SHARE
Istimewa

Jakarta, GEO ENERGI – Belum lama ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan perlu ada pengadilan migas di Indonesia untuk memproses pelanggaran yang dilakukan berbagai pihak termasuk kontraktor dalam mengelola migas, karena pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran kepada negara.

Hal tersebut sebagaimana di utarakan oleh Sekretaris SKK Migas Budi Agustyono, di Yogyakarta, Selasa (15/9). “Kita belum memiliki pengadilan migas yang memroses pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan migas. Karena itu, sangat dibutuhkan pengadilan migas, seperti yang sudah ada di dalam pengadilan pajak,” kata Budi.

Dia menjelaskan dalam hal terjadi pelanggaran dalam pengelolaan migas, maka proses hukumnya ditangani pengamanan obyek vital (pamobvit). “Kita sudah memiliki pamobvit, yang bisa menangani pelanggaran hukum yang tejadi dalam pengelolaan migas,” tegasnya.

Namun wacana tersebut di pertanyakan oleh pemerhati energi, Yusri Usman, yang menyatakan bahwa usulan pengadilan migas yang diwacanakan oleh SKK Migas merupakan bentuk ‘cuci tangan’ dari tidak mampunya lembaga tersebut mengelola sektor hulu migas. “Pejabat SKK Migas omdo alias omong doang. Semua kegiatan KKKS di sektor hulu merupakan kewajiban dan tanggung jawab SKK Migas,” kata Yusri, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/9).

Dia menjelaskan, kewenangan dan tanggung jawab SKK Migas itu diantaranya mencakup tahap perencanaan kerja, anggaran operasional dan pengawasan pelaksanaanya sesuai Undang Undang Migas No 22/2001 dan Perpres No 9/2013. “Kalau ada penyimpangan di KKKS maka SKK Migas janganlah mau cuci tangan. Jangan buat alasan tidak ada pengadilan migas,” tegas dia.

Yusri menegaskan, jika ditemukan adanya penyimpangan, sudah merupakan kewajiban SKK Migas melaporkan ke penegak hukum. Dia mencontohkan, bahkan dahulu proses semua tender dengan nilai USD 5 juta ke atas yang dilaksanakan oleh KKKS wajib mendapat persetujuan SKK Migas.

Saat ini, imbuh Yusri, tender di atas USD 20 juta yang harus mendapat persetujuan SKK Migas, sehingga rawan disalah gunakan oleh KKKS dengan memilih kontraktor-kontraktor dari negaranya sendiri sebagai pelaksana kegiatan opersionalnya, termasuk manipulasi prosentase TKDN dan kualifikasi tenaga kerja yang melanggar UU dan peraturan yang ada.

“Di mana dan apa tanggung jawab SKK Migas menyikapi banyaknya temuan itu. Misalnya, dugaan dilakukan oleh CNOOC dan PetroChina dibeberapa wilayah kerja migas. Kalau tidak melakukan apa-apa untuk kepentingan nasional, ya sudah bubarkan saja SKK Migas,” jelas Yusri. (DSU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here