SHARE
ILUSTRASI

JAKARTA,GEOENERGI – Pengemplang Pajak Pertambangan akan Diampuni Pemerintah?
Belum lama ini, tertuang sebuah rencana dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlihat cukup mencurigakan. Rencana tersebut adalah, perihal tengah dirancangnya sebuah draf undang-undang tentang pengampunan nasional. Banyak kalangan yang menilai bahwa hal tersebut merupakan cermin ketidak adilan yang ditunjukkan para penguasa dan seolah mengaku kalah terhadap para pengusaha yang mangkir dari kewajiban-kewajiban mereka. Rakyat biasa di minta bijak, namun pengusaha dibiarkan bahkan di ampuni.

Dan diketahui dalam sebuah riset tim peneliti kebijakan ekonomi menemukan, peningkatan aliran ‘uang haram’ di Indonesia selama kurun waktu 2003 hingga 2014 sebesar Rp227,75 triliun.

“Jumlah itu meningkat fantastis hingga lebih dari 100 persen. Tahun 2003 ada aliran uang ilegal di Indonesia sebesar Rp141,82 triliun. Dan kini terakhir di 2014, sudah menjadi Rp227,75 triliun,” ujar peneliti kebijakan ekonomi Publish What You Pay (PWYP), Wika Saputra, Jumat (16/10).

Dari riset mereka juga terungkap aliran ‘uang haram’ ini ternyata terbanyak disumbang dari sektor pertambangan baik itu berupa minyak bumi dan gas, mineral atau pun galian. Khusus pertambangan, penaikan aliran uang ilegal dinilai sangat fantastis. Sepanjang 200-2014, besaran penaikannya mencapai 102,43 persen atau rata-rata 8,53 persen per tahun.

“Pada 2003 total aliran uang ilegal di pertambangan ditengarai mencapai Rp 11,80 triliun. Sebelas tahun kemudian naik menjadi Rp 23,89 triliun. Aliran uang ilegal di sektor pertambangan diakibatkan oleh adanya transaksi perdagangan faktur palsu (trade mis-invoicing). Hal ini terjadi karena maraknya tambang-tambang ilegal yang beroperasi dan terjadi ekspor komoditi pertambangan yang tidak tercatat,” jelas Wika.

Akibat ini, menurut Wika, kini Indonesia masuk dalam kategori darurat ‘uang haram’. Sebab, kini peringkat Indonesia terus merangkak naik sebagai negara penampung dana ilegal di dunia. Hal tersebut membuat Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah aliran uang ilegal terbesar di dunia. Itu setelah China, Rusia, India, dan Malaysia.

“Sebelum 2011, kita masih berada di urutan diatas 10, namun belakangan ini tiap tahun posisi kita menurun. Saya khawatir jika tidak ada perbaikan sistem, tiga tahun ke depan kita masuk lima besar negara dengam aliran dana ilegal,” paparnya.

Menurut Wika, tingginya aliran ‘uang haram’ ini sebagai indikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang di Indonesia. Hal ini bisa ditelusuri dari data realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan yang hanya mencapai Rp96,9 triliun.

“Bandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pertambangan yang mencapai Rp1.026 triliun. Artinya nisbah penerimaan pajak terhadap PDB, sektor tambang hanya berkontribusi sebesar 9,4 persen saja,” kata Wika.

Riset ini pun juga diperkuat oleh temuan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Dimana dari 7.834 perusahaan yang didata oleh direktorat jenderal pajak, sebanyak 24 persennya tidak memiliki NPWP dan 35 persen lagi tidak melaporkan SPT.(GE/DSU)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here