SHARE
Istimewa

Surabaya, GEO ENERGI – Dampak yang terjadi terhadap privatisasi PLN bisa seperti yang terjadi ketika PLN Philipina diprivatisasi, dimana terjadi peningkatan tarif listrik hingga 3 kali lipat dan kini sudah mencapai 10 kali lipat sehingga banyak pabrik-pabrik tutup, tidak ada kenaikan upah bagi buruh-buruh pabrik akibat dari meningkatnya biaya pemeliharaan dan operasi alat-alat produksi . Hal ini juga menyebabkan terjadi PHK besar-besaran untuk buruh-buruh pabrik , banyaknya perusahaan komersil yang tutup akibat harga produk yang dijual meningkat sebagai sebab dari meningkatnya tarif listrik meningkatkan nilai jual produk dan tidak mampu berkompetisi dengan nilai jual produk yang sama dari Negara lain dengan biaya listrik ayng lebih murah, begitu disampaikan Sekjen DPP Serikat Pekerja PLN Eko Sumantri pada Seminar dengan thema “Krisis Ekonomi dan Ancaman Privatisasi BUMN “ di kampus UNAIR yang diselenggarakan konggres Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jawa Timur (9/10).

Juga hadir pada seminar tersebut sebagai pembicara, Ketua Dewan Pembina Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko dan Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy. Bersama Mahasiswa para pembicara berdiskusi tentang ancaman yang sedang dihadapi BUMN.

Karena menyadari ancaman itulah maka Serikat Pekerja PLN kini telah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi permohonan uji materi Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan telah mengikuti siding pendahuluan 29 September lalu. Esok senin, 12 Oktober 2015 kembali Mahkamah Konstitusi telah memanggil Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PLN untuk mengikuti siding kedua (perbaikan permohonan) dengan terwakil H.Adri sebagai Ketua dan Sekjen Eko Sumantri sebagai Sekjen.

“Kita mengharapkan dukungan seluruh kalangan masyarakat baik dari PLN, Kamar Dagang Industri , Serikat-Serikat Perburuhan dan seluruh masyarakat lainnya untuk bersama-sama mengembalikan listrik kepada ranah UUD 1945 dimana Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara serta Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutup Eko Sumantri berharap. (WAW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here