SHARE
Big Bos Freeport James Bob Moffett dan MenESDM Sudirman Said (dok MGS)

JAKARTA, GEOENERGI – Dapat dipastikan bahwa saat ini nego-nego kencang yang terjadi telah dilakukan, bahkan ditenggarai bahwa pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia telah berdiskusi dan menyepakati seluruh aspek dalam naskah kesepakatan kerjasama yang ditandatangani pada 25 Juli 2014. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan investasi asing di Indonesia, namun karena perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia, maka persetujuan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara di implementasikan.

Sebagai konsekuensi atas persetujuan tersebut PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk menginvestasikan dana tambahan sebesar 18 miliar dolar AS untuk kegiatan PT Freeport Indonesia selanjutnya.

Divestasi

Sementara itu, terkait 6 poin kesepakatan dalam renegosiasi amandemen kontrak karya, PT Freeport Indonesia diharuskan mulai menawarkan divestasi sahamnya ke pemerintah. Dimana merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Freeport wajib melepas 30 persen sahamnya.

Rencananya, pelepasan saham itu dilakukan secara bertahap dan tahun ini perusahaan itu melepas 10,64 persen sahamnya. Adapun, pemerintah Indonesia saat ini hanya memiliki 9,36 persen saham di Freeport.

“Untuk divestasi saham, Freeport mulai 14 Oktober 2015, harus menawarkan harga kepada pemerintah,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariono, di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta.

Bambang mengatakan, pemerintah punya waktu selama tiga bulan untuk mengevaluasi penawaran saham tersebut. Pemerintah pun bernegosiasi dengan Freeport untuk menentukan harga saham. “Setelah menerima tawaran itu, pemerintah punya 90 hari negosiasi dengan Freeport apakah harganya wajar atau tidak,” kata dia.

Dan setelah mengevaluasi divestasi saham Freeport, Kementerian ESDM akan menyerahkan kepada Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Kementerian Keuanganlah yang akan memutuskan apakah saham itu akan dibeli pemerintah atau tidak. Jika tidak, saham tersebut bisa ditawarkan kepada perusahaan pelat merah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Untuk saat ini, penawaran saham lewat initial public offering (IPO) belum ada dasar regulasinya, kecuali kalau ada perubahan ketentuan divestasi,” kata dia.

Dan banyak kalangan menilai, divestasi saham Freeport melalui IPO diprediksi menjadi momentum yang paling ditunggu-tunggu investor pasar saham. Sebab, dipastikan saham Freeport akan menjadi rebutan para pelaku pasar. Hal itu diyakini bakal mendongkrak pasar modal.

Sayangnya, hingga saat ini, langkah Freeport untuk melantai di bursa masih terganjal sejumlah aturan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah menyetujui rencana IPO Freeport. Namun, OJK belum membuat aturan terkait berapa banyak saham yang dilepas oleh perusahaan tambang raksasa asal Negeri Paman Sam itu.

Bambang menjelaskan, Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba tidak mengatur mengenai mekanisme IPO dalam proses divestasi perusahaan tambang.

Pasal 97 ayat 2 PP Nomor 77 Tahun 2014 hanya menyebutkan perusahaan tambang wajib melakukan penawaran divestasi saham kepada pihak Indonesia melalui tahapan menawarkannya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota setempat, atau kepada BUMN dan BUMD, atau kepada badan usaha swasta nasional.(DSU)
(Bersambung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here