SHARE

MIGASNESIA – Pada awal-awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sempat mencanangkan program kedaulatan serta ketahanan energi nasional. Namun seiring dengan perjalanannya, energi menjadi hal yang cukup pelik. Dimana disinyalir banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Selain kabinet kerja dari Presiden Jokowi yang kerap beda pendapat bahkan terkadang menimbulkan kegaduhan, dan hal tersebut pun terjadi di Senayan.

Dimana kegaduhan terkait revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) termasuk Undang Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang sedang digodok Komisi VII DPR RI, terus mendapat sorotan.

Sejumlah tokoh peduli kedaulatan energi nasional seperti Ugan Sugandar dan lainnya, belum lama ini mengumpulkan segenap komponen masyarakat peduli kedaulatan energi di di Dermaga Cafe, tepi Sungai Musi, Palembang, pada 12 Maret 2016 lalu. Komponen tersebut terdiri dari kelompok mahasiwa, dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia bersama para Ulama, aktivis dan penggiat serta para pengamat energi.

Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk berdiskusi dalam menyamakan persepsi bagi kepentingan anak negeri dengan mengeluarkan suatu petisi “Kedaulatan Energi Bangsa dan Negara adalah harga mati”.

“Harus secara jihad diperjuangkan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen anak bangsa khususnya yang berada di pemerintah, DPR RI, penegak hukum, mahasiswa, pekerja, penggiat dan aktivis yang peduli masa depan bangsa,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, Senin (14/3).

Pasalnya menurut Yusri, rasa keprihatinan para tokoh terhadap kedaulatan energi nasional timbul karena beberapa faktor. Salah satunya adalah, seperti diketahui, dalam periode pemerintahan Jokowi-JK ada sekitar 28 blok migas dan beberapa Kontrak Karya (KK) tambang mineral yang harus ditentukan status kelanjutan izin operasinya.

“Dan setelah status blok Mahakam sudah ditentukan bahwa PT. Pertamina (Persero) sebagai operatornya pasca tahun 2017, masih ada sekitar 27 blok migas lagi yang harus segera diputuskan status operasinya. Hal tersebut untuk menjaga kesetabilan produksinya dan beberapa investasi yang harus dilakukan,” tandasnya.(ADS/MGS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here