SHARE

MIGASNESIA – Entah apa penyebab, akhirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM, batal menerapkan pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) dari rakyat.

“DKE yang jelas pungutan kepada masyarakat tidak akan dilakukan. Karena reaksi publik negatif,” kata Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta.

Dia mengakui, selama wacana itu bergulir ke publik berbagai masukan diterimanya. Sehingga keputusan tersebut dapat membuat masyarakat tidak lagi memberi keritikan soal DKE.

Untuk itu ia akan kembali membicarakannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“Pembicaraan itu berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan untuk pungutan yang ditujukan guna pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Sudirman tidak menampik bahwa bisa saja pungutan itu dilakukan dari sektor migas,” terangnya.

Mantan direktur PT PIndiat ini memberi contoh, nantinya bisa dialihkan melalui pajak kepada badan usaha di hilir. Namun hal ini masih didiskusikan.

“Mungkin akan dipungut di hilir. Itu yang dipungut badan usahanya. Satu ketika harus ada pajak. Kapan itu dipajaki, tergantung situasi ekonomi. Saya juga realistis untuk tidak banyak-banyak (meminta). Yang penting lembaga disetujui, lembaga dibentuk, dan uang berapapun, Rp1 triliun kah atau Rp2 triliun kah,” tutur dia. (REZ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here