SHARE

MIGASNESIA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengeluarkan surat bernomor 7582/19/ESDM/2015 tertanggal 07 Oktober 2015 perihal permohonan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Terkait hal itu, Komisi VII DPR pun menggelar konferensi pers, yang dihadiri Ketua Komisi VII Kardaya Warnika (Gerindra), anggota Komisi VII Harry Poernomo (Gerindra), Adian Napitupulu (PDIP), Peggy Pattipi (PKB), Tony Wardoyo (PDIP), Endre Saifoel (Nasdem), Yulian Gunhar (PDIP), Joko Purwanto (PPP), dan sejumlah anggota komisi VII lainnya.

Salah satu lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia.
Salah satu lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Kardaya Warnika menyatakan, surat yang dikeluarkan Sudirman Said jelas-jelas melanggar konstitusi.

Karena, surat itu dinilai bertentangan dengan komitmen undang-undang yang mengamanatkan perpanjangan izin operasi pertambangan dapat dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.

“Karena itu, kami meminta Menteri ESDM mencabut surat bernomor 7582/19/ESDM/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 perihal permohonan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, karena sekali lagi bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba tentang Pertambangan,” kata Kardaya di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10).

Nurisman
dok GeoEnergi

Kardaya juga menjelaskan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengamanatkan, kontrak karya tidak diperpanjang dan berakhir pada tahun 2021. Ke depannya, lanjut dia, terkait operasi pertambangan peruasahaan hanya dapat dilakukan melalui izin usaha pertambangan (IUP) khusus. “Karena berdasarkan izin, tidak mengenal negosiasi. Dan persyaratan izin berlaku umum,” ujar Kardaya. (Ton/ATA)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here