan Presiden Jokowi itu sudah sangat benar, rekomendasi POD belum lengkap sehingga harus dikembalikan untuk dilengkapi dengan feasibility study, AMDAl dan hasil FEED harus dilengkapi didalam POD.
“Suatu hal yang sangat harus diingat bahwa apabila Feasibility study, AMDAL dilaksanakan dsengan benar, demikian juga FEED yang menjadi dasar perhitungan Ekonomi Proyek dilaksanakan dengan benar, pasti tidak ada keributan ini,”tutupnya. (MGS/arz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here