SHARE
Inilah Freeport (Foto : dok geoenergi)

JAKARTA, GEOENERGI – Wacana  perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia yang rencananya akan dipercepat meski kontrak baru berakhir 2021 mendatang, kembali memanas. Setelah beberapa waktu lalu kabinet kerja Presiden Joko Widodo banyak diributkan oleh kegaduhan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, terkait KK Freeport. Kegaduhan terkait perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut kembali muncul dari Istana. Kini giliran Kepala Kantor Staf Presiden, Teten Masduki, yang ikut memanaskan suasana setelah menyampaikan pandangannya soal KK Freeport.

Baru-baru ini, Teten mengeluarkan pernyataan yang seolah memberi sinyal mendukung Menteri ESDM yang ingin Freeport bisa memperoleh perpanjangan kontrak dalam tempo cepat. Bahkan tanpa menyebut angka pasti, ia menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa kolaps tanpa ada setoran dari Freeport. Pernyataan Teten ini senada dengan sikap Menteri ESDM Sudirman Said yang ingin Freeport memperoleh perpanjangan kontrak secepatnya.
“Kontrak Freeport berakhir 2021, dan sesuai Undang-Undang baru bisa dibahas perpanjangannya pada 2019. Tapi ini produksi akan turun kalau tidak ada investasi baru dan menjadi gangguan ke pendapatan jadi pemerintah juga berkepentingan produksi bertambah, kalau tidak APBN langsung kolaps karena nilainya besar,” ujar Teten di Istana Kepresidenan, Rabu (21 Oktober 2015).

Bahkan Teten pun mengaku sudah berdiskusi dengan semua pebisnis tambang terkait urgensi dari perpanjangan kontrak bagi perusahaan. “Saya tanya ada tidak orang yang mau investasi supaya produksi terus menanjak, tapi mereka tidak yakin akan mendapat perpanjangan. Tentu mereka tidak mau kehilangan uangnya dong,” katanya.

Teten juga menambahkan, bahwa peraturan yang menyebut KK baru bisa dirundingkan dua tahun sebelum berakhir 2021, masih bisa dibicarakan apakah hal tersebut bisa dilakukan jauh hari sebelum masa itu jatuh.

Sontak, pernyataan Teten yang menyinggung APBN dan seolah dianggap mendukung Freeport tersebut pun, membuat gerah banyak kalangan. Baik itu dari kalngan anggota DPR, pemerhati pertambangan hingga aktivis. Teten pun buru-buru mengeluarkan klarifikasi terkait pernyataannya soal KK Freeport yang menyinggung APBN tersebut.

Dalam kalrifikasinya, Teten menjelaskan bahwa ia hanya menjelaskan hal perpanjangan kontrak PT Freeport dan tidak menyinggung APBN yang berpotensi kolaps . Ia juga menyampaikan, bahwa Presiden dan Pemerintah RI hingga saat ini belum memperpanjang kontrak karya Freeport yang akan berakhir 2021.

Teten juga menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pihak Freeport beberapa waktu lalu, hanya menyangkut lima hal, yaitu soal royalti, divestasi, peningkatan kandungan lokal, hilirisasi  industri/ smelter dan pembangunan Papua.

“Presiden dan Pemerintah RI harus mematuhi Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang membatasi bahwa pengajuan perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir,” dalam keterangannya, Kamis (22 Oktober 2015).

Ia menambahkan, bahwa pemerintah menerima masukan dari perusahaan tambang agar negoisasi kontrak bisa dilakukan jauh-jauh hari dengan alasan mereka tidak berani mengucurkan dana investasi baru sebelum memiliki kepastian kontrak diperpanjang.

“Pemerintah di satu sisi bisa memahami persoalan ini, dan sebagai konsekuensinya. Pemerintah juga dihadapkan adanya potensi penurunan produksi  hasil pertambangan yang pada akhirnya berimbas pada penurunan royalti sebagai penerimaan negara. Namun di sisi lain Pemerintah terikat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujar calon wakil Gubernur Jabar yang gagal itu.

Dalam keterangannnya, Teten juga menyampaikan semangat Presiden dalam negosiasi perpanjangan kontrak-kontrak pertambangan, pada dasarnya menginginkan adanya manfaat yang lebih besar untuk kepentingan negara dan seluruh rakyat Indonesia. Namun apa daya, pernyataan Teten sebelumnya terkait KK Freeport yang menyinggung APBN, sudah terlanjur menjadi bola liar.

