SHARE
Big Bos Freeport James Bob Moffett dan MenESDM Sudirman Said

JAKARTA, GEOENERGI – PT Freeport Indonesia (PTFI) memiliki kewajiban untuk melakukan divestasi. Beberapa hari lalu, penawaran saham pun dilakukan oleh pihak Freeport, sebesar 10,64%, dengan batas waktu penawaran 90 hari.

Akankah tawaran itu disambut pemerintah? Ternyata, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pemeri‎ntah Indonesia belum menyiapkan dana untuk membeli saham Freeport. Dalam APBN-P 2015 dan RAPBN 2016 tidak ada dana untuk membeli saham Freeport. “Belum dibicarakan, enggak ada dana dari APBN,” ujar Bambang di Wisma Mandiri, Jakarta, Jumat (16/10).

Bambang pun mempersilakan BUMN yang tertarik dan punya modal untuk membeli saham Freeport dengan dana sendiri, tanpa bantuan dari APBN.‎ “Kalau ada BUMN yang tertarik, ya, silakan,” katanya

Akan tetapi, menurut Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu dalam kesempatan yang sama, belum ada BUMN yang memiliki kekuatan modal untuk mengambil saham tersebut. Dengan begitu seharusnya ada suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Bisa juga saham itu dibeli oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau BUMD bekerj asama dengan pihak swasta. Tapi, untuk itu, kata Said Didu, harus ada kepastian bahwa pembelian saham nantinya memberikan manfaat untuk masyarakat.

Saham Freeport itu bisa pula ditawarkan kepada swasta atau masuk bursa, lewat mekanisme initial public offering (IPO). Opsi IPO, tambha Said Didu, bisa lebih memungkinkan karena kepemilikan saham nantinya akan terbuka dan bisa dipantau masyarakat.

Terkait gunjang-ganjing perpanjangan izin PT Freeport Indonesia, Said Didu mengungkapkan Presiden Joko dan Wapres JK sudah tahu soal akan diperpanjangnya kontra karya Freeport. “Saat ini, Freeport belum terikat kontrak baru. Mereka hanya menyampaikan klausul poin-poin perjanjian baru. Masih menunggu regulasi baru,” ujar Said Didu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, tambahnya, telah melayangkan surat kepada Freeport pada 7 Oktober 2015. Dalam surat tersebut, Menteri ESDM menyatakan bahwa Freeport dapat melanjutkan kegiatan operasinya hingga 30 Desember 2021. Artinya, tak ada perpanjangan karena habis kontrak Freeport memang pada 2021. “Sekarang undang-undangnya (revisi Undang-Undang Minerba) kan belum selesai. Nanti kalau sudah selesai barulah Freeport diminta mengirimkan permintaan perjanjian kontrak baru. Begitu jelasnya, bukan teken kontrak [baru],” kata Said Didu.

Menteri ESDM, lanjutnya, juga sudah melaporkan perkembangan ini kepada Joko dan Jusuf Kalla. “Jadi, bukan jalan sendiri. Tapi kami sudah mendapat perintah untuk bernegosiasi tanpa melibatkan banyak pihak. Karena, presiden khawatir dengan banyaknya kepentingan dalam perpanjangan izin ini,” tuturnya

Ia pun mengungkapkan, Freeport juga telah beberapa kali mengirimkan surat perpanjangan operasi, pada 9 Juli 2015 serta 7 Oktober 2015. “Dan juga sudah ditegur juga direktur jenderal minerba ketika tidak patuh undang-undang,” kata Said Didu.

Namun, pekan lalu, pihak PT Freeport Indonesia lewat rilis yang dikeluarkan Freeport-McMoRan Inc mengklaim pemerintah Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia sekarang ini, menurut rilis itu, sedang mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi, termasuk di dalamnya merevisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Revisi peraturan itu dilakukan karena pengajuan perpanjangan kontrak karya (KK) seharusnya hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum KK habis, tahun 2019 untuk kasus Freeport. Untuk itu, pemerintah Indonesia akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pihak Freeport juga menyebutkan dalam rilisnya, besarnya investasi PT Freeport Indonesia dan komitmen yang telah dan sedang berlangsung telah memberikan-manfaat-bagi-Indonesia menjadi sebuah pertimbangan untuk kesepakatan tersebut, termasuk meningkatnya nilai royalti, pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, divestasi, dan konten lokal. Menurut mereka, pemerintah Indonesia telah meyakinkan PT Frepoort Indonesia bahwa pemerintah Indonesia akan menyetujui perpanjangan operasi setelah tahun 2021, termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada KK.

Diungkapkan Presiden Direktur Freeport-McMoRan Inc, James R Moffett, dirinya sangat senang dengan jaminan kepastian hukum dan fiskal dari pemerintah Indonesia. “Kami berharap melanjutkan kemitraan dan rencana investasi jangka panjang kami untuk memajukan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian di Papua,” kata Moffett, Jumat (9/10).

Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Sudirman Said mengaku sepakat dengan kepastian investasi Freeport setelah tahun 2021. “Kami menyambut baik kelanjutan investasi Freeport di Papua yang akan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional,” kata Sudirman. (Tom/Pur/Prib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here