SHARE
Foto:Pribuminewas

Jakarta GEOENERGI– Rencana pemerintah yang ingin melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak.

Direktur Gaspol Indonesia Virgandhi Prayudantoro mengatakan, Harga BBM premium yang rencananya akan diturunkan menjadi bukti bahwa perencanaan pemerintah Jokowi tidak becus. Dimana harga minyak dunia yang sudah turun dikisaran 40 dollar/ barrel kok baru merencanakannya sekarang. Ada apa ini?

“Harusnya yang diturunkan itu BBM solar bukan malah premium karena transportasi publik kita mayoritas pakai solar bukan premium, terlihat bahwa pencitraan tidak pernah habisnya,” tutur Virgandhi.

Dan menurutnya, Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya bisa mengerti dan bertindak cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang silih berganti mereka hadapi. “Kita tahu bahwa paket kebijakan ekonomi sudah dikeluarkan tapi hasilnya tidak ada,” tutup Virgandhi.

Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha, rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan paket ekonomi III dengan menurunkan harga BBM dituding hanya untuk pencitraan belaka. Bahkan kebijakan itu juga dituduh untuk mengalihkan isu atas rencana aksi besar-besaran mahasiswa dan rakyat memperingati I tahun Jokowi-JK yang dinilai gagal total dan diminta segera mundur.
“Jika memang pemerintah Jokowi-JK berpihak kepada rakyat sudah dari dulu ketika minyak dunia turun. Namun, ketika saat ini pemerintahan Jokowi-JK mengalami krisis kepercayaan rakyat, pemerintah mengeluarkan kebijakan populis, sebenarnya ada apa ini?” kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha, dalam keterangannya, Senin (5/10).

Panji menilai, paket kebijakan ekonomi III yang akan dikeluarkan dengan menurunkan harga BBM, adalah kebijakan jangka pendek atau sementara, dengan tujuan agar masyarakat dan pasar memberikan kepercayaan kembali kepada Jokowi-JK. Paket kebijakan ekonomi ke I dan II jelas gagal, termasuk roket ekonomi Jokowi yang malah nyungsep

“Masyarakat sudah cerdas dan kiranya sudah mengetahui cara-cara seperti itu, maka jika Pemerintah memang tidak sunguh-sungguh berpihak kepada rakyat, jangan harap bisa meredam rencana aksi mahasiswa dan rakyat pada 20 Oktober nanti, dengan tuntutan mengevaluasi kinerja Jokowi-JK hingga tuntutan mundur,” demikian Panji. (DSU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here