SHARE
Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika

MIGASNESIA – Keputusan pemerintah yang membebankan dana ketahanan energi kepada masyarakat dinilai beberapa kalangan tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Menurut Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika, pemungutan dana ketahanan energi tidak bisa serta merta diterapkan hanya berdasarkan kebijakan di tingkat kementerian semata. Namun, juga harus dilakukan atas persetujuan Komisi VII DPR.

“Harus ada dasar hukumnya, pemerintah seharusnya membentuk dulu dasar hukumnya dalam UU yang bisa menjadikan dasar hukum untuk melakukan pemungutan itu,” kata Kardaya, Jumat (25/12) di Jakarta.

Sementara itu, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengingatkan, pungutan dana ketahanan energi dari penjualan harga BBM jenis premium dan solar, sangat rawan korupsi. Semua karena kebijakan tersebut belum memiliki landasan hukum yang kuat.

“Program yang ingin dijalankan tapi dasar hukum tidak ada. Nanti bisa ada potensi untuk terjadinya KKN,” kata Marwan.

Marwan menegaskan, pemungutan dana yang akan diterapkan pemerintah harus jelas aturan dan lembaga pengelolanya. Untuk itu, disarankan agar pemerintah segera memperbaiki kebijakan tersebut. (AY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here