SHARE
Istimewa

MIGASNESIA – Sejumlah tokoh yang peduli dengan kedaulatan energi nasional belum lama ini melakukan pertemuan bersama segenap komponen masyarakat peduli kedaulatan energi di Dermaga Cafe, tepi Sungai Musi, Palembang, pada 12 Maret 2016 lalu.

Komponen tersebut terdiri dari kelompok mahasiwa, dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia bersama para Ulama, aktivis dan penggiat serta para pengamat energi. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut meminta agar pemerintah benar-benar serius dalam mengawal kedaulatan energi bangsa.

“Menurut Peraturan Pemerintah nomor 35 thn 2004 produk dari turunan dari UU Migas nmr 22 thn 2001 untuk status perpanjangan blok migas sudah dapat diputuskan oleh pemerintah 10 tahun sebelum berakhirnya kontrak PSC. Dan seharusnya beberapa kontrak ini sudah dapat diputuskan statusnya, siapa operator kelanjutan operasinya dan bagaimana proses transisi pengelolaan itu bisa berjalan tanpa mengganggu produksinya,” jelas Yusri.

Dan kata Yusri, beberapa KK pertambangan mineral dan batubara juga harus segera ditentukan nasibnya sesuai UU Minerba nomor 4 tahun 2009. Khususnya soal kontrak karya PT Freeport Indonesia terkait izin eksport konsentratnya yang melanggar UU Minerba.

“Sehingga proses revisi UU Migas dan UU Minerba yang sedang dibahas di komisi VII DPR-RI menurut Yusri harus benar benar dikawal oleh rakyat agar produk akhir Undang Undang tersebut nantinya tidak pro asing dan merugikan untuk kepentingan nasional,” jelasnya.(ads/mgs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here