SHARE
Salah satu lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia.

JAKARTA, GEOENERGI – Kali ini GeoENERGI menurunkan tulisan dalam bentuk online secara lengkap tentang polemik Freeport. Pada edisi September 2014, di edisi Majalah GeoEnergi telah secara gamblang. Tapi karena secara polemik mencuat kembali dan akan terus terjadi di kasus Freeport ini, karena masing-masing pihak tidak bisa “akur” ketemu dalam kesepakatan, maka akan terus terjadi. Berikut adalah tulisan yang dibagi dalam empat bagian selamat membaca:

Polemik terkait PT Freeport Indonesia mencuat sejak ada signal dari pemerintah perihal perpanjangan kontrak tambang emas yang menguntungkan. Freeport adalah tambang emas di dunia terbesar. Kami menemukan ada indikasi bahwa, mulai dari politisi maupun pejabat, baik orba maupun yang mengatasnamakan atau bagian dari para pemburu rente meminta jatah, bahkan saat ini diisukan adanya pemburuan “saham”. Bahkan sampai keinginan menguasai pasokan bisnis listrik ke raksasa tambang yang berlokasi di Timika, Papua, adalah kerumitan yang dihadapi dalam proses renegosasi perpanjangan kontrak karya Freeport. Kami juga mendengar ada mafia hukum Indonesia bermain di sini, dan dia salah satu bagian dari yang suka memperlancar izin-izin. Saya kami tak mungkin menyebutnya.

Bukan rahasia lagi jika politisi dan penguasa selama lima pemerintahan, mulai dari era Suharto sampai era Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kepentingan besar dengan kelanjutan operasional PT Freeport Indonesia. Pasalnya, perusahaan tambang asal negeri Paman Sam ini yang berkantor pusat di 333 North Central Avenue
Phoenix, Arizona 85004 Amerika ini seolah di anak emaskan dan kerap diberikan kelonggaran. Bahkan Pemerintah pun seolah tak bergeming dan kurang tegas ketika perusahaan tambang ini mangkir dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.

Terkait perpanjangan kontrak karya, belum lama ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui siaran persnya menyatakan ada kesepakatan dengan Freeport untuk menjamin kelangsungan investasi di Papua. Kabarnya komitmen tersebut disepakati sebagai rangkaian renegosiasi kontrak Freeport setelah habis masa kontraknya pada 2021.

Mereka menyebutkan pemerintah dan Freeport menyepakati kelanjutan operasi tambang emas dan tembaga Freeport di Papua dengan tambahan investasi senilai 18 miliar dolar. Menteri ESDM, Sudirman Said, mengaku telah mengirim surat resmi kepada Freeport sesuai arahan Presiden Jokowi yang intinya berisi komitmen pemerintah Indonesia dalam menjamin kelanjutan investasi Freeport di Papua. Namun tanpa kata-kata perpanjangan kontrak, karena tidak dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku.

Kisah meruncingnya terjadi saat Senin malam, 12 Oktober 2015, Sudirman selaku Menteri ESDM, memaparkan cerita di balik proses negosiasi yang berujung dengan pengumuman pada tanggal 8 Oktober 2015 lalu.Yang menyatakan bahwa pemerintah dan PT Freeport sepakat melanjutkan operasi dan menambah investasi.

“Dalam seluruh proses ini, kami berpegang kepada perintah langsung dari Bapak Presiden, bahwa perlu dicari solusi terbaik, dan jangan melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sudirman.

“Dalam surat saya, tidak ada kata atau kalimat yang menyebutkan bahwa PT Freeport Indonesia mendapatkan hak perpanjangan, sebagaimana yang diramaikan oleh media hari-hari ini,” ujar Sudirman, yang mengaku bahwa surat tersebut ditembuskan ke Presiden Republik Indonesia.

“Sekitar empat kali saya bertanya kepada Bapak Presiden, apakah kontrak Freeport akan diperpanjang? Beliau selalu mengatakan, tidak ada niat untuk menghentikan. Tapi, pada saat ini secara peraturan dan perundang-undangan memang belum memungkinkan,” ucapnya.

Sudirman pun mengaku tengah melakukan diskusi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penyesuaian UU dan aturan. “Bukan hanya untuk Freeport, tapi untuk sektor mineral dan pertambangan secara keseluruhan. Soalnya, tidak mungkin sebuah investasi miliaran dolar, hanya dapat persetujuan perpanjangan izin usaha, dua tahun sebelum kontraknya berakhir. Lagipula, sesuai dengan pasal dalam Pasal 31 KK yang sampai kini masih berlaku, PT Freeport Indonesia memang boleh mengajukan perpanjangan setiap saat. Tergantung pemerintah bagaimana menyikapinya,” tandasnya.

Namun dilain sisi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, punya pendapat lain, dia menilai sudah saatnya pemerintah Indonesia bersikap tegas dan menuntut pembagian keuntungan yang lebih besar kepada PT Freeport Indonesia. Terlebih saat ini menurutnya, kondisi keuangan perusahan induk yang tengah terjepit karena investasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat di Teluk Meksiko tersebut tengah merugi.

“Freeport Indonesia itu tambang emas yang paling menguntungkan di dunia. Nah Freeport ini saat ini kepepet, nilai valuasi turun 0,25% dibanding 2010. Mereka juga rugi karena investasi US$15 miliar di Meksiko dry hole dan duit mereka hilang. Mereka kepepet dan andalan satu-satunya adalah Indonesia,” ujarnya saat Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (13 Oktober 2015).

Hal inilah yang menurut Rizal, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengeruk keuntungan yang lebih besar dari Freeport karena perusahaan tambang asal AS ini akan melakukan apa pun untuk mempertahankan kontraknya di Indonesia. “Andalan satu-satunya di Indonesia, makanya mereka lobi apapun supaya kontraknya diperpanjang. Saya bilang ke Presiden untuk jadikan ini sebagai momentum,” kata Rizal.

Selama ini, lanjutnya, perpanjangan kontrak karya Freeport di Indonesia selalu mudah. Rizal menduga kemudahan perpanjangan tersebut dikarenakan banyak pejabat Indonesia yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi. “Pejabat dulu tidak paham teknik negosiasi dan terlalu mudah dilobi. Mereka harus lakukan renegoisasi kontrak, kalau tidak ya harus kembali dan menyerahkan ke pemerintah Indonesia,” tutur Rizal.(DSU)

(Bersambung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here