Teten Harus Minta Maaf pada Rakyat

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, mengaku cukup menyesalkan pernyataan Teten sebelumnya. “Saya kira enggaklah, negara enggak akan collapse jika Freeport keluar,” kata Marwan, Kamis (22 Oktober 2015).

Tapi, lanjut dia, jika dikatakan negara akan mengalami kerugian bila Freeport keluar, hal tersebut juga tidak bisa dipungkiri. Namun, dampaknya tidak begitu signifikan. “Defisitnya memang bertambah jika Freeport keluar yaitu sekitar Rp50 triliun, tapi itu kan bisa ditutup dengan berhemat,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya Yudha, juga angkat bicara dan mengkritik pernyataan Teten yang menganggap APBN akan kolaps jika pemerintah tak segera memberi kepastian ihwal perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia sebelum 2019.

Dia menilai, dipercepat atau tidaknya pemberian izin operasi pertambangan Freeport Indonesia sebelum 2019, tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Pasalnya, isi kontrak kerja sama memberikan jaminan penerimaan dari kegiatan pertambangan Freeport hingga 2021.

“APBN itu tahun fiskal berjalan. Yang collapse APBN mana? Salah itu. Freeport di kontraknya sampai 2021. Berarti kontribusi Freeport ke pendapatan Negara terjamin sampai 2021,” tegas Satya, di Gedung DPR, Rabu (21 Oktober 2015).

Bahkan, Satya menganggap Teten tidak memahami detil soal sistematika penerimaan negara dalam APBN. “Sederhana sekali logikanya, tidak ada hubungannya sama APBN collapse. Tapi kalau dibilang pemerintah belum bisa menghitung kalau tidak ada kepastian terhadap pendapatan Minerba, kontribusi Freeport, setelah 2021 itu masuk akal,” kata Satya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Alif Kamal, menganggap bahwa pernyataan Teten tersebut seolah menempatkan dirinya sebagai wakil Freeport, bukan sebagai wakil pemerintah atau Kepala Staf Kepresidenan yang sekarang dijabatnya.

“Bukannya mengurusi atau membantu Presiden agar lancar dalam menjalankan tugas, Teten justru melakukan hal yang melampaui tugas dia sebagai pembantu Presiden di Istana Negara,” tegasnya.

Dan terkait klarifikasi yang kemudian di sampaikan Teten, menurut Kamal poin-poin klarifikasi yang di keluarkan Teten, tidak menjawab substansi pernyatan sebelumnya tentang perpanjangan kontrak Freeport yang menyinggung APBN.

“Seharusnya Teten bisa lebih paham atau bisa menahan diri untuk tidak berbicara banyak, apalagi membela Freeport, mengingat dia berasal dari latar-belakang sebagai aktivis gerakan sosial atau masyarakat sipil. Teten harusnya sangat paham dengan nurani rakyat Indonesia, khususnya kepada rakyat Papua, yang selama ini tidak banyak mendapatkan keuntungan dengan keberadaan Freeport,” tegas Kamal.

Kamal menambahkan, bahwa Teten yang sebelumnya aktif dalam organisasi lembaga masyarakat, sudah pasti tahu seberapa banyak pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua oleh karena keberadaan Freeport. Belum lagi menurutnya, tidak jelas dan tidak adilnya pembagian royalti terhadap pemerintah dan masyarakat Papua, serta persoalan-persoalan lainnya.

“Dengan cita-cita Trisakti dan Nawacita yang di usung pemerintahan sekarang, maka tidak selayaknya Teten berbicara tentang perpanjangan Freeport, apalagi sedikit menakut-nakuti dengan mengatakan bahwa kalau tidak ada investasi freeport maka APBN akan bangkrut. Sudah selayaknya Teten dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, meminta maaf kepada rakyat Indonesia terkhusus kepada rakyat Papua. Atau kalau dia tidak melakukan itu, maka Presiden Jokowi layak mencopot dia dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Itu kalau memang pemerintahan ini masih punya komitmen untuk penegakkan Trisakti dan Nawacita,” tegasnya.

Pejabat Bermental Inlander

Pernyataan Teten terkait KK Freeport tersebut pun mendapatkan kritik pedas dari kalangan aktivis. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Hendrik Siregar, mengaku sangat menyesalkan Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki tentang kolapsnya APBN bila Freeport. Hendrik pun mengatakan bahwa tidak seharusnya Freeport dibela mati-matian.

“Terus merendahkan martabat bangsa hanya karena membela PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang yang telah mengeruk keuntungan hampir setengah abad dari bumi Papua. Seakan-akan, jika tak memperpanjang Kontrak Karya Freeport, maka langit akan runtuh,” kata Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Hendrik Siregar di Jakarta, Kamis (22 Oktober 2015).

Selanjutnya Hendrik sepakat dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Mineral Rizal Ramli yang menyebut adanya pejabat negara bermental inlander. “Sang pejabat itu kebelet memperpanjang kontrak Freeport yang berakhir 2021. Padahal, berdasarkan aturan, proses perpanjangan baru bisa diurus pada 2019. Artinya, pejabat yang membela Freeport layak disebut bermental inlader,” ujar Hendrik.

Masih kata Hendrik, pada 2014, Freeport menyetorkan pajak dan royalti sebesar Rp5,6 triliun. Namun, pada tahun yang sama, pemerintah harus membayar bunga dan pokok utang sebesar Rp 65,5 triliun. “Namun bayar utang sebesar itu tidak disebut kolaps. Logika sederhana, jauh lebih senang kehilangan uang sebelas kali lipat untuk membayar utang dari pada kehilangan Freeport Indonesia,” papar Hendrik.

Bahkan menurutnya, ketika kewajiban smelter diimplementasikan pada 2014, tidak terjadi kekacauan ekonomi seperti yang dikhawatirkan banyak kalangan. “Sungguh masih kacamata kuda yang dipakai pejabat negara terhadap Freeport. Perilaku sama dari tahun ke tahun, hanya mementingkan pendapatan, tapi mengabaikan semua fakta secara utuh. Freeport harus diperlakukan sama dengan perusahaan tambang lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Heriandi, menilai bahwa situasi pra negosiasi kontrak dini Freeport yang muncul dari tahun 2015 ini, telah memperlihatkan sosok-sosok yang bertindak sebagai agen negosiasi Freeport dibandingkan sebagai warga dan penjabat Indonesia yang berpikir demi keuntungan dan keberpihakan milik bangsanya itu sendiri.

“Kepala staf kepresidenan Teten Masduki lebih memperlihatkan karakter agen negosiasi dibandingkan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala staf khusus kepresidenan,” kata Ketua DPP Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Heriandi, dalam keterangannya, Kamis (22 Oktober 2015).

Menurut Heriandi, Indonesia tidak dalam posisi membuka peluang pembicaraan dan pembahasan negosiasi kontrak Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021. PP 77/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Dalam kontrak 2019 lah waktu pembahasan itu di mulai.

Karena itu, Jaman melihat upaya negosiasi pembahasan yang terjadi sekarang adalah sebagai Upaya pelanggaran konstitusi negara Indonesia. Sementara segala alasan biaya investasi, ketidak siapan negara Indonesia tidak bisa melanjutkan pengelolaan tambang selain oleh Freeport adalah perbuatan merusak kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia.

“Semua perusahaan tambang di indonesia harus tunduk dan mengikuti konstitusi yang berlaku di Indonesia seperti UU 4/2009 tentang Minerba, juga untuk person-person yang jadi agen negosiasi perusahaan asing tersebut, Freeport harus penuhi UU dahulu,” ungkapnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Beni Pramula, juga menyayangkan sikap Teten tersebut. Menurutnya, sudah lama Freeport melanggar kesepakatan dengan Indonesia. Pemerintah harus bangkit dan tidak boleh terus-terusan dikangkangi oleh Freeport.

“Royalti emas saja yang dalam aturan baru seharusnya dibayar 3,5 persen, hanya 1 persen saja yang dipenuhi. Negara Ini kok masih mau didikte sama korporasi, punya asing lagi. Di mana kedaulatan kita?” kata Beni.

Menururtnya, jika Freeport tidak mau berinvestasi lagi di Indonesia justru negara bisa mendapatkan manfaat lebih. Pasalnya, negara bisa mengelola sendiri gunung emas di Papua.

“APBN tak akan kolaps. Malah akan berlimpah ganda. Karena keuntungan Freeport saja pertahun itu bisa ribuan triliun rupiah, melebihi jumlah APBN. Orang awam saja mengerti ini, kok pemerintah nggak ngerti? Nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti sih?” tanya Beni.

Beni juga beranggapan bahwa memutus hubungan dengan Freeport justru akan menunjukkan kedaulatan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Ini bisa menjadi momentum untuk mewujudkan visi Trisakti.

“Kasus Freeport ini indikator untuk membuktikan sejauh mana ekonomi berdikari ini benar-benar ingin diwujudkan. Kami (IMM) menolak perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Kami menolak Revisi PP No 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara. Kita harus jadi tuan di negeri kita sendiri,” tandasnya.(DSU/GE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here