SHARE
Marwan Btubara /mgs

MIGASNESIA – Perizinan sektor pertambangan diakui pemerintah belum satu pintu, seperti yang dicanangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)‎, Bambang Gatot Aryono, di Jakarta.

Menurutnya, saat ini BKPM masih dalam tahap awal memulai proses perizinan satu pintu tersebut. Selain itu, dalam prosedur perizinan juga ada satu izin yang memerlukan evaluasi dan meliputi aspek teknis.

“Untuk saat ini, memang pada akhirnya masih di sektor masing-masing (proses evaluasi). Sehingga perlu, walaupun itu masuk dan keluar di BKPM tapi rekomendasi atau evaluasi teknis tetap di kementerian,” katanya.

Bambang mencontohkan, dalam izin peningkatan produksi, pemerintah perlu melakukan evaluasi studi kelayakan serta analisis dampak dan lingkun‎gan (amdal). Sementara, di BKPM belum tersedia ahli yang bisa memeriksa hal tersebut secara benar dan sesuai aspek teknis. (AY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here