SHARE

MIGASNESIA – Freeport yang merupakan perusahaan asal Amerika Serikat (AS), bisa dibilang kebal dari teguran. Pasalnya, perusahaan pertambangan yang sudah 38 tahun bercokol di bumi Papua ini dituding sering tidak mengacuhkan teguran dari pemerintah.

Ihwal bandelnya Freeport memang bukan rahasia lagi. Kata Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Ichsanuddin Noorsy, Freeport bukanlah perusahaan yang punya itikad baik.

“Mudah saja membacanya. Pada 31 Agustus lalu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM mengeluarkan surat teguran untuk Freeport. Artinya, Freeport bukan perusahaan yang baik kan,” kata Noorsy dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi nasional.

Untuk diketahui, pada 31Agustus 2015, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Aryono, telah menerbitkan surat teguran untuk Freeport. Dalam isi surat tersebut memaparkan tidak adanya itikad baik dan niat dari Freeport untuk merampungkan renegosiasi kontrak.

Dimana dalam renegosiasi amandemen kontrak karya sejak Oktober 2014 sampai Maret 2015, Freeport lebih terkesan memaksakan kehendak. Dari 20 pasal yang dibahas, Freeport baru sepakat 2 pasal.

Salah satu area pertambangan PT Freeport Indonesia.
Salah satu area pertambangan PT Freeport Indonesia.
“Artinya, untuk menghasilkan dua kesepakatan aja perlu pembahasan sampai lima bulan. Ini gambaran betapa kerasnya Freeport,” imbuh Noorsy.

Sikap acuh yang ditunjukkan Freeport tak hanya terjadi diproses renegosiasi kontrak saja. Dimana pada pertengahan November 2015 lalu, Direktorat Kemntrian ESDM kembali dibuat kesal. Pasalnya, Freeport tak kunjung memberikan penawaran atas kewajiban divestasinya.

Padahal, sesuai PP No 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga PP No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Freeport sudah bisa memberikan penawaran divestasi kepada pemerintah sejak 14 Oktober lalu.

Ternyata, Meski sudah diganjar surat peringatan, Freeport tak berubah sikap. Penawaran atas kewajiban divestasi saham tak diserahkan ke pemerintah sampai Desember ini. Akhirnya, Kementerian ESDM berniat melayangkan surat peringatan kedua. (AY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here