SHARE
Istimewa

Jakarta, GEO ENERGI – Polemik perpanjang kontrak Freeport Indonesia kembali menyita energi bangsa ini yang kembali mempertontonkan saling debat antara sesama pemerintah yaitu Kementrian ESDM dengan Kemenko Maritim.

“Ini sungguh tidak baik dan sangat memalukan sebagai bangsa, masa sesama pemerintah tidak sejalan dan tidak bisa menyelesaikan perbedaan pandangan di ruang rapat kabinet atau rapat kordinasi di kemenko?” ujar Ferdinand Hutahaean Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) kepada Geo Energi, prihatin.

Memang, perbedaan pendapat antara dua kementrian ini bukan baru ini saja terjadi. Namun sudah terjadi beberapa kali dan yang paling aktual adalah terkait Blok Masela dan kontrak Freeport.

“Kami sangat menyayangkan kegaduhan ini karena hanya mempertontonkan ketidak harmonisan dan ketidak mampuan pemerintah memanage kabinet ini,” tambah Ferdinand.

Selanjutnya, terkait dengan perpanjangan kontrak karya Freeport Indonesia, EWI meminta kepada pemerintah agar mematuhi Undang-Undang bahwa kontrak hanya bisa diperpanjang 2 tahun sebelum masa habis.

“Namun demikian untuk kepastian investasi, pemerintah boleh membuat kesepakatan awal tentang kepastian perpanjangan kontrak dengan syarat ketat yang sebelumnya harus dipenuhi oleh Freeport, diantaranya kepastian pembangunan smelter, kenaikan royalti emas dll hingga minimal 5%, dan divestasi saham Freeport. Tiga hal ini harus menjadi syarat utama untuk disetujuinya perpanjangan kontrak supaya bangsa mendapat nilai lebih dari Freeport,” ingat Ferdinand.

EWI menyayangkan, “Jangan seperti yang terjadi sekarang. Kita hanya dapat sebagian kecil dari Freeport, ini harus dihentikan jika memang Freeport masih ingin berinvestasi di Indonesia. Kami juga menolak perpanjangan kontrak Freeport ini jika dikaitkan dengan rencana kunjungan Jokowi ke Amerika akhir bulan ini.”

“Sekali lagi kami minta kepada pemerintah, agar terlebih dahulu Freeport menunjukkan komitmennya baru dibuat kesepakatan akan memperpanjang kontraknya pada 2021 mendatang. Jika Freeport tidak juga mau mengikuti kemauan bangsa sesuai UU, kita sarankan Freeport keluar dari Indonesia,” pungkas Ferdinand kembali mengingatkan. (WAW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here