SHARE
Big Bos Freeport James Bob Moffett dan MenESDM Sudirman Said

JAKARTA, GEOENRGI – Sementara itu pihak Freeport itepi lain meberikan kabar bahwa penawaran saham disampaikan, hal ini menurut juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, memang mulai kemarin pihaknya mulai menawarkan sahamnya ke pemerintah. Tetapi, perusahaan tambang multinasional ini belum menentukan skemanya.

Riza mengatakan, Freeport Indonesia menunggu landasan hukum dan mekanisme yang jelas tentang divestasi sahamnya. Meskipun, perusahaan ini lebih menyukai divestasi saham melalui IPO. “Kami lebih suka IPO karena transparan dan akuntabel,” kata dia.

Keinginan tersebut sama dengan pandangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masih terus mengimbau pada 16 perusahaan pertambangan asing, yang beroperasi di Indonesia, untuk melantai di pasar modal Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat khususnya investor domestik juga dapat memiliki sahamnya.

Namun, wacana tersebut masih terkendala oleh kewajiban divestasi saham pada berapa perusahaan tambang kontrak karya, seperti salah satunya Freeport Indonesia. Di antaranya, timbul perbedaan pendapat jika divestasi melalui proses IPO, maka bisa saja saham itu kembali dimiliki oleh asing ataupun pemilik saham sebelumnya.

Terkait hal itu, Kepala Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida, menyampaikan bahwa pihaknya sedang memikirkan perbedaan pandangan tersebut. Kata Nurhaida, memang dalam aturannya, investor pasar modal terbuka untuk siapa saja, baik asing atau lokal. Namun, timbul kekhawatiran tujuan divestasi tidak tercapai. Maka, pihaknya mewacanakan investornya hanya investor lokal.

Nurhaida menambahkan, jika pembatasan itu dibutuhkan, maka pihaknya akan mengkaji kembali untuk menimbang manfaat dan kerugiannya.

Di lain sisi, Riza mengaku, pihaknya siap untuk bergabung menjadi emiten dalam bursa pasar modal Indonesia. Sebab, dengan begitu kinerja perusahaan dapat lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Agenda Politik

Namun dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, memiliki pandangan yang berbeda. Dia meminta agar pemerintah membentuk konsorsium terkait divestasi saham perusahaan tambang multinasional itu. Yang nantinya bertujuan untuk memiliki dan menjalankan peran pemilikan saham dan penguasaan negara di Freeport.

“Pemerintah harus membentuk konsorsium nasional, yaitu pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk memiliki dan menjalankan peran pemilikan saham dan penguasaan negara di Freeport,” ujar Marwan.

Marwan pun meminta agar pemerintah tak membiarkan perusahaan multinasional itu menawarkan sahamnya melalui penawaran publik. “Kalau lewat IPO itu kan nanti jadinya saham publik, sehingga pemerintah seperti sekarang tidak bisa menempatkan orang karena tidak eligible,” kata dia.

Marwan pun menolak keras wacana divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan skema Initial Public Offering (IPO) di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI). “Jangan pernah membiarkan Freeport melakukan IPO di bursa saham Indonesia (BEI),” kata Marwan, di Jakarta, Kamis (15 Oktober 2015).

Dan pemerintah harus siap, tanpa alasan tertentu untuk tidak mengambil saham Freeport. “Kok saham negara malah akan di biarkan IPO, sehingga sampai kapan pun kita tidak bisa kelola lahan emas tersebut. Sampai saat ini kita tidak bisa kelola karena saham kita hanya 9,3%. Kalau jadi di IPO, saya malah curiga ada deal-deal tertentu,” kata Marwan.

ssmf Marwan pun meminta agar Presiden Joko Widodo menghentikan sandiwara terkait perpanjangan kontrak
pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua, yang berujung pada silang pendapat antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara menegaskan, kisruh perpanjangan kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut jangan membuat seolah tambang emas, perak, dan tembaga di Timika, Papua tergadai untuk kepentingan politik dan perburuan rente dalam rangka meraih dukungan asing.

Menurutnya, Kabinet Kerja di bawah komando Presiden Jokowi harus solid dan bersatu menghadapi kontrak asing. Para menteri dan anggota kabinet harus menghentikan saling gugat dan kecam di ranah publik. Dan dia berharap, agar sandiwara tersebut tidak mengorbankan aset negara.

