SHARE
Inilah Freeport (Foto : dok geoenergi)

JAKARTA, GEOENERGI – Inilah bagian dari kisah kedua dimana jalannya kontrak karya yang sangat panjang. Untuk diketahui, Kontrak Karya antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia memang memungkinkan raksasa tambang itu mengajukan perpanjangan kontrak setiap saat. Kontrak Karya ini diteken pada 30 Desember 1991, ketika posisi Menteri Pertambangan dijabat Ginandjar Kartasasmita.

Pasal 31 dalam kontrak karya itu mengatur mengenai “jangka waktu”, yang bunyinya adalah: Persetujuan ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal penandatanganan persetujuan ini. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum, Persetujuan ini akan mempunyai jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan persetujuan ini; dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan diberi hak untuk memohon dua kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun atas jangka waktu tersebut secara berturut-turut, dengan syarat disetujui Pemerintah.

Pemerintah tidak akan menahan atau menunda Persetujuan tersebut secara tidak wajar. Permohonan tersebut dari Perusahaan dapat diajukan setiap saat selama jangka waktu Persetujuan ini, termasuk setiap perpanjangan sebelumnya.

Berikut kronologi perundingan pemerintah dan PT Freeport Indonesia yang kami rangkum sejak 2012:

19 Desember 2012. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengundang PT Freeport Indonesia untuk membahas 6 isu strategis renegosiasi amandemen kontrak karya (luas wilayah, kelanjutan operasi, penerimaam negara, divestasi, pengolahan pemurnian, dan penggunaan barang, jasa serta tenaga kerja dalam negeri).

25 Juli 2014. Memorandum of Understanding (MoU) renegosiasi amandemen kontrak karya antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah ditandatangani, wilayah kontrak karya (WKK) disepakati 90.360 hektare dan projek area 36,640 hektare, divestasi 30 persen, pajak badan nailed down, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pajak lainnya prevailing sampai dengan tahun 2021, kelanjutan operasi pertambangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pengolahan dan pemurnian akan dilaksanakan di dalam negeri dengan mewujudkan suatu fasilitas pemurnian tembaga tambahan di Indonesia dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa dalam negeri.

23 Desember 2014. Pemerintah dan PT Freeport Indonesia, dengan melibatkan pemerintah daerah (kepala dinas Energi dan Sumber Daya Mineral), melakukan rapat membahas perkembangan naskah amandemen kontrak karya PT Freeport Indonesia.

23 Januari 2015. Pemerintah dan PT Freeport Indonesia memperpanjang MoU renegosiasi amandemen kontrak karya untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyepakati amandemen kontrak karya.

9 Juli 2015. Surat PT Freeport Indonesia mengenai Permohonan Perpanjangan Operasi.

31 Agustus 2015. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengirimkan teguran keras kepada PT Freeport Indonesia atas ketidaktaatan PT Freeport Indonesia dalam menyelesaikan amandemen kontrak karya dan ketidakpatuhan dalam menjalankan amanat UU Minerba.

11 September 2015. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menanggapi surat PT Freeport Indonesia atas Permohonan Perpanjangan Operasi.

7 Oktober 2015. PT Freeport Indonesia mengirimkan surat ke Menteri ESDM terkait Permohonan Perpanjangan Operasi.

7 Oktober 2015. Menteri ESDM mengirimkan surat kepada PT Freeport Indonesia yang menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia dapat terus melakukan kegiatan operasinya hingga 30 Desember 2021 dan PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk melakukan investasi dan meneruskan renegosiasi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Surat yang dikirimkan Menteri ESDM itu ditujukan kepada James R. Moffett, Ketua Dewan Direksi Freeport McMoran, induk PT Freeport Indonesia. Ditenggareai, ada 4 poin penting dalam surat yang membalas permohonan perpanjangan operasi itu. Sambil melanjutkan proses penyelesaian aspek legal dan regulasi, pada dasarnya PT Freeport Indonesia dapat terus melakukan kegiatan operasinya sesuai dengan kontrak karya hingga Desember 2021.

Dimana pemerintah telah menerima permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia melalui surat tertanggal 9 Juli 2015. Dan pemerintah Indonesia pun mengaku akan menyelesaikan penataan ulang regulasi bidang mineral dan batubara, agar lebih sesuai dengan semangat menarik investasi di bidang sumber daya alam di Indonesia. Dan PT Freeport Indonesia juga dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan, setelah di implementasikannya penataan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, persetujuan atas permohonan tersebut nantinya akan memberikan kepastian dalam aspek keuangan dan hukum sejalan dengan isi kontrak yang saat ini berlaku.(DSU)

(Bersambung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here