SHARE

JAKARTA, GEOENERGI – Pemerintah mengancam akan mencabut kontrak karya PT Freeport Indonesia apabila tidak memenuhi tiga syarat utama, yakni kenaikan royalti emas dan tembaga, memproses limbah berbahaya dan melepas saham (divestasi). Namun, beranikah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencabut kontrak karya perusahaan tambang asal Paman Sam tersebut, jika mangkir dari kesepakatan? Pasalnya, Freeport diketahui sering mangkir dari setiap perjanjian yang telah disepakati, dan seolah malah di maafkan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengajukan persyaratan jika Freeport masih tertarik mengeruk kekayaan alam Indonesia di Papua dalam bentuk emas dan tembaga. Pasalnya selama ini menurut Rizal, bangsa Indonesia tidak menikmati keuntungan dari perpanjangan kontrak dengan anak usaha Freeport McMoran yang berbasis di Amerika Serikat tersebut.

“Jangan bayar royalti 1 persen lagi, naikkan jadi 6-7 persen. Royalti tembaga juga harus lebih tinggi. Jangan buang limbah sembarangan tanpa diproses dan jangan cari-cari alasan tidak mau divestasi saham,” tegas diia saat acara Rembug Nasional Peringatan Satu Tahun Jokowi-JK di Waroeng Solo, Jakarta, Selasa (20 Oktober 2015).

Rizal menambahkan, perusahaan tambang lain, seperti Newmont dan lainnya tidak ada yang seberani Freeport Indonesia. PT Newmont Nusa Tenggara dan perusahaan tambang lain, katanya, mengolah limbahnya sebelum dibuang ke sungai atau laut.

“Kenapa Freeport bisa berani? Mohon maaf itu karena pejabat kita mudah disogok. Kalau saya bicara lebih detail, bisa masuk ke New York Times, jadi mending kita simpan dulu,” ujarnya.

Menurut Rizal, inilah saatnya bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menulis ulang sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia mengingat ada cadangan emas sangat besar sekitar 23 juta ounce, begitupula dengan cadangan tembaganya.

“Kita tidak anti asing, tapi bayar lebih fair dong. Kalau Freeport mau melakukan syarat itu, kita baru bersedia negosiasi. Kalau tidak, kembalikan tuh kontrak karya. Kita bisa kok masukkan cadangan emas (Freeport) ke cadangan Bank Indonesia (BI), rupiah jadi dapat menguat 5.000 per dolar AS,” tuturnya.

Dengan demikian, dia meminta agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk melakukan negosiasi kontrak sesuai aturan berlaku, yaitu dua tahun sebelum kontrak berakhir di 2021. Jadi proses negosiasi baru bisa dimulai pada 2019.

“Makanya harus dipepet Freeport itu, jangan negosiasi sekarang. Ada Menteri yang keblinger mau negosiasi sekarang. Kita bikin kepepet, sehingga pilihannya terbatas buat mereka. Pasti Freeport atau pendiri dan pemilik Freeport McMoran, James R Moffet mau kok tandatangan, daripada rugi, mending dapat 60-70 persen,” pungkasnya.

Syarat Presiden untuk Freeport

Diketahui belum lama ini, Presiden Joko Widodo telah menampik adanya pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak antara pemerintah dan Freeport saat ini. Menurutnya, pembicaraan mengenai kontrak karya dengan perusahaan tambang milik Amerika itu baru akan dilaksanakan dua tahun sebelum 2021.

“Perpanjangan itu (dibahas) nanti dua tahun sebelum 2021. Jadi tunggu 2019. Untuk masalah perpanjangan atau tidak, nanti bahasnya,” ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu di kantor Bea Cukai, Jakarta, Jumat (16 Oktober 2015).

Saat ini, ujarnya, yang dibicarakan pemerintah dan Freeport adalah lima permintaan terhadap perusahaan tambang emas itu. Yaitu, masalah pembangunan Papua, local content yang digunakan perusahaan tersebut, divestasi, royalti dan industri. Terkait industri, pemerintah mengingatkan Freeport agar tidak mengambil hasil tambang mentah melainkan harus dengan smelter. “Bicarakan lima itu dulu. Saat ini baru proses. Itu yang kami minta pada Freeport. Sekarang ini masih proses bicara dulu,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengatakan sejauh ini pemerintah sudah menyampaikan surat kepada Freeport bahwa investasinya bisa berjalan asalkan taat terhadap undang-undang di Indonesia.

“Presiden Joko Widodo menyampaikan lima poin penting yang harus menjadi perhatian Freeport untuk tetap bisa berusaha di Indonesia, antara lain perihal pelibatan industri nasional, penggunaan bahan mentah nasional, eksplorasi, hingga tenaga kerja dalam negeri,” ujarnya.

Sudirman pun mengatakan, Freeport sudah memahami hal tersebut dan berusaha memenuhinya antara lain penggunaan bahan peledak dari industri nasional seperti produksi Pindad dan Dahana, suplai batubara dari perusahaan pertambangan Indonesia, suplai bahan bakar dari Pertamina hingga suplai baja dari Krakatau Steel.

“Saya kira dalam waktu dekat mereka akan tanda tangan MoU untuk menjajaki atau mengeksplorasi kesempatannya,” kata Sudirman.

Menteri Pelindung Freeport

Senada dengan Menko Rizal, Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) juga menyesali tindakan Menteri ESDM, Sudirman Said, yang mengisyaratkan akan memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia. Karena kesal, para relawan Jokowi ini bahkan menyebut Sudirman sebagai menteri perlindungan Freeport.

“Negeri ini akan bangkrut jika semua menteri bertindak dan berfikir seperti ‘Menteri Perlindungan Freeport’ Sudirman Said,” kata Ketua Umum BaraJP Sihol Manullang dalam Rembug Nasional Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Kedaulatan Pangan, Pembangunan Energi dan Keunggulan Maritim di Jakarta, Selasa (20 Oktober 2015).

Ia mengibaratkan permainan sepak bola, Sudirman dianggap sudah dalam posisi offside berkali-kali. Bahkan, Sudirman dinilai sudah layak diganjar dua kartu kuning.

“Pelatih sepakbola yang baik, tentu akan mempertimbangkan untuk mengganti pemain yang sudah dua kali melakukan offside. Kepercayaan rakyat dengan sendirinya akan terbangun dengan konsistensi ucapan, rencana, janji dengan realita,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sebanyak 93,6 persen emas Freeport-McMoran berasal dari Indonesia. Sayangnya, kekayaan alam tersebut belum bisa dinikmati masyarakat Indonesia, khususnya Papua. “Sejak tahun 1967 negara hanya menerima royalti 1 persen sedang di berbagai negara 6 persen-7 persen,” ungkapnya.(DSU)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here