“Kami mengharapkan Presiden Jokowi harus stop sandiwara kisruh kontrak Freeport. Presiden Jokowi harus menjamin suara pemerintah adalah satu. Kami bukannya anti asing dan investor asing. Tapi kami ingin sebagai negara pemilik SDA tambang, Indonesia mendapat porsi yang layak sesuai konstitusi dan ikut berperan mengendalikan jalannya korporasi tambang Freeport,” tegas dia.

Marwan sepakat perlu solusi terbaik atas rencana investasi Freeport sebesar USD17,3 miliar untuk pertambangan bawah tanah (underground mining) dan smelter di Papua. Dan periode kontrak yang hanya tinggal enam tahun hingga 2021 memang tidak layak (feasible) terhadap investasi yang dikeluarkan raksasa tambang ini, sehingga kontraknya harus diperpanjang.

“Tapi caranya harus berdaulat dan tetap menjaga martabat bangsa. Itu sebabnya perlu lebih dulu penerbitan Perppu dan PP, sambil memperoleh jaminan bahwa sejak 2021-2025, Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di Freeport,” katanya.

Tiga Menteri Ujug-ujug ke Freeport

Pengakuan untuk mengunakan konten lokal biusa saja, tapi apakah kordinasi jalan? karena tiba-tiba ada tiga menteri ujug-ujug datang ke Timika alias ke Tambang Freeport, Gubernur pun tidak tahu.

Apakah ini ada kaitannya akan pengakuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam penjelasannya di Istana Presiden, yang dirangkum oleh GEOENERGI bahwa seringnya datang Big Bos Freeport-McMoran James R.Moffett untuk membicarakan pembangunan underground mining (tambang bawah tanah) atawa kalau orang dalam di tambang emas terbesar di dunia ini menyebutnya bahwa itu “Underground Kucing Hitam”.

“Isinya murni emas,”kata sumber GeoEnergi pada Januari 2015 lalu.

Jika “Membicarakan pembangunan tambang bawah tanah, yang kalau segalanya lancar maka pada September ini (2015,-red) akan di launching,” ini perkataan Sudirman kini menjadi nyata, bahkan SS sudah wara-wiri beberapa kali ke Tambang, bahkan yang terakhir di datang dengan dua menteri, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri/Kepala Bappenas Sofyan Jalil.

Mereka tiba di Bandara Moses Kilangin Timika pada Sabtu 19 September 2015 pukul 04.30 WIT dengan menumpang pesawat Airfast milik PT Freeport Indonesia. Biasanya kalau mengunakan Airfast semua dijamin fasilitasnya, apakah ini gratifikasi? KPK harusnya memeriksa tiga menteri ini?

Yang membuat heran juga Gubernur Papua Lukas Enembe kecewa sekaligus murka lantaran tiga menteri dalam Kabinet Kerja secara diam-diam berkunjung ke area pertambangan PT Freeport Indonesia tanpa berkoordinasi dengannya.

“Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu,” ujar Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Senin (21/9/2015).

Omaleng mengaku baru mengetahui adanya kegiatan kunjungan kerja tiga menteri itu pada Minggu 20 September 2015.

“Mereka (tiga menteri) meminta untuk melakukan rapat dengan kami dari Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo Rumah Negara (rumah jabatan Bupati Mimika di Karang Senang) pada Minggu pukul 10.00 WIT. Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena itu hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah,” ucapnya.

Karena kejadian itu, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika menyatakan akan melayangkan surat protes keras kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta.

“Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden di Jakarta. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti ini. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu harus koordinasi dengan pemda,” tutur Omaleng.

Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan kepentingan di balik kunjungan tiga menteri itu yang dilakukan secara diam-diam.

Omaleng menilai, selama ini pemerintah pusat memberikan hak-hak sangat istimewa kepada PT Freeport Indonesia.

Kunjungan kerja ketiga menteri tersebut berlangsung di tengah adanya tuntutan warga Suku Amungme, agar perusahaan penambangan emas asal Amerika Serikat membayar ganti rugi lebih dari Rp400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare untuk kelanggengan bisnis pertambangan.

Tuntutan ganti rugi pemanfaatan tanah hak ulayat itu didasarkan atas kenyataan bahwa selama lebih dari 40 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Papua, perusahaan itu belum pernah membayar ganti rugi hak ulayat bagi warga Suku Amungme.

Freeport disebutkan hanya membayar dana satu persen atau yang sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996 sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat.

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) pertama di Indonesia yang menjalin kontrak karya I dengan Pemerintah Indonesia pada 1967, dan kontrak karya tahap II dilakukan pada 1991 semasa pemerintahan Presiden Soeharto.

Menjelang semakin dekat masa akhir kontrak karya tahap II PT Freeport yang berakhir pada 2021, perusahaan itu kini terus melobi pemerintah di Jakarta untuk segera mendapatkan kepastian perpanjangan kegiatan pertambangannya melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Selain itu, Sudirman mengakui jika benar tambang bawah tanah dibangun, maka Indonesia memiliki tambang bawah tanah terbesar di dunia. “Pertambangan bawah tanah Papua akan menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia,” ujarnya.

Terkait investasi yang akan ditanamkan Freeport, mantan dirut PT Pindad ini mengaku Freeport telah menyiapkan dana sebesar USD$18 miliar.

“Mereka menyiapkan investasi USD$18 miliar. Dimana USD$15,5 miliar untuk pembangunan tambang bawah tanah, USD$2,5 untuk smelter,”pungkasnya.

Dari penelusuran GEOENERGI bahwa Tambang Bawah Tanah Freeport yang berada di Timika itu dikenal sebagai “Kucing Hitam” ini berada dibawah tanah dari tambang grassberg. Dari sumber kami bahwa jika tambang bawah “Kucing Hitam” bisa dikatakan isinya bukan hanya sekadar tambang terbesar, namun lokasi tambang bawah tanah ini kualitas paling prima artinya emasnya bisa dikatakan murni, tidak ada kandungan lain atau terdapat tailing.

Kata sumber tadi bahwa bisa jadi dengan investasi USD$18 miliar itu juga karena dibawah tanah makan tenaga kerja akan di perkecil dan mengunakan teknologi robot. Jadi nanti dengan teknologi alat dan robot kandungan itu di tambangnya. Sayang orang yang bicara ini enggan disebut namanya dan dia hanya bicara. Bahwa Indonesia khususnya Papua sangat kaya.

“Tapi semua sudah di keruk asing,”ujar sumber kami itu.
Jadi dengan IUPK dan mengesampingkan KK akankah setelah Pertemuan James Moffet deng Presiden Joko ini berjalan mulus?

Ditepi lain Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana yang kini jadi Komisaris Independen PT ANTAM pernah mengatakan bahwa IUPK Freeport Penyelundupan Hukum.

“Begini yang saya pahami, bila berbicara soal Freeport, maka berdasarkan UU 4 tahun 2009 kan harus melakukan pengolahan, pemurnian, yang dihasilkan di Indonesia. Nah kemudian Freeport mengatakan baik saya akan lakukan itu, saya akan lakukan investasi, tapi investasi yang akan saya lakukan itu tidak bisa, katakanlah kembali untung kalau misalnya Kontrak Karya selesai misalnya tahun 2021.

Mungkin Freeport ingin supaya dilakukan perpanjangan. Tapi kalau kita lihat di dalam PP, perpanjangan Kontrak Karya itu hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum masa berakhirnya, berarti 2019. Nah, kalau kita hitung masa pemerintahan Jokowi itu kan tahun 2019 akan berakhir, karena beliau terpilih 2014, 5 tahun sampai 2019. Ketika 2019, itu masa pak Jokowi lepas, dia tidak boleh mengambil keputusan2 yang strategis. Artinya mungkin pada saat itu presiden tidak akan mengambil keputusan, artinya harus menunggu pemerintahan baru.

Nah untuk Freeport mungkin ini dianggap sebagai ketidakpastian. Karena kalau misalnya dia melakukan investasi dan dia tidak mendapat perpanjangan berarti kan mungkin saja dianggap sebagai uang hilang kalau misalnya tidak mendapat perpanjangan.

Saya mendengar kabar bahwa kepala pusat ESDM itu dengan Dirut Freeport menyampaikan di depan wartawan bahwa Freeport bersedia untuk diubah Kontrak Karyanya itu menjadi IUPK. Nah lalu saya katakan, ini kalau diubah menjadi IUPK tahun 2015, bedasarkan UU 4 tahun 2009 maka IUPK ini akan memberikan masa 20 tahun bagi pengelolanya. Berarti tahun 2015 ditambah 20 tahun menjadi 2035. 2035 melebihi 2021 yang berdasarkan kontrak karya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) di bumi Papua, menjadi alasan perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika ini mendapat perlakukan istimewa dari pemerintah Indonesia. Bahkan, Menteri ESDM Sudirman Said sendiri bilang, bahwa PTFI harus memperoleh kepastian izin operasi sehingga status kerjasamanya kudu diubah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). (DSU) —(TAMAT)–

Ikuti terus perkembangan ini dan ANda juga bisa baca di edisi Cetak Majalah Geo Energi edisi November 2015.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here