SHARE
Istimewa

Jakarta, GEO ENERGI – Mengutip pernyataan Sofjan Wanandi dalam kapasitasnya sebagai staf wapres maupun secara pribadi yang menyatakan bahwa Republik ini seperti Republik Banana atau Republik Pisang untuk menanggapi pernyataan Rizal Ramli yang akan merevisi rencana pembangunan listrik 35 GW menjadi 16 GW adalah bentuk pelecehan pada presiden, demikian dikatakan Ferdinand Hutahaean, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia kepada Geo Energi.

Menurutnya, “Apakah Sofjan Wanandi ingin menyatakan bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Pisang? Di benua Eropa dan Amerika sana menjadikan pisang sebagai analogi sangat sensitif karena bisa dianggap rasis.” Ferdinand menegaskan Sofjan Wanandi jangan menambah kegaduhan di negara ini, dari struktur jabatan sekalipun sangat tidak pantas seorang staf wapres menantang seorang Menko.

Ferdinand berharap Presiden Jokowi harus segera bertindak dalam situasi ini. “Jangan sampai tujuan reshufle bulan lalu yang bertujuan lebih menciptakan suasana kondusif dan kordinatif di kabinet justru semakin gaduh dan semakin tidak punya aturan. Kami sarankan Presiden Jokowi segera angkat bicara dengan cara menetapkan tim yang bertanggung jawab terhadap 35GW. Siapa pejabat yang paling bertanggung jawab harus segera diputuskan oleh Presiden. Apakah Menko Rizal Ramli atau Wapres Jusuf Kalla yang memimpin pembangunan listrik 35 GW ini. Kebijakan ini sangat penting demi menciptakan suasana pasti dalam berinvestasi, siapa yang harus didengar oleh investor supaya tidak ada keraguan dan kegaduhan dalam investasi ini.”

Di antara kegaduhan perdebatan yang mencuat, EWI tetap berharap dan meminta Presiden untuk mempertahankan target 35GW dan tidak merevisinya. “Jadikan ini target yang harus dicapai, jadikan target negara bukan jadi target Presiden. Sehingga jika waktunya harus nyebrang ke periode presiden berikutnya program ini harus jalan. Tidak boleh berhenti karena ini adalah kebutuhan bangsa jika ingin bangsa ini maju. Rizal Ramli lebih baik fokus pada cara bagaimana supaya target ini sukses daripada berfikir angka-angka yang belum bisa dibenarkan seperti potensi kerugian PLN,” pungkasnya. (WAW)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here