SHARE

MIGASNESIA – Akhirnya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM mengeluarkan peraturan Menteri/permen No 43 Tahun 2015, yang difokuskan pada penyelesaian kasus-kasus perusahaan tambang yang kini belum memiliki Izin Usaha Pertambangan/IUP atau perusahaan yang belum masuk kategori Clean and Clear/CnC.

“Permen No 43 Tahun 2015 memberi landasan kepada para gubernur untuk melakukan penertiban yang memang sudah kita laksanakan,”ujar Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta.

Selama ini, kata Sudirman, ada 3.966 pemegang IUP. Namun, sebanyak perusahan itu masih dalam kategori non CnC, sehingga diharapkan gubernur untuk melakukan eksekusi terhadap perusahaan tersebut.

“Gubernur sudah mempunyai kewenangan untuk membereskan sejumlah persoalan itu. Sementara dari segi teknis, Kementerian ESDM, KPK, dan Mendagri akan bertanggung jawab atas Permen yang sudah dikeluarkan,” terang dia.

Sedangkan penyelesaian kasus ini sendiri, Sudirman menargetkan selesai pada 12 Mei 2015 mendatang. “kordinasi dan supervisi yang dijalankan sejak 2014 mencatat telah membereskan sebagian IUP yang bermasalah. Sedangkan 3.966 yang bermasalah ini ditargetkan akan selesai pada 12 Mei,” tutupnya. (REZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here