SHARE
Salah satu lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia.

Jakarta, GEOENERGI– Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya yang dijuluki si Rajawali Kempret, Rizal Ramli, boleh saja berteriak-teriak soal adanya pejabat yang keblinger dalam mengurusi perpanjangan kontrak karya yang akan habis di Indonesia. Kenyataannya, pihak PT Freeport Indonesia lewat rilis yang dikeluarkan Freeport-McMoRan Inc mengungkapkan, pemerintah Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia sekarang ini, menurut rilis itu, sedang mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi, termasuk di dalamnya merevisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Revisi peraturan itu dilakukan karena pengajuan perpanjangan kontrak karya (KK) seharusnya hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum KK habis, tahun 2019 untuk kasus Freeport. Untuk itu, pemerintah Indonesia akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pihak Freeport juga menyebutkan dalam rilisnya, besarnya investasi PT Freeport Indonesia dan komitmen yang telah dan sedang berlangsung telah memberikan-manfaat-bagi-Indonesia menjadi sebuah pertimbangan untuk kesepakatan tersebut, termasuk meningkatnya nilai royalti, pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, divestasi, dan konten lokal. Menurut mereka, pemerintah Indonesia telah meyakinkan PT Frepoort Indonesia bahwa pemerintah Indonesia akan menyetujui perpanjangan operasi setelah tahun 2021, termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada KK.

Diungkapkan Presiden Direktur Freeport-McMoRan Inc, James R Moffett, dirinya sangat senang dengan jaminan kepastian hukum dan fiskal dari pemerintah Indonesia. “Kami berharap melanjutkan kemitraan dan rencana investasi jangka panjang kami untuk memajukan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian di Papua,” kata Moffett, Jumat (9/10).

Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Sudirman Said mengaku sepakat dengan kepastian investasi Freeport setelah tahun 2021. “Kami menyambut baik kelanjutan investasi Freeport di Papua yang akan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional,” kata Sudirman.

Sebelumnya, Rizal Ramli mengaku kecewa karena ada pejabat yang akan merevisi peraturan itu, sehingga perpanjangan kontrak yang sebelumnya hanya boleh diminta paling cepat dua tahun menjelang kontrak berakhir atau paling lambat sebelum kontrak berakhir kini diperpanjang jadi paling cepat 10 tahun sebelum kontrak berakhir. “Ada pejabat yang keblinger mau percepat proses renegosiasi ini jadi 10 tahun. Saya kecewa mental pejabat yang begini. Karena dilobi berbagai kepentingan sehingga dipercepat perpanjangan KK Freeport dan lain-lain. Padahal, ini kesempatan emas untuk menulis kembali sejarah,” kata Rizal ketika menghadiri diskusi energi di Jakarta, Rabu lalu (7/10).

Diungkapkan Rizal, sektor mineral ini mau tidak mau harus dijaga karena setidaknya masih ada cadangan yang bisa dimanfaatkan. Berbeda dengan minyak, yang Indonesia telanjur menjadi importir tanpa sebelumnya menguatkan industri hilir dalam negeri. “Kita kan selama ini tidak bagus kelola sektor mineral dan tambang. Ini kesempatan untuk merumuskan cara baru agar bisa bermanfaat bagi bangsa. Mumpung masih ada cadangan, kita rumuskan strategi dulu supaya nilai tambahnya besar,” ujarnya. (Tom/Pur/Prib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here