SHARE
SPBU Foto: Mersiu/EWI

MIGASNESIA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyatakan pungutan Rp 200 per liter untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan Rp 300 per liter untuk solar merupakan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Dimana menurutnya, kedua regulasi itu memperbolehkan pemerintah mulai memupuk dana ketahanan energi melalui pemungutan premi pengurasan energi fosil.

“Pro kontra atas hal yang baru wajar saja. Yang penting nanti kita tunjukkan cara pengelolaan yang profesional, transparan dan akuntabel,” kata Sudirman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/12).

Sudirman menjelaskan, secara konsepsi dana pungutan tersebut dapat digunakan untuk mendorong eksplorasi agar tingkat penurunan cadangan sumber daya bisa ditekan. Selain itu digunakan untuk membangun infrastrukur cadangan strategis serta membangun energi baru dan terbarukan.

“Dana ini tentu seperti uang negara pada umumnya, akan disimpan oleh Kementerian Keuangan dengan otoritas pengggunaan oleh kementerian teknis yaitu Kementerian ESDM,” jelasnya.

Penetapan pungutan itu seiring dengan keputusan pemerintah menurunkan harga BBM premium dan solar yang mulai berlaku pada 5 Januari 2016 nanti. Premium untuk wilayah Jawa-Madura-Bali sebesar Rp 7.250 per liter dan wilayah luar Jawa-Madura-Bali ditetapkan sebesar Rp 7.150 per liter. Sedangkan Solar untuk semua wilayah Indonesia ditetapkan sebesar Rp 5.950 per liter. (AY